Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan latar belakang pemerintah membatasi volume ekspor gas ke luar negeri. Hal itu ia sampaikan dalam konferensi pers capaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) semester I 2025.
Bahlil mengatakan, hal tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga neraca perdagangan nasional, dan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar produk dalam negeri dimanfaatkan maksimal untuk kebutuhan domestik sebelum diekspor.
“Memang kemarin banyak yang menjadi diskusi, mengapa kita menahan sebagian ekspor. Karena kita ingin menahan neraca komoditas kita. Perintah Bapak Presiden adalah memanfaatkan semaksimal mungkin produk-produk dalam negeri untuk kebutuhan dalam negeri,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, hingga kini pemerintah masih mampu menyeimbangkan komitmen penyaluran gas ke luar negeri dengan pemenuhan konsumsi dalam negeri, termasuk untuk kebutuhan hilirisasi dan industri pupuk.
Meski demikian, pemerintah juga menghormati kontrak yang telah terjalin antara pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah ada sebelum proses produksi berjalan. Sebab, jika hasil produksi gas wilayah mereka sejak awal diperuntukkan ekspor, maka pemerintah tak bisa membatalkannya secara sepihak. “Sampai sekarang kita masih gas-rem. Sampai dengan hari ini belum pernah kita impor gas” tegasnya.
Sementara itu, Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga semester I 2025 pemanfaatan gas bumi nasional tercatat mencapai 5.598 Billion British Thermal Unit Per Day (BBTUD). Dari jumlah tersebut, 69 persen atau 3.877 BBTUD digunakan untuk kebutuhan domestik, meliputi hilirisasi industri dan pupuk (38 persen) serta sektor lain seperti bahan bakar gas, jaringan gas, peningkatan produksi migas, ketenagalistrikan, LNG, dan LPG (31 persen). Sementara 31 persen sisanya atau 1.721 BBTUD diekspor.
Editor: Dwi Aditya Putra
