tirto.id - Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat mulai bulan depan. Bantuan Rp100 ribu akan diberikan per bulan dalam 3 bulan ke depan sebagai respons atas mahalnya harga minyak goreng. Namun, langkah ini dinilai bukan solusi.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan, pemberian BLT minyak goreng tidak membuat masalah minyak goreng yang saat ini naik bisa teratasi. Sebab, masalah utama adalah tata kelola migor.
“Jadi BLT minyak goreng positif, tapi di satu sisi pemerintah harus selesaikan masalah tata kelola migor kemasan dan curah," kata Bhima kepada reporter Tirto, Jumat (1/4/2022).
Bhima menjelaskan pemberian BLT minyak goreng perlu memperhatikan akurasi data penerima. Untuk PKH, kata dia, mungkin tidak akan ada masalah karena datanya sudah semakin baik. Namun untuk pedagang gorengan dan UMKM, pendataan ini perlu dilakukan lebih rinci.
“Karena dikhawatirkan ada duplikasi data penerima sehingga tidak tepat sasaran," kata dia.
Masalahnya adalah sebagian besar PKL belum memiliki izin usaha yang terdaftar di pemerintah. Apalagi pedagang gorengan cenderung berpindah-pindah lokasi jualan jadi menyulitkan pendataannya.
“Misalnya satu pedagang gorengan menerima lebih dari 1 jatah minyak goreng. Sementara yang gunakan minyak goreng kan tidak hanya pedagang gorengan, industri makanan minuman kecil yang terdampak juga harus diperhatikan pemerintah," kata dia.
Presiden Jokowi akan memberikan BLT minyak goreng sebesar Rp100 ribu per bulan selama tiga bulan terhitung mulai April hingga Juni. “Akan dibayarkan di muka pada April 2022 sebesar Rp300 ribu," kata Jokowi dalam keterangan secara daring.
Jokowi mengatakan, pemberian bantuan dilakukan sebagai respons pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga minyak goreng akibat kenaikan harga minyak sawit di pasar internasional.
Jokowi menuturkan, BLT minyak goreng akan menyasar kepada 20,5 juta keluarga yang menjadi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH). Bantuan juga diberikan kepada sekitar 2,5 juta PKL yang berjualan fokus pada gorengan.
Jokowi pun menginstruksikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial serta TNI-Polri untuk menindaklanjuti proses pembagian bantuan tersebut.
“Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar," kata Jokowi.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
