tirto.id - Selama revolusi kemerdekaan dan belasan tahun setelah pengakuan kedaulatan, Jawa Barat adalah medan laga yang rumit. Kelompok-kelompok bersenjata saling berhadapan.
Seperti di kota-kota lain di Jawa, laskar-laskar bermunculan dengan perilaku yang berlain-lainan. Ada yang berdisiplin dengan garis perjuangan, ada juga yang sekadar gerombolan kriminal. Namun yang pasti, mereka sama-sama keras kepala.
Dalam peristiwa Bandung Lautan Api—palagan yang kerap dijadikan sebagai tengara utama perlawanan rakyat Jawa Barat—misalnya, belasan laskar tercatat ikut dalam rangkaian aksi revolusioner yang berujung pada pembumihangusan Kota Bandung pada Maret 1946.
Saat revolusi semakin memburuk dengan dijalankannya Agresi Militer Belanda I pada Juli-Agustus 1947, kemudian berlanjut dengan perundingan Renville pada Januari 1948 yang berujung pada hijrah Siliwangi ke Jawa Tengah, laskar-laskar di Jawa Barat tetap bertahan di wilayahnya dan meneruskan pertempuran.
Dalam rentang waktu itu, pertempuran bukan hanya antara pasukan Belanda melawan pasukan TNI, tapi juga antara Belanda melawan laskar dan TNI melawan laskar.
Saat serangan lewat Agresi Militer Belanda I membuat Siliwangi kewalahan, sejumlah laskar di Jawa Barat tetap bertahan.
Menurut catatan Robert Cribb dalam Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949 (2010), gabungan sejumlah laskar mula-mula dipimpin oleh Soetan Akbar yang berhasil meyakinkan Soedirman bahwa laskar di Jawa Barat masih efektif melakukan perlawanan.
Bambu Runtjing
“Kekalahan Divisi Siliwangi ini memberikan kesempatan bagi Sutan Akbar yang masih berada di Yogyakarta, dan didukung dengan sebuah kesatuan kecil yang memiliki logistik lengkap. Kesatuan tersebut diperoleh dari razia pelarian Divisi Siliwangi di Jawa Barat,” tulisnya.
Pasukan yang dipimpin Soetan Akbar bernama Divisi Gerilya Bambu Runtjing. Lewat program khusus Radio Sungai Citarum dan kurir yang ia kirim, Akbar memberi instruksi umum kepada rekan-rekannya di Jawa Barat agar meneruskan perjuangan dan memberitahu mengenai status resmi mereka.
Selain itu, ia juga membagi pasukannya di Jawa Barat ke dalam lima brigade yang meliputi Banten, Bogor, Jakarta, Priangan, dan Cirebon.
Menurut Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 3: Maret 1947-Agustus 1948 (2010) pembagian brigade tersebut adalah: Brigade-A Banten, dipimpin oleh Achmad Chatib. Brigade-B Bogor dipimpin oleh Waloejo dan Armansjah, yang beroperasi di pergunungan sekitar Sukabumi dan Cianjur.
Kemudian Brigade-C dipimpin oleh Wahidin Nasution, seorang pengikut Tan Malaka yang sebelumnya berdinas pada Biro Perjuangan. Ia yang berhasil melarikan diri dari tahanan di Purwakarta bergerak menuju Gunung Sanggabuana dan bergabung dengan sisa-sisa Laskar Karawang.
Brigade-D di Priangan timur dipimpin oleh Achmad Astrawinata yang dilepaskan dari Penjara Tasikmalaya sesaat sebelum tentara Belanda memasuki kota. Dan terakhir Brigade-E di Ciwaru, Cirebon, dan merupakan yang paling kuat dipimpin oleh Sastrosoewirjo dan Maulana. Soetan Akbar bersama kesatuannya dari Jawa Tengah bergabung dengan brigade ini.
“Ciwaru terletak di daerah pergunungan yang strategis, sukar dicapai oleh pasukan Belanda, dan pada jalan penghubung bagi Republik, yaitu dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Di sepanjang jalan inilah Soetan Akbar menerima suplai dan senjata,” tulis Poeze.
