Bansos untuk Rakyat Miskin Dibatasi Maksimal Sampai 5 Tahun

tirto.id - Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Leontinus Alpha Edison, menyebut pemerintah tak akan memberikan bantuan sosial (bansos) secara terus menerus bagi rakyat yang kurang mampu.

Leontinus mengatakan, bagi rakyat yang masuk ke kategori miskin dan miskin ekstrem, maka batas maksimal mereka menerima bansos dari pemerintah adalah lima tahun.

“Jadi kita itu tidak mau rakyat Indonesia, terutama rakyat yang [tergolong] miskin ekstrem dan miskin itu, menerima bantuan sosial sepanjang segala abad. Kita maunya terbatas. Jadi maksimal misalnya 5 tahun,” kata Leontinus saat ditemui di salah satu hotel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2025).

Menurut Leontinus, rakyat yang boleh menerima bansos secara terus menerus hanyalah mereka yang tergolong sebagai difabel dan juga lanjut usia (lansia). “Yang boleh menerima bantuan terus itu hanya orang-orang yang difabel dan untuk orang lansia,” ucapnya.

Sedangkan bagi rakyat yang tergolong miskin namun masih berada pada usia produktif, Leontinus berharap mereka dapat dilatih agar nantinya mampu diberdayakan untuk mencari sumber penghasilannya secara mandiri.

“Nah harapannya yang produktif, yang bisa kita latih, yang bisa kita angkat, yang bisa kita graduasi, itu kita harus memberdayakannya secara ekonomi juga,” terang Leontinus.

Salah satu pendiri Tokopedia itu juga mengungkapkan, saat ini pemerintah sudah membantu para rakyat yang tergolong miskin dengan memberikan sejumlah insentif bantuan, seperti bantuan pangan, bantuan pangan non-tunai, bantuan pendidikan, hingga bantuan kesehatan.

Setelah pengeluaran mereka ditekan dengan sejumlah bantuan, maka selanjutnya pemerintah mendorong mereka untuk mampu meningkatkan penghasilan. Leontinus menjelaskan, salah satu langkahnya adalah melalui program Perintis Berdaya, yakni program pelatihan bagi masyarakat untuk memberdayakan ekonomi secara mandiri.

“Harapannya adalah ketika kita kurangi beban pengeluaran mereka, mereka juga bisa mulai mengeksplorasi diri di pemberdayaan ekonominya. Nah pemberdayaan ekonominya itu tadi yang [program] Perintis Berdaya. Kita akan, istilahnya kita jahit dengan setelah pengeluaran mereka berkurang, mereka juga bisa mulai produktif,” sebutnya.

Leontinus menegaskan, saat ini pemerintah telah mengubah paradigma pengentasan kemiskinan di Indonesia dari yang semula berfokus pada pemberian bantuan, menjadi pemberdayaan ekonomi. Dengan begitu, nantinya diharapkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat menurun hingga nol persen dalam dua tahun mendatang.

“Jadi, sekali lagi ini paradigma baru. Mengentaskan kemiskinan tidak hanya dari sudut pandang bantuan dan sosial saja, tapi juga dari sudut pandang pemberdayaan, terutama pemberdayaan ekonomi. Nah harapannya, sebagian kecil rakyat kita yang miskin ekstrem, yang miskin ekstrem harapannya kan bisa nol persen dalam dua tahun ke depan,” pungkasnya.