Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan, pembahasan terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi oleh PT Pertamina maupun pihak swasta bakal segera rampung.
Hal ini disampaikan usai Bahlil mengikuti rapat bersama PT Pertamina dan pihak swasta terkait rencana kenaikan Pertamax dan BBM non-subsidi lain.
"Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian [harga], tapi feeling saya, atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, [pembahasan terkait rencana kenaikan harga BBM non-subsidi] sudah hampir selesai sih," katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah melalui Kementerian ESDM memang hanya mengatur soal harga BBM bersubsidi.
Sementara itu, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menyatakan bahwa harga BBM non-subsidi menyesuaikan harga pasar.
Namun, Bahlil tidak memberikan jawaban pasti saat ditanya kapan harga BBM non-subsidi bakal naik.
"Saya sampaikan, pemerintah itu kan mengatur secara langsung itu adalah BBM subsidi. Sesuai dengan peraturan menteri ESDM pada tahun 2022, BBM non-subsidi itu kan berdasarkan harga pasar," tuturnya.
"Ya tunggu saja [kapan harga BBM non-subsidi naik]," lanjut Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil berujar, pihaknya masih membahas potensi kenaikan harga BBM non-subsidi. Adapun harga BBM berpotensi naik imbas perang Iran dengan Amerika Serikat (AS)-Israel.
Menurut Bahlil, pembahasan potensi kenaikan harga itu tidak hanya dilakukan pihak pemerintah, melainkan juga melibatkan pihak BUMN sekaligus pihak swasta.
"Menyangkut dengan harga BBM non-subsidi ini, kita lagi melakukan pembahasan. Nah, pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan juga badan swasta lainnya," tuturnya di kantor Kementerian ESDM, Senin (6/4/2026)
"Sampai dengan sekarang, kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana," lanjut dia.
Bahlil mengeklaim Pemerintah Pusat berupaya memahami kondisi masyarakat selaku pengguna BBM non-subsidi sekaligus subsidi. Hasil koordinasi disebut bakal disampaikan setelah pembahasan rampung.
Di satu sisi, saat ditanya apakah bakal ada pembatasan pembelian BBM, Bahlil belum menjawab secara lugas. Ia hanya menyatakan pembatasan pembelian BBM masih menjadi salah satu pembahasan.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