Sebagai penerima arus utama dan logistik dari Yogyakarta, Brigage-E tempat Soetan Akbar tak optimal menjalin koordinasi dengan brigade-brigade lainnya. Komunikasi yang sulit dan watak khas laskar yang keras kepala menjadi penyebabnya.
Brigade-D di Priangan Timur yang relatif lemah, kemudian diambilalih oleh Soetan Akbar karena wilayah ini masih memungkinkan suplai dari Yogyakarta berjalan baik.
“Namun dengan Bambu Runtjing di Jakarta, Bogor, dan Banten, hubungan mereka lebih seperti sekutu jauh daripada atasan dan bawahan,” tulis Robert Cribb dalam Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949 (2010).
Keberadaan Bambu Runtjing yang berhasil mengonsolidasikan sejumlah laskar, khususnya Brigade-E, dalam catatan Poeze mendapat pujian dan penghargaan yang luas dari rakyat. Menurutnya, Kepala Kepolisian Karesidenan Cirebon bahkan memberikan pujian karena mereka disiplin dan berhasil melawan musuh di garis depan. Selain itu, rakyat juga merasa aman dan bangga terhadap Bambu Runtjing.
Namun, keadaan kemudian berbalik saat kekuatan-kekuatan baru yang datang Yogyakarta bergabung. Mereka menyalahgunakan posisinya dan staf Soetan Akbar sendiri melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat.
Menurut Nasution sebagai pemimpin Divisi Siliwangi seperti dikutip Poeze, para laskar termasuk yang tergabung dalam Bambu Runtjing, memang berjasa besar dalam perlawanan gerilya tapi mereka juga melucuti kesatuan TNI dan terlibat dalam sejumlah aksi lain seperti perampokan, penahanan, dan pertikaian bersenjata dengan sesama laskar. Nasution menilai aksi-aksi ini merusak dan tidak bisa dibiarkan.
“Pada 30 Desember 1947 seorang Komisaris Polisi dari Cirebon mengirim surat kepada Kepala Tertinggi Polisi di Yogyakarta agar mengambil tindakan terhadap Divisi Bambu Runtjing, yang telah dijauhi oleh masyarakat. Dan tentara, polisi, serta pemerintah merasa terganggu dalam melaksanakan tugas mereka,” imbuh Poeze.
Dalam situasi seperti itu, pertikaian antara Bambu Runtjing dengan TNI semakin tajam. Soetan Akbar dan Bambu Runtjing dinilai TNI telah melakukan tudingan terhadap Siliwangi bahwa kekalahan divisi yang dipimpin Nasution ini adalah karena kurangnya semangat bertempur, bukan karena faktor senjata.
Selain itu, menurut catatan intelijen Belanda seperti dikutip Robert Cribb, sejumlah propaganda dilakukan Bambu Runtjing untuk melawan TNI. Salah satu proganda itu menyatakan bahwa tindakan heroik TNI hanya khayalan dan rakyat lebih mendapatkan masalah dari TNI bukan dari Belanda.
Perseteruan terus berlanjut saat Soetan Akbar berhasil merekrut unit-unit laskar untuk bergabung dengan Bambu Runtjing. Bahkan pada sebuah kesempatan ia berhasil merekrut seorang staf pribadi Nasution dan menangkap Rukman—seorang komandan kompi Siliwangi.
Nasution tentu saja marah, Januari 1948 ia segera memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Soetan Akbar dan pengikutnya. Dalam penyerbuan itu para pemimpin Bambu Runtjing di Ciwaru berhasil ditangkap. Sastrosoewirjo dan Maulana ditembak di tempat. Sementara Soetan Akbar ditembak saat ia melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai di pergunungan.
“Perkiraan jumlah anggota Bambu Runtjing yang dieksekusi sekitar 17-64 orang, namun tidak disangsikan bahwa kepemimpinan Brigade-E Bambu Runtjing telah benar-benar disapu bersih,” tulis Cribb.
