tirto.id - Ekonom Faisal Basri merespons pernyataan Menko Perekonomian, Darmin Nasution yang mengatakan keputusan pemerintah melakukan utang untuk pembangunan infrastruktur.
Faisal justru membantah argumen yang mengatakan sebagian besar utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya, kata Faisal, sebagian besar sumber pembiayaan proyek-proyek infrastruktur bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan temuan Faisal, 46-47 persen sumbangsih APBN untuk infrastruktur ekonomi masih didominasi transfer daerah dan dana desa. Sehingga pengeluarannya hanya berkaitan dengan kebutuhan wilayah itu.
Sementara sumbangsih anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan non-K/L untuk infrastruktur, kata dia, masing-masing hanya Rp100 triliun dan Rp5 triliun. Dengan jumlah ini, Faisal mengatakan, agak sulit membangun infrastruktur secara masif apalagi kebutuhan pembiayaannya cukup besar.
Untuk itu, ia menyimpulkan infrastruktur dengan skala masif tidak berasal dari kedua sumber anggaran itu.
“Jadi infrastruktur jelas bukan dari APBN. Jadi jelas bukan dari utang. Tidaklah betul kalau utang sebagian besar untuk biayai infrastruktur,” ucap Faisal dalam diskusi bertajuk “Tata Kelola Utang Negara untuk Pembangunan Nasional” di Hotel Grand Cemara pada Selasa (26/3).
Menko Perekonomian, Darmin Nasution pada Rabu (20/3) lalu mengatakan, keputusan pemerintah melakukan utang karena untuk mengejar pembangunan infrastruktur yang sudah jauh tertinggal dari negara-negara tetangga.
Menurut Faisal, pernyataan Darmin itu keliru. Pasalnya, sumber pendanaan infrastruktur pemerintah yang berskala besar saat ini lebih condong dibebankan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“BUMN yang ditunjuk pemerintahlah yang menyandang dana infrastruktur besar-besar itu,” ucap Faisal.
Sebaliknya, bila yang dimaksud adalah pembiayaan infrastruktur desa, maka Faisal mengaku setuju. Sebab sumber pendanaan infrastruktur desa berasal dari APBN yang notabene ditopang juga dari utang pemerintah.
“Jadi jangan percaya dengan mitos bahwa utang untuk infrastruktur. Kalau untuk infrastruktur desa itu yes,” ucap Faisal.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Alexander Haryanto
