tirto.id - Sudan, negara terluas ketiga di Benua Afrika dengan 44 juta populasi, kembali diguncang protes massa awal pekan ini. Di ibu kota Khartoum dan kota terbesar Omdurman, pertokoan dikabarkan sempat tutup, asap mengudara akibat ban-ban yang dibakar oleh demonstran, jalanan dan jembatan dijaga barikade para demonstran atau para tentara.
“Pemerintahan sipil adalah pilihan rakyat!” demikian suara para demonstran. “Katakan tidak pada pemerintahan militer!” ujar demonstran perempuan. Melansir laporan Al Jazeera, seruan aksi mogok massal bahkan terdengar dari pengeras suara masjid.
Protes ini menjadi peristiwa berdarah sebab tentara merespons dengan represif. Mereka melepaskan tembakan ke lautan massa, menyebabkan sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan 140 luka-luka.
Seluruh ingar bingar ini berawal dari penahanan Perdana Menteri Abdalla Hamdok (65) dan sejumlah figur sipil di jajaran kabinet oleh militer, Senin 25 Oktober dini hari. Tak lama kemudian, Jenderal Abdul Fattah al-Burhan (61) mengumumkan sudah mengambil alih pemerintahan.
Dengan kata lain, telah terjadi kudeta militer.
Burhan juga membubarkan Sovereign Council of Sudan, badan yang mengatur pembagian kekuasaan antara elite militer dan tokoh-tokoh sipil selama pemerintahan transisi sejak 2019. Ia juga menyatakan status darurat nasional dan akan menunjuk pemerintahan teknokrat sampai pemilihan umum dilangsungkan pada Juli 2023. Sampai tiba hari itu, militer akan terus memutar roda pemerintahan.
Kudeta militer ini dikecam oleh PBB, Uni Eropa, sampai Amerika Serikat. Mereka segera membekukan dana bantuan 700 juta dolar AS yang sedianya dipakai untuk menyokong pemerintahan transisi. Meskipun demikian, Burhan berkilah tindakannya tak lebih dari upaya untuk menghindari kemungkinan “perang sipil” akibat serangkaian demonstrasi yang mewarnai Sudan belakangan ini.
Pemerintahan Transisi yang Rentan
Sepekan sebelum Burhan mengambil alih kekuasaan, rakyat sudah membanjiri jalanan Khartoum dan kota-kota lain untuk menyuarakan dukungan terhadap pemerintah. Mereka juga berniat menandingi aksi massa promiliter yang sejak pertengahan Oktober menduduki gedung pemerintahan.
Demonstran promiliter menuntut pemerintahan transisi mundur karena dipandang gagal membawa perubahan berarti terhadap politik dan ekonomi negara. Sebagai gantinya, mereka meminta tentara mengambil alih pemerintahan sepenuhnya.
Kedua belah pihak yang berseteru sebenarnya berada di organisasi yang sama, Forces for Freedom and Change (FFC). Koalisi sipil ini berada di balik demonstrasi besar tiga tahun silam yang berhasil melengserkan Presiden Omar al-Bashir.
Protes antipemerintah yang berlangsung belakangan ini diduga digerakkan faksi FFC yang dekat dengan tokoh-tokoh militer, bahkan disinyalir melibatkan simpatisan-simpatisan kontrarevolusi penyokong rezim Bashir.
Di bawah 30 tahun kediktatoran Bashir yang disokong penuh oleh militer dan islamis, Sudan jatuh dalam konflik sipil, karut-marut ekonomi, dan hidup terisolasi di bawah sanksi-sanksi dan embargo dari komunitas internasional. Rakyat juga dilanggar HAM-nya. Bashir telah dituntut atas sejumlah kejahatan kemanusiaan oleh Pengadilan Kriminal Internasional, mulai dari pemerkosaan, penyiksaan sampai genosida seperti di daerah konflik Darfur—diperkirakan sedikitnya 300 ribu orang meninggal.
Setelah Bashir digulingkan, pada Agustus 2019 tokoh-tokoh sipil (dari partai politik, serikat kerja profesional, grup-grup pemberontak anti-Bashir) dalam FFC dan elite militer dari Transitional Military Council (TMC) sepakat mendirikan pemerintahan transisi menuju demokrasi. Mereka berbagi kekuasaan melalui Sovereign Council, badan yang diketuai oleh tokoh militer. Berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Deklarasi Konstitusional Sudan, secepatnya pada 2021 pejabat militer tersebut akan digantikan dengan sipil yang dipilih oleh lima perwakilan FFC.
Jenderal Burhan bertengger di pucuk Sovereign Council tersebut sekaligus sebagai presiden de facto. Tugasnya adalah mengawasi jalannya kabinet pemerintahan sipil pimpinan PM Hamdok—yang sebelumnya bekerja sebagai ekonom di Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika. Persis di bawah Burhan ada Muhammad Hamdan Dagalo atau dikenal sebagai Hemedti. Dagalo menakhodai Rapid Support Forces (RSF), unit paramiliter yang berkembang dari Janjaweed, milisi beringas di balik kasus-kasus pemerkosaan dan pembantaian di Darfur.
Trio tersebut—jenderal, panglima perang, dan ekonom—berkata pada Economist Juli silam bahwa persatuan mereka tidak tergoyahkan. Hamdok dengan bangga menyebut sistem pemerintahan Sovereign Council sebagai “model Sudan,” yakni “model kemitraan antara warga sipil dan militer yang secara paradoks [bekerja sama untuk] mewujudkan demokrasi.” Sementara Burhan menegaskan bahwa “semua komponen transisi bekerja sama secara harmonis.”
Masalahnya, kemesraan mereka tak lebih dari suatu “harmoni artifisial” yang akan cepat berakhir.
Hal ini salah satunya terlihat dari persaingan antara Burhan dan Dagalo. RSF rencananya dileburkan ke militer reguler. Artinya, Dagalo harus rela melepas sebagian besar pengaruh dan kekuasaannya kepada Burhan. Burhan mengakui integrasi akan dilaksanakan suatu hari nanti, sedangkan Dagalo bersikeras peleburan sudah terjadi.
Dukungan Rakyat Meredup
Seperti banyak negara lain yang dilanda krisis, pemerintah Sudan berupaya memulihkan keuangan negara melalui serangkaian reformasi ekonomi yang diresepkan oleh International Monetary Fund (IMF). Salah satu gagasan utama dari reformasi ini adalah pengetatan anggaran. Salah satu akibatnya, pemerintah terpaksa menghapus subsidi bahan bakar dan membuat harga bensin meroket sampai nyaris dua kali lipat Juni kemarin. Inflasi bahkan sudah mencapai 400 persen.
Semua langkah tersebut diambil karena memang diharuskan oleh IMF. Ia adalah syarat jika Sudan ingin memutihkan sebagian besar utang mereka yang nilainya sudah melebihi 50 miliar dolar AS (sekitar 90 persen dari total utang).
Kegusaran mulai muncul di masyarakat semenjak harga-harga komoditas naik. Mereka mulai mengkritik dan memprotes pemerintah.
Di kawasan timur Sudan, sejak September lalu Suku Beja memprotes dengan menutup akses jalan dan menghalangi operasional pelabuhan-pelabuhan di negara bagian Red Sea. Para demonstran memprotes situasi ekonomi yang memburuk dan kurangnya niat pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan mereka. