tirto.id - Kebijakan Donald Trump yang memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel ditentang Korea Utara. Pada Sabtu (9/12) kemarin, menganggap Trump sebagai "dotard", orang tua yang sudah pikun.
"Mengingat fakta bahwa orang tua pikun bermental gila ini menyerukan kehancuran total terhadap negara berdaulat di PBB, tindakan ini tidak begitu mengejutkan," kata Juru bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri Korea Utara kepada kantor berita negara Korean Central News Agency (KCNA), sebagaimana dikutip dari AFP, Minggu (10/12/2017).
Meski mengaku tidak terkejut, namun Korea Utara tetap mengecam keras langkah tersebut. Kebijakan itu, kata Jubir Kemenlu Korut, adalah "tindakan sembrono dan jahat."
Korea Utara, melalui program nuklirnya, selama ini dianggap sebagai negara berbahaya, juga oleh AS. Dalam Majelis Umum PBB terakhir, Trump menyebut Kim Jong-un sebagai "Rocket Man" karena obsesinya terhadap nuklir. Namun melalui kebijakan soal Yerusalem, Korea Utara mencoba membalikkan anggapan tersebut.
"Langkah ini jelas menunjukkan ke seluruh dunia, siapa perusak perdamaian dan keamanan dunia, siapa paria dan berbahaya di komunitas internasional," kata Jubir. "Paria" dan "berbahaya" adalah dua kata yang kerap dialamatkan komunitas internasional ke Korut.
Ini bukan kali pertama Korea Utara bersolidaritas untuk Palestina. Jadi bukan persoalan personal antara Trump dan Jong-un yang memang kerap berbalas pernyataan "pedas".
Daniel Wertz, JJ Oh dan Kim Insung dalam laporan berjudul DPRK Diplomatic Relations (Democratic People's Republic of Korea), menyebut bahwa Korea Utara sudah menjalin relasi dengan Palestina, terutama Palestine Liberation Organization (PLO), sejak 1966. Kim Il-sung dan Yasser Arafat, pimpinan kedua pihak, punya hubungan yang cukup dekat.
Baca juga:Donald Trump Tuding Korea Utara sebagai Negara Pendukung Terorisme
The Diplomat menyebut salah satu kebijakan luar negeri Korea Utara paling utama sejak tahap awal Perang Dingin memang berkonfrontasi dengan Israel. Di bawah pendiri Korea Utara, Kim Il-sung, Pyongyang kerap berusaha mendelegitimasi Israel dengan menjulukinya sebagai "satelit imperialis". Imperialis di sini, tentu saja merujuk pada AS.
Dalam Perang Yom Kippur pada 1973, antara koalisi negara Arab dengan Israel, Korea Utara mengirim 20 pilot dan 19 personel ke Mesir untuk membantu koalisi negara Arab di sektor permesinan.
Sebelum Korea Utara, beberapa negara poros Eropa telah terlebih dulu menyatakan tidak setuju atas kebijakan Trump. Perdana Menteri Inggris, Theresa May misalnya, menyebut keputusan Trump "tidak membantu dalam hal prospek perdamaian di wilayah ini."
Sementara Kanselir Jerman, Angela Merkel, melalui juru bicaranya mengaku "tidak mendukung posisi ini, karena status Yerusalem harus diselesaikan dalam kerangka solusi dua negara."
Belum ada pernyataan resmi dari Palestina terhadap komentar Korea Utara ini. Yang ada adalah seruan agar rakyat Palestina melakukan intifadah (perlawanan) terhadap keputusan Trump.
"Keputusan AS adalah sebuah agresi, sebuah deklarasi perang terhadap kita, di tempat suci kaum Muslim dan Kristen di jantung Palestina, Yerusalem," kata Pemimpin Hamas Ismail Haniya dalam sebuah pidato di Kota Gaza, Kamis (7/12) seperti diberitakan Aljazeera.
Dua orang warga Palestina meninggal dunia di ujung senapan tentara Israel dalam aksi perlawanan yang diselenggarakan sehari setelah seruan itu. Ashraf al-Qedra, juru bicara Kementerian Kesehatan Gaza, menyebut selain dua orang meninggal, ratusan lain terluka.
Penulis: Rio Apinino
Editor: Suhendra