Bulan saat pembersihan Bambu Runtjing Brigade-E di Ciwaru bersamaan dengan dilaksanakan perjanjian Renville yang mengharuskan Siliwangi mengosongkan Jawa Barat. Situasi ini dimanfaatkan para laskar untuk berkonsolidasi kembali. Sebagian memutuskan untuk bergabung dengan TNI. Sementara sebagian lagi memilih bertahan di Jawa Barat.
Wahidin Nasution pimpinan Bambu Runtjing Brigade-C yang tidak ikut hijrah, menekankan kepada laskar-laskar lain tentang pentingnya persatuan. Ia bersama kawan-kawannya kemudian mendirikan sebuah federasi yang bernama Divisi 17 Agustus.
Unit-unit yang tergabung dalam divisi ini terdiri dari Bambu Runtjing pimpinan Wahidin, Hizbullah pimpinan Tabrani Idris, dan Persiapan Lapangan pimpinan Usman Sumantri yang namanya berubah menjadi SP88 (Satuan Pemberontak 88).
Pada perjalanannya, karena Siliwangi telah pergi ke Jawa Tengah, Belanda menjadi lebih fokus dalam memerangi laskar di Jawa Barat. Menghadapi serangan-serangan Belanda, Divisi 17 Agustus kewalahan. Konsentrasi mereka pecah sehingga terbentuk unit-unit kecil yang sulit dikendalikan meski mereka tetap mengaku setiap kepada Bambu Rutjing dan SP88.
“Unit-unit ini memakai nama yang muluk-muluk seperti yang umum dipakai gerombolan-gerombolan sebelum perang. Mereka memakai nama Pasukan Siluman, Serigala Hitam, Pemotong Leher, dan Garuda Putih. Nama-nama komandan mereka juga menarik, seperti misalnya Phantom Bom,” tulis Cribb.
Secara militer, mereka jelas tertekan. Namun, keberadaan unit-unit yang berupa gerombolan-gerombolan ini tetap memberikan kesulitan bagi Belanda karena mereka menjadi ancaman keamanan dan membatasi gerak Belanda dalam usaha mendirikan kembali kekuasaan administratifnya di Jawa Barat.
Dalam catatan Cribb, gerombolan-gerombolan ini menyerang pos-pos militer Belanda. Orang-orang Eropa, Cina, dan Indonesia yang bekerja untuk Belanda dibunuh. Sejumlah pabrik dan gudang di pelbagai perkebunan mereka bakar serta mengadang truk-truk pengangkut hasil bumi dari daerah-daerah terpencil.
Oktober 1948, para laskar menyusun pemerintahan sendiri bernama Pemerintahan Republik Jawa Barat (PRJB). Mereka menolak di bawah pemerintahan Republik dan menyatakan setia kepada prinsip-pronsip dasar proklamasi kemerdekaan.
Oya Sumantri yang seorang Sunda diangkat menjadi pemimpin PRJB, dengan tujuan untuk meredupkan daya tarik Negara Pasundan yang telah ada sejak April 1948. Garis perjuangan PRJB juga berbeda sama sekali dengan gerilyawan muslim Darul Islam yang mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) pada Agustus 1949.
Ketika Agresi Militer Belanda II dilancarkan pada Desember 1948, PRJB mengalami krisis kembali. Mereka akhirnya mengganti namanya menjadi Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, sebagian kecil laskar yang menolak perubahan nama itu diperkuat oleh kedatangan kelompok kecil dari Jawa Tengah yang telah berpengalaman dalam politik, seperti Chaerul Saleh, Hasan Gayo, dan Johan Nur.
Orang-orang ini, terutama Chaerul Saleh, membujuk Oya Sumantri dan Wahidin Nasution untuk membatalkan nama pemerintahan baru dan menolak bergabung dengan pemerintahan Republik. Namun, tak lama setelah itu pasukan TNI telah kembali ke Jawa Barat dan laskar mulai didera kelelahan dalam berperang.
