tirto.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan, klaim keberhasilan pemerintahan Jokowi soal pengambilalihan mayoritas saham PT Freeport sebagai bagian dari nasionalisme adalah hal yang berlebihan.
"Yang kami persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambil alihan PT Freeport bagian dari nasionalisme. Itu lebay. Itu transaksi jual beli saham biasa," kata Direktur Materi dan Debat BPN, Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2/2019), melalui keterangan tertulis.
Sudirman mengklaim, pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia. Pernyataan itu dirujuk Sudirman melalui laporan PT Freeport McMoran di pasar modal Amerika Serikat pada Januari 2019.
"Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport. Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. Itu ditulis dalam perjanjian jual beli saham. Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu," kata Sudirman.
Mantan staf khusus Kementerian ESDM Muhammad Said Didu juga berpendapat sama dengan Sudirman. Menurut dia, pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia. Sebab, kewajiban Frepoort di bidang lingkungan hidup mencapai ratusan triliun.
"Yang terjadi sekarang justru PT Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang cash triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan. Sementara Indonesia, dapat utang baru," kata Said.
Sebagai pemegang saham, kata dia, Indonesia juga harus menanggung kewajiban investasi pengembangan tambang bawah tanah dan smelter.
"Siapa pun pemerintahannya, pengambilalihan PT Freeport ini pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu,” lanjut dia.
Selain itu, kata Said, pengambilalihan PT Freeport oleh pemerintah Joko Widodo juga terkesan buru-buru dan demi kepentingan pencitraan jelang pemilu.
"Kasus Freeport ini dijadikan target politik bahwa ini harus berhasil sebelum akhir 2018, supaya bisa jadi bahan kampanye. Tapi carilah bahan kampanye yang tak merugikan negara," ucap Said.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Agung DH
