tirto.id - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyerahkan berkas berisi temuan tim terkait data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berpotensi ganda kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
"Kami baru saja menyerahkan file kepada KPU untuk bisa dicek apakah benar, dari daftar yang kami terima, kami masih menemukan potensi kegandaan," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani seusai rapat kordinasi di Gedung KPU RI, Kamis (13/12/2018) malam.
Hasil temuan tim BPN menyatakan terdapat 1.686.837 data pemilih yang berpotensi ganda. Tersebar di beberapa provinsi yang memiliki potensi terjadinya data ganda tersebut.
"Terbesar ada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Setiap provinsi itu ada, potensi itu apakah benar atau tidak kami serahkan ke KPU," ujarnya lagi.
Menanggapi temuan tersebut, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan semua temuan tersebut dibahas pada rapat koordinasi Kamis (13/12/2018) malam. Temuan ini akan diperiksa keabsahaannya pada Jumat (14/12/2018).
"Jadi besok ada tim KPU, tim Bawaslu, dan tim peserta Pemilu yang akan melakukan pencermatan. Ada yang masih belum sempurna," ujarnya Arief Budiman seusai sidang di Ruang Rapat KPU RI, pada Kamis malam.
Dikabarkan pula agenda rapat kordinasi yang terjadi pada Kamis malam adalah kelanjutan pemeriksaan ulang DPT pada DPTHP1 15 November 2018 kemarin.
Pembahasan rapat kali ini, bertujuan untuk melihat empat digit angka pada NIK pemilih yang masih berbintang. NIK tersebut akan digunakan oleh peserta Pemilu untuk verifikasi data sehingga terjaga kefaktualannya.
"Semua itu akan terjawab besok pada saat daftar itu terbuka, kami berharap semua ini bisa selesai dengan baik," ujar Ahmad Muzani.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Maya Saputri