Akhirnya pada 1 September 1949, PRJB membubarkan diri. Setelah dibubarkan, anggota Divisi 17 Agustus menentukan pilihannya masing-masing, dan Oya Sumantri menyerahkan kekuasaannya kepada gubernur Jawa Barat, Ukar Bratakusumah.
Brigade Tjitarum
Pasukan lain yang cukup besar di Jawa Barat dalam menghadapi Belanda adalah Brigade Tjitarum. Seperti Bambu Runtjing, Brigade Tjitarum dibentuk dari sisa-sisa kesatuan yang tersisa di Jawa Barat.
Brigade Tjitarum telah aktif sejak April 1948 yang dipimpin oleh Tjetje Subrata. Namun secara resmi mereka dibentuk pada Agustus 1948. Menurut Nasution, brigade ini merupakan bagian dari Siliwangi.
Dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4: September 1948-Desember 1949 (2014), Harry A. Poeze mencatat, setelah serangan Belanda pada Desember 1948, Brigade Tjitarum bubar dan kembali lagi kepada Siliwangi.
“Brigade Tjitarum ‘baru’ menempuh haluan radikal dan meneruskan namanya semula. Historiografi TNI di Banten menyebut pembentukan Brigade Tjitarum dengan merujuk pada kurir-kurir dari Yogyakarta dalam tahun 1948,” tulis Poeze.
Pada 4 April 1949, badan-badan perjuangan kaum radikal membentuk FNAI (Front Nasional Anti Imperialis) yang terdiri dari Partai Murba, Partai Buruh, PKI, Partai Sosialis, SOBSI, BTI, Laskar Rakyat, Bambu Runtjing, Pesindo, Laskar Merah, Akoma, dan Torpedo Berdjiwa.
Brigade Tjitarum kemudian bergabung dengan FNAI pada 24 April 1949. Mereka menyerukan kepada semua kekuatan yang anti-imperialis agar bergabung ke dalam gabungan badan perjuangan itu.
Berbeda dengan sebagian besar anggota FNAI yang berhaluan komunis, Brigade Tjitarum bukan organisasi perjuangan komunis, tapi terdiri dari orang-orang nasionalis meskipun di dalamnya juga orang-orang komunis.
Namun, karena emblem mereka berwarna merah-putih dan terdapat gambar palu arit, cap komunis tak bisa mereka hindarkan.
“Tapi dibandingkan dengan emblem PKI, arit pada emblem Brigade ini digambarkan terbalik. Perbedaan itu banyak terluput dari perhatian,” imbuh Poeze.
Bagi Belanda, Brigade Tjitarum adalah elemen yang paling aktif dan terkenal di dalam tubuh FNAI. Sebuah peristiwa menandai kekuatannya ketika mereka belum bergabung dengan FNAI. Maret 1949, seribu anggotanya menyusup ke Batavia sehingga para pemimpinnya tertangkap.
Sebelum Bambu Runtjing bubar pada 1 September 1949, bersama Divisi 17 Agustus, brigade ini terus memperkuat kembali pasukannya yang berhaluan radikal. Sampai sebelum diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar pada Agustus-November 1949, kesatuan ini ikut menggempur Belanda di Jawa Barat.
Pada Juni 1949, Chaerul Saleh berkomunikasi dengan Siliwangi, yakni dengan Mayor Sambas, seorang komandan Batalion. Mereka merundingkan garis kebijakan baru. Lewat sebuah “gentleman’s agreement” Mayor Sambas berjanji tidak akan menghalangi Brigade Tjitarum jika mereka hendak menyerang Belanda dan tentara Pasundan.
Mereka pun sepakat, jika Konferensi Meja Bundar gagal, mereka akan bersama-sama lagi maju dalam pertempuran melawan Belanda.
“[Namun] kesepakatan itu tidak terwujud. Anak buah Sambas mengambil tindakan terhadap Brigade [Tjitarum], dan bekerja sama kembali dengan tentara Belanda. Dengan sinis Chairul Saleh berkomentar: ‘Ze omhelzen elkaar innig’ (Mereka saling mesra berpeluk-pelukan),” tulis Poeze.
