BGN Akui Kewalahan Penuhi Kebutuhan Susu untuk MBG

tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Gunalan mengakui pihaknya masih kewalahan memenuhi kebutuhan susu untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut dia, jumlah penerima manfaat MBG yang telah mencapai lebih dari 63 juta orang membuat kebutuhan susu nasional meningkat tajam. Sementara itu, pasokan susu dalam negeri dinilai belum mampu mengimbangi lonjakan permintaan tersebut.

"Saat ini ada 29.670 dapur yang sudah beroperasi. Kemudian, ada 63.013.000 lebih penerima manfaat. Setiap SPPG diwajibkan memberikan minuman atau susu ini dua kali dalam seminggu," ujarnya saat konferensi pers Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Selasa (2/6/2026).

"Nah, sehingga untuk kebutuhan susu yang sangat besar ini, kami juga agak kewalahan," lanjutnya.

Gunalan menjelaskan, kendala pasokan terutama terjadi di wilayah terpencil yang menghadapi hambatan distribusi. Selain itu, tingginya kebutuhan susu akibat program MBG turut menekan ketersediaan stok di pasaran.

Dalam kondisi tertentu, dapur MBG atau satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) diperbolehkan mengganti susu dengan sumber protein lain apabila pasokan susu tidak tersedia.

"Nah, sehingga memang ada dua penyebab utama sebenarnya. Yang pertama adalah daerah-daerah yang terpencil, misalnya mungkin karena transportasi ke sana agak susah. Kemudian, yang kedua, tadi karena besarnya jumlah penerima manfaat," kata dia.

"Rekan-rekan kami di lapangan, khususnya yang di dapur, apabila tidak mendapatkan susu di pasar, itu biasanya mereka mengganti dengan sumber protein lainnya," sambung Gunalan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Makmun mengatakan produksi susu nasional saat ini masih belum mencukupi kebutuhan domestik. Menurut dia, Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan susu nasional.

"Sebagaimana kita ketahui, produksi kita itu lebih kurang sekitar 25 persen susu dalam negeri, sisanya artinya 75 persen masih impor. Ini juga yang menjadi program kita bersama bagaimana meningkatkan jumlah populasi sapi perah di dalam negeri dan kemudian peningkatan produktivitasnya," tuturnya dalam kesempatan yang sama.

Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan populasi sapi perah, perbaikan kualitas pakan, hingga penguatan kesehatan ternak guna meningkatkan produksi susu nasional dan mengurangi ketergantungan impor

Makmun mengatakan pemerintah saat ini juga fokus memperluas pengembangan peternakan sapi perah ke berbagai daerah di luar Pulau Jawa.

"Oleh karenanya ini kita sangat mengajak dan yang berikutnya adalah bagaimana hilirisasi susu ini juga bisa berkembang di wilayah-wilayah dan utamanya di teman-teman koperasi supaya tidak ada lagi cerita mandi susu," ucap Makmun.

Ia menambahkan, pemerintah berharap budaya minum susu semakin meluas di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesehatan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha peternak sapi perah nasional.

"Hari-hari ini harus memang kita budayakan bahwa susu ini menjadi asupan nutrisi yang baik buat tubuh kita dan itu juga menjadi jalan untuk memastikan bahwa produksi para peternak kita itu bisa dimanfaatkan secara 100 persen," tuturnya.