tirto.id -
Lembaga penanggulangan bencana dari Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah sepakat untuk menjalin kerja sama yang lebih intensif terkait penanggulangan bencana dengan Federal Emergency Management Agency (FEMA) Amerika Serikat.
Kapusdatin Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho lewat keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Rabu, (30/3/2016), mengatakan bahwa Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Deputi Administrator FEMA Timothy Manning telah menyepakati beberapa hal usai pertemuan antardelegasi BNPB dan FEMA di Kantor FEMA, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (29/3).
Kerja sama yang disepakati, kata dia, antara lain peningkatan kapasitas melalui pertukaran pakar dan praktisi penanggulangan bencana, sistem monitoring bencana, pelatihan dan saling tukar pengalaman.
Dia mengatakan BNPB dan FEMA memiliki peran yang hampir sama yang bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya bantuan pemerintah secara luas dalam penanggulangan bencana.
Sutopo lebih lanjut mengatakan bahwa ancaman bencana di Indonesia lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan di Amerika.
Menurut Sutopo, FEMA mengakui bahwa dalam berbagai penanganan bencana lokal, Indonesia cukup berhasil, seperti halnya dalam penanganan tsunami Aceh, erupsi Gunung Merapi, gempa Sumatera Barat dan lainnya, yang dapat menjadi model bagi negara-negara lain.
"Gotong royong dan modal kapital sosial masyarakat Indonesia yang kuat adalah nilai lebih yang dimiliki bangsa Indonesia," katanya.
FEMA merupakan lembaga penanggulangan bencana Amerika Serikat yang dibentuk sejak 1979 dengan jumlah personil saat ini sekitar 19 ribu dan didukung potensi nasional yang besar.
Badan penanggulangan bencana dari Negeri Paman Sam itu memiliki kewenangan untuk mendorong negara bagian dan daerah untuk mengembangkan rencana kesiapsiagaan bencana yang komprehensif, mempersiapkan koordinasi antarpemerintah yang lebih baik dalam menghadapi bencana, mendorong penggunaan asuransi dan memberikan program bantuan federal untuk kerugian akibat bencana.
Di sisi lain, BNPB merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 dengan jumlah personel sekitar 500 orang saat ini dan didukung sekitar 500 BPBD yang mempunyai sistem dan menajemen yang khas sesuai kondisi ke-Indonesia-an. (ANT)