Konflik dengan Darul Islam
Kisah para pejuang dan petualang dalam kancah revolusi di Jawa barat tentu tak bisa melewatkan petualangan Darul Islam pimpinan Kartosoewirjo. Gerilyawan muslim yang mula-mula membangun kekuatan di tenggara Jawa Barat ini menjadi salah satu kesatuan yang merepotkan Belanda, TNI, juga laskar-laskar lain yang ideologinya berseberangan.
“Laskar Rakyat, Bambu Runtjing, dan kesatuan-kesatuan lain di luar ikatan TNI […] berhadapan dengan lawan yang hebat, yang bertolak dari prinsip-prinsip yang sama sekali berbeda mengambil posisi menentang Republik: yaitu gerakan Darul Islam,” tulis Harry A. Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4: September 1948-Desember 1949 (2014).
Pertikaian antara Darul Islam dengan Bambu Runtjing dan Brigade Tjitarum sempat disinggung Cornelis van Dijk dalam Darul Islam: Sebuah Pemberontakan (1995). Musuh Darul Islam dari kalangan laskar sebetulnya tidak sebatas dua kesatuan besar tersebut, tapi juga kesatuan-kesatuan lain yang lebih kecil seperti Barisan Sakit Hati, pengikut Haji Item.
Terkenal sebagai gerombolan yang kerap melakukan pembakaran dan pembunuhan terhadap rakyat sipil, gerakan Darul Islam—khususnya di daerah Banten—saling menunggangi dengan pasukan Haji Item yang lebih bersifat penjahat daripada pasukan gerilya. Mereka beroperasi di perkebunan-perkebunan karet.
Sebagai sesama kelompok yang menolak hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, Darul Islam, sisa-sisa Bambu Runtjing, dan Brigade Tjitarum kadang terlibat dalam kerjasama, dan sesekali berhadap-hadapan saling menyabung nyawa.
“Brigade Tjitarum, demikian pula Bambu Runtjing, kadang-kadang bertempur melawan Negara Islam Indonesia, dan kadang-kadang bekerja sama. Ada kalanya mereka melakukan pertempuran atau menjebak pasukan Republik bersama dengan pasukan Darul Islam Achmad Sungkawa,” tulis van Dijk.
Namun, latang belakang ideologi mereka yang berseberangan membuat ketegangan juga tak dapat dihindarkan. Mereka kerap saling menculik para pemimpinnya. Bahkan pada 1951, sekelompok sisa pasukan Bambu Runtjing Sukabumi mengancam akan membunuh habis semua ulama Islam pada bulan puasa.
Berbeda dengan catatan Robert Cribb yang menerangkan bahwa perlawanan Bambu Runtjing berakhir pada September 1949, Cornelis van Dijk justru menyebut gerilyawan Bambu Runtjing dan Brigade Tjitarum baru berakhir pada 1958 akibat gempuran pasukan TNI, empat tahun lebih cepat daripada Darul Islam yang baru menyerah pada 1962 setelah Kartosoewirjo ditangkap.
Jika merujuk pada keterangan van Dijk, satuan-satuan bekas badan perjuangan yang berhaluan kiri, yang berseberangan dengan prinsip Darul Islam, keberadaannya hampir sama dengan usia Darul Islam yang dipimpin Kartosoewirjo
Hal ini membuka peluang atas tuduhan-tuduhan sebagian pengikut Darul Islam yang menuding gerakan mereka kerap ditunggangi oleh orang-orang kiri.
Di luar hal tersebut, narasi ini bisa menjadi tengara alternatif bagi perjuangan rakyat Jawa Barat, yang sejatinya tak hanya berkubang dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Para kombatan perang kemerdekaan, tersebar luas di seluruh pelosok Jawa Barat, berjibaku melewati tahun-tahun penuh perjuangan dan petualangan.
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
