Bawaslu Minta Para Menteri Jokowi Cuti Jika Masuk Tim Kampanye

tirto.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta para menteri kabinet Indonesia maju pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf agar tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, meminta para menteri mengambil cuti bila ingin masuk ke tim kampanye capres-cawapres.

"Kami mengingatkan para menteri bahwa untuk siapa pun juga capresnya itu tidak boleh kemudian para menteri untuk melakukan keberpihakan dan kecuali yang bersangkutan masuk dalam tim kampanye. Oleh karena itu, harus cuti," kata Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Bagja mengaku telah mengirimkan surat imbauan kepada Jokowi untuk mengingatkan para menterinya itu. Bawaslu juga mengingatkan aturan agar para menteri berhati-hati ketika menjalankan tugas kenegaraan.

"Jadi, kami mengutip UU dan juga mengingatkan buat para menteri di kabinet pak presiden agar berhati-hati dalam melakukan tindakan, khususnya dalam rangka kenegaraan," ucap Bagja.

Bagja mengatakan, para menteri tidak melanggar aturan bila mengambil cuti kemudian ikut mengkampanyekan capres-cawapres tertentu.

"Sudah. Sebenarnya sudah kami sampaikan ke pak presiden," tutur Bagja.

Sebelumnya, ketika Mahfud MD masih menjabat sebagai Menko Polhukam sempat menyoroti menteri Jokowi yang tak ada kaitannya dengan kerja politik, tetapi ikut salah satu tim sukses. Mahfud mengaku tak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik meskipun merangkap sebagai Menko Polhukam dan cawapres.

Mahfud sendiri sudah resmi menyatakan mundur dari kabinet. Namun, tak sedikit masyarakat mempertanyakan alasan Mahfud baru mundur sekarang saat dia menjadi salah satu kandidat cawapres dalam Pilpres 2024.

Mahfud menuturkan, pengunduran dirinya dari jabatan menteri pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, tak terkait dengan kandidat lain. Sementara itu, dia pun menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Jokowi karena soal etik. Namun, ungkapnya, pengunduran dirinya tidak terkait dengan etik menteri lain.

"Saya enggak punya harapan tentang kandidat lain. Saya menghadap presiden dan minta mundur itu karena etika saya. Tidak terkait dengan etika menteri-menteri lain," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (1/2/2024).