tirto.id - Pagi-pagi buta, Rabu, 7 Desember 2016, telepon genggam Reza tiba-tiba berdering. Kakaknya, Sri, yang tinggal di Banda Aceh menghubunginya. Suara Sri begitu keras dan bergetar, napasnya memburu, perasaan panik menghinggapinya. Sri meminta Reza untuk mencari informasi soal status tsunami usai gempa yang baru saja melanda kampung halamannya.
"Di sini mati lampu setelah gempa, coba cek ada tsunami atau enggak? Gempanya keras di sini. Cepat ya,” seru Sri.
"Enggak ada tsunami, Kak. Di Twitter BMKG baru diumumkan, kekuatannya 6,4 skala richter. Lokasinya di Pidie Jaya,” jawab Reza yang tinggal di Jakarta.
Informasi BMKG tersebut membuat Sri bernapas lega. Ini yang disebut sistem informasi dini gempa dan tsunami yang sangat bermanfaat bagi khalayak.
Cerita lain datang dari Pidie Jaya, sebagai pusat lokasi gempa yang 7 Desember 2016 itu. Zul asal Trienggadeng, Pidie Jaya merupakan salah satu orang yang selamat dari gempa berkekuatan 6,4 skala richter tersebut. Usai gempa terjadi, Zul dan warga lainnya lari berhamburan menuju dataran tinggi karena takut ada tsunami. Saat matahari sudah mulai terang menyinari pagi, kekhawatiran adanya tsunami akhirnya tak terbukti.
Dua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa warga Aceh yang pernah mengalami gempa dan tsunami dahsyat pada 26 Desember 2004, tepat hari ini 16 tahun lalu, masih sangat trauma dengan tsunami apalagi tak ada informasi resmi yang diterima mereka. Di sini lah peran penting informasi sistem peringatan dini.
Mochammad Riyadi yang dihubungi empat tahun lalu, waktu itu masih menjabat Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, mengatakan ketika terjadi gempa bumi alat deteksi akan menganalisis dampak dari guncangan, titik gempa, kekuatan gempa dan koordinat gempa. Semuanya dalam hitungan detik. Data-data itu akan melahirkan informasi soal kemungkinan potensi tsunami atau sebaliknya.
Hasil data BMKG disebar ke publik tidak lebih dari lima menit setelah peristiwa gempa melanda. Masyarakat akan menerima informasi genting itu melalui televisi, media sosial, fax, dan telepon. Namun, pengalaman Sri dan Zul pada hari gempa nahas itu berkebalikan dengan yang disampaikan BMKG, karena infrastruktur dasar seperti listrik justru padam sehingga menghambat proses distribusi informasi seperti media televisi.
"Tiga kabupaten yang terdekat, otomatis menerima SMS," jawab Riyadi.
Perlu Dievaluasi
Pengalaman yang menimpa warga di Pidie dan Banda Aceh seperti Zul dan Sri membuktikan efektivitas sistem distribusi informasi peringatan dini gempa dan tsunami harus dievaluasi, karena tidak semua warga di lokasi bencana mendapat informasi secara jelas.
Gempa bumi berkekuatan 8,5 skala richter yang menimpa Aceh pada 11 April 2012 bisa dijadikan contoh betapa sistem peringatan dini gempa dan tsunami masih belum sempurna. Meski sistem peringatan dini pada waktu itu jauh lebih baik dibandingkan gempa besar delapan tahun sebelumnya yang berkekuatan 9,1 skala richter.
"Menurut saya, sudah sangat lebih bagus dari tahun 2004. Ada peringatan terpadu di televisi seperti kalau ada film di TV diganti dengan tayangan informasi gempa,” kata peneliti dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, seperti dikutip Antara pada waktu itu.
Namun, laporan bertajuk "Evaluasi Sistem Peringatan Dini Tsunami Pada Kejadian Gempa Bumi dan Tsunami Aceh 11 April 20012" yang dilaksanakan BMKG Pusat, BNPB, Media Nasional, BPBD dan Respon Masyarakat menjelaskan empat menit lima puluh empat detik setelah gempa pukul 15.38 WIB, masyarakat Jakarta sudah mendapat informasi gempa berpotensi tsunami. Informasi ini disebarkan ke Pusdalops BPBA di Banda Aceh melalui warning receiver system (WRS).
Sayangnya tidak ada seorang petugas pun di kantor Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Bahkan, menurut laporan itu, ruangan di mana semua peralatan peringatan dini berada memang lebih sering terlihat sepi dan terkunci. Akibatnya, informasi peringatan dini (PD) tsunami pertama yang masuk melalui WRS itu tidak ada yang menindaklanjuti.
Laporan itu juga mengungkapkan akhirnya peringatan dini pertama berhasil ditayangkan oleh beberapa stasiun TV mulai menit keenam setelah terjadi gempa. Log-book sirine di BMKG memperlihatkan tidak ada tanda-tanda sirene yang diaktifkan oleh Pemerintah Daerah setelah 10 menit dikeluarkannya peringatan dini pertama.
Berdasarkan data tersebut, BMKG Pusat memutuskan untuk mengaktifkan sirene dari jarak jauh jika 10 menit setelah gempa berpotensi tsunami tidak direspons oleh daerah. Namun, dari enam sirene di Aceh, empat sirine tidak berhasil diaktifkan dan dua lainnya baru berbunyi 40 sampai 60 menit setelah gempa bumi.
Hingga 2016, berdasarkan data BMKG, jumlah alat deteksi tsunami sirene berjumlah 255 unit di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu tidak semuanya diawasi pemerintah. Padahal seharusnya, secara keseluruhan, wilayah Indonesia yang membujur 5.000 km lebih ini membutuhkan 1.000 unit sirene peringatan tsunami.
"BMKG hanya memiliki 55 unit sirene di seluruh Indonesia. Selain itu bukan tanggung jawab BMKG," tutur Riyadi.
Selain sirene tsunami, Indonesia punya 22 buoy atau alat pendeteksi dini yang tersebar di perairan seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dari jumlah itu, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia, 10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat. Sayangnya semua alat itu tidak berfungsi dan kondisi ini diperparah dengan distribusi informasi peringatan dini gempa dan tsunami yang masih menyisakan bolong-bolong.
==========
Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 13 Desember 2016 dengan judul "Berharap Besar dari Sistem Peringatan Dini Tsunami". Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Penulis: Reja Hidayat
Editor: Suhendra & Ivan Aulia Ahsan
