tirto.id - Untuk mengawal pergerakan investasi di daerah, pemerintah pusat meluncurkan aplikasi khusus untuk berkoordinasi dengan gubernur, walikota dan bupati.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyampaikan, pola sistem administrasi di Indonesia masih terjebak dengan skema yang kuno. Maka dari itu, sistem ini perlu diubah untuk menghadapi tuntutan proses administrasi yang ingin serba cepat.
"Sistem kita masih terjebak di abad ke 20, pola kerja, rapat, rapat, rapat, sementara abad 21 sudah cepat sekali dinamikanya. Anak-anak kita di Facebook, Instagram dari kami kalau kita tidak meng-upgrade dengan teknologi alat kolaborasi online kita nggak bisa mengejar. Negara saingan kita sudah menuju ke sana," kata dia dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019, di ICE BSD, Tangerang, Selasa (12/3/2019).
Aplikasi canggih ini, kata Thomas, diberi nama koordinasi pengawalan investasi memanfaatkan aplikasi alias Kopi Mantap. Tujuan aplikasi ini untuk memudahkan koordinasi fasilitasi pemenuhan komitmen perizinan melalui OSS yang sifatnya lintas kewenangan yang pengawalannya oleh Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten dan Kota.
Aplikasi ini diharapkan bisa mendekatkan komunikasi antara pusat dan daerah sehingga sistem koordinasi bisa terintegrasi.
"Aplikasi ini memungkinkan efektivitas dan efisiensi koordinasi dengan menggunakan platform berbasis teknologi informasi yang didukung fitur kolaborasi, knowledge sharing, serta pertemuan jarak jauh melalui video atau audio conference," kata dia.
Ia mengatakan, aplikasi ini tidak jauh beda dengan whatsapp grup namun khusus untuk keperluan pejabat di Indonesia.
"Bayangkan sekarang kan banyak sekali koordinasi melalui whatsapp grup. Kita disediakan koleksi aplikasi alat kolaborasi online Kopi Mantap seperti whatsapp versi korporasi isinya ada data aspirasi, alat digital yang sama seperti pemerintah Singapura," jelas dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
