tirto.id - Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) empat tahun lalu, Joko Widodo menyertakan tujuh poin misi. Tetapi, untuk Pilpres 2019, Jokowi punya sembilan misi. Semua misi 2014 diawali dengan kata "mewujudkan". Pada 2019, kata itu raib. Tiga misi 2014 yang menyinggung Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan pun tidak muncul lagi di kampanye 2019.
Sementara itu, Prabowo Subianto punya lima misi untuk kampanye 2019, sedangkan empat tahun sebelumnya misi Prabowo hanya empat. Satu misi yang menekankan Indonesia percaya diri menghadapi globalisasi dan satu misi mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam perdamaian dunia masuk dalam misi Prabowo di Pilpres 2014. Tapi, dua misi itu tidak ada muncul pada 2019.
Dua paragraf di atas ialah gambaran Jokowi dan Prabowo memilah kembali misi yang pernah dicanangkan pada 2014 untuk kemudian tidak dicantumkan pada 2019. Dengan kata lain, ada misi yang semula muncul lima tahun silam tapi lenyap dari Pilpres 2019.
Tapi, ada pula misi yang tak hadir di kampanye 2014 namun muncul pada 2019. Jokowi, misalnya, memasukkan "sistem hukum yang bebas korupsi" dan "pemerintahan yang bersih", masing-masing, dalam dua misi 2019. Dia juga menyertakan satu misi yang menyinggung lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Sedangkan misi Prabowo 2019 menyertakan satu poin tentang "keadilan hukum yang tidak tebang pilih dan transparan". Dia juga memasukkan satu misi yang menekankan masyarakat Indonesia yang terlindungi jaminan sosial berkeadilan tanpa diskriminasi.
Selain itu, bagaimana keduanya memilah berbagai program? Terutama yang menyangkut sumber daya alam (SDA), energi, lingkungan hidup, pangan, hingga infrastruktur—topik yang akan diperbincangkan dalam debat kedua, Minggu (17/2).
Hilangnya "Jalan" Prabowo
Dalam visi-misi Prabowo-Sandiaga, empat topik itu dapat ditemukan di bagian "pilar kesejahteraan rakyat" dan "pilar budaya dan lingkungan hidup". Pilar itu berisi sejumlah program aksi.
Sekurang-kurangnya ada tiga program aksi soal lingkungan hidup yang dicanangkan Prabowo di 2019 tapi tidak muncul pada 2014. Di program aksi "budaya dan lingkungan hidup" Prabowo 2019, ada program "Revitalisasi bangunan-bangunan cagar budaya di seluruh Indonesia"; "Mendorong penggunaan kantong plastik yang berbahan nabati dan ramah lingkungan"; dan "Memperbaiki tata kelola perdagangan satwa liar dengan mengedepankan pada perlindungan satwa langka".
Terkait pangan dan energi, dalam program aksi "kesejahteraan rakyat" poin ke-24 tertera kalimat sebagai berikut.
"Menjadikan Indonesia negara adikuasa (super power) dalam bidang energi berdasar bahan bakar nabati (energi terbarukan) dengan memberdayakan sebagian besar dari pada 88 juta hektare hutan rusak menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung kedaulatan energi nasional dan upaya menciptakan lapangan kerja baru."
Kata "energi berdasar bahan bakar nabati (energi terbarukan)" sudah disinggung Prabowo pada 2014. Pemanfaatan lahan untuk "aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri dan bahan baku bioetanol" juga termaktub dalam program Prabowo 2014. Bedanya ada di lahan yang akan dimanfaatkan. Pada 2014, Prabowo berencana "mencetak 2 juta hektare lahan", tapi rencana Prabowo untuk 2019 adalah "memberdayakan sebagian besar daripada 88 juta hektare hutan rusak".
Juga, pada Pilpres 2014, dua hal tersebut tidak ditulis dalam rangka "menjadikan Indonesia negara adi kuasa". Kata "adi kuasa" tidak muncul selain di poin ke-24 tersebut dan tidak ditemukan dalam dokumen visi-misi Prabowo 2014.
Soal infrastruktur, dalam visi-misi 2014, Prabowo menjadikannya satu bahasan khusus di bab VI dengan tajuk "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur". Di poin (2) bab itu tertera, rencana Prabowo yang ingin "Membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia: jalan dan jembatan termasuk 3.000 km jalan raya nasional baru modern dan 4.000 km rel kereta api, pelabuhan laut (samudera dan nusantara)".
Tapi, dalam dokumen visi-misi Prabowo 2019, tidak ditemukan kata "jalan" dalam artian tempat untuk lalu lintas orang, jembatan, rel, kereta api, pun pelabuhan.
Tidak Ada Lagi "Swasembada"
Program Jokowi pada Pilpres 2019 dapat dibandingkan dengan Nawacita, sembilan agenda aksi yang bakal dijalankan Jokowi bila terpilih sebagai presiden pada 2014. Dalam Pilpres 2019, tiga dari sembilan misi Jokowi mirip betul dengan tiga poin dalam Nawacita.
Misalnya, misi poin pertama dan Nawacita poin kelima sama-sama menyinggung soal peningkatan "kualitas hidup manusia Indonesia". Misi poin keenam dan Nawacita poin keempat bicara penegakan atau sistem "hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya". Misi poin ketujuh bicara soal "perlindungan segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara" yang sama dengan Nawacita poin pertama. Sedangkan "pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya" dicanangkan baik oleh misi poin kedelapan dan Nawacita poin kedua.
Bila dipadupadankan antara Nawacita dengan misi sekaligus program aksi, Nawacita poin ketiga terejawantahkan dalam misi poin ketiga dan kesembilan. Poin itu menjelaskan rencana Jokowi soal pembangunan daerah dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Sementara Nawacita poin keenam dan ketujuh yang membahas ekonomi dan daya saing rakyat muncul dalam misi poin kedua. Sedangkan Nawacita poin kedelapan dan kesembilan muncul dalam misi poin kelima mengenai "kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa".
Salah satu program prioritas dalam Nawacita ialah kedaulatan pangan. Saat baru menjabat sebagai presiden, Jokowi menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun. Target Jokowi adalah memenuhi kebutuhan pangan dari produksi negeri sendiri. Dengan kata lain, tak ada impor beras, jagung, gula, kedelai, atau bahkan daging.
Tapi, target itu gagal dicapai. Lantas, di program yang dia tawarkan di Pilpres 2019, Jokowi tidak menyinggung soal swasembada pangan. Ada bahasan pangan yang termaktub dalam misi poin kedua. Keduanya terkait pengembangan industri pangan dan revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan.
Sebagaimana dijelaskan di muka, "lingkungan hidup" ialah misi Jokowi di Pilpres 2019 yang tidak muncul dalam misi 2014. "Lingkungan hidup" pun tidak muncul dalam Nawacita 2014.
Selain itu, dalam dokumen visi-misi Jokowi di Pilpres 2019 bertebaran kata "Revolusi 4.0". Kata ini tidak muncul dalam Nawacita atau penjabaran Nawacita yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.
Editor: Windu Jusuf
