tirto.id - Segera setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, segala kekuatan rakyat dikerahkan demi revolusi menghadapi tekanan serdadu Sekutu dan Belanda, antara 1945 hingga 1949. Ia tak melulu peran tentara, yang sumbangsihnya diglorifikasi saat pemerintahan militeristik Orde Baru.
Kekuatan rakyat itu tak cuma kaum terpelajar dan kelompok agama, melainkan para preman, pencopet, pekerja seksual dan sebagainya—pendeknya, orang-orang dari dunia hitam yang kerap dicap penyakit masyarakat.
“Tekanan Belanda mungkin merupakan salah satu di antara sekian faktor yang menyebabkan dunia hitam Batavia tertarik dengan pergerakan kaum nasionalis Indonesia,” tulis Robert Cribb dalam Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949 (2010).
Alimin, seorang tokoh PKI yang bergelar pahlawan nasional, sangat sadar atas potensi jagoan-jagoan di sekitar Tanjung Priok untuk mendukung pergerakan nasional. Sukarno pun sadar atas peran penting para pelacur di Bandung untuk mendukung pergerakan Partai Nasional Indonesia.
Baca:
- Sukarno dan Para Pekerja Seks di Masa Pergerakan Indonesia
- Tokoh PKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata
Situasi Indonesia pasca-proklamasi mendukung langkah darurat. Pemerintah tak cuma memperoleh warisan aset berupa kantor, pabrik, atau pelayanan publik, tetapi yang lebih urgen lagi: ada segolongan masyarakat yang jadi kriminal di penjara dan mereka butuh makan setiap hari. Sementara Republik tak punya banyak uang.
- Baca: Merdeka tanpa Modal
Maka, di masa revolusi, banyak cerita misalnya bagaimana para residivis mendapatkan pengampunan dan dibebaskan. Mereka “diberdayakan” untuk kepentingan Republik.
Itulah kenapa ada yang namanya pasukan Terate yang dipimpin dokter gigi Moestopo. Sang dokter, yang kelak berpangkat mayor jenderal dan diangkat sebagai pahlawan nasional pada 2007, pernah mengerahkan pasukan Terate dari Jawa Tengah ke Jawa Barat.
Menurut Cribb, perwira eksentrik tapi imajinatif itu membentuk pasukan Terate dari sekumppulan pekerja seksual, pencopet, residivis, dan taruna Akademi Militer Nasional di Yogyakarta. Harapannya, orang-orang dari dunia hitam itu dapat dimobilisasi ke daerah pendudukan Belanda agar menciptakan kekacauan dan kebingungan di kalangan serdadu-serdadu Londo di sekitar Bandung.
Moestopo diperbantukan kepada Abdul Harus Nasution, penglima regional Divisi Siliwangi. Pihak republik melibatkan orang-orang dari dunia hitam ini untuk “bergiat di daerah musuh, terutama terhadap prajurit-prajurit musuh,” demikian cerita Nasution dalam autobiografinya, Memenuhi Panggilan Tugas: Kenangan Masa Muda (1990).
Sebagaimana kisah begal di masa kolonial, pada masa revolusi, perampokan di daerah pendudukan Belanda adalah hasil yang diharapkan oleh Moestopo untuk dilaporkan kepada Nasution.
Soal perampokan, kita juga mengenal seorang pejuang yang belakangan terlibat dalam dunia hitam. Ia adalah Kusni Kasdut, yang sering merampok orang-orang Tionghoa kaya di daerah pendudukan Belanda. Hasil jarahan Kasdut disumbangkan bagi revolusi.
“Kusni, konon, tak tahu-menahu dan tak mau tahu nasib hasil jarahannya. Ia menyumbangkan puluhan juta bagi revolusi,” tulis James Siegel dalam Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Kejahatan Politik dan Kejahatan (2000).
Tentu saja setiap pilihan ada risikonya. Begitupun apa yang dilakukan Moestopo. Bersekutu dan memimpin pasukan yang berlatar pencuri, membuat barang-barang pribadinya digasak oleh anggota pasukannya.
Belakangan pula pejuang Republik kena getah dari ide Moestopo. “Ternyata menjadi ibarat senjata makan tuan,” tulis Moehkardi dalam Pendidikan Perwira TNI-AD di Masa Revolusi (1979). “Karena adanya pelacur di front itu menyebabkan prajurit kita yang kesepian terkena getahnya, terkena wabah penyakit kotor.”
Baca laporan serial Tirto mengenai kaum nasionalis dari pelbagai latar belakang, termasuk dari pejuang laskar, yang bergerak bersama demi kemerdekaan Indonesia: Bang Pi'ie, Sang Jawara yang Jadi Menteri
Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Fahri Salam
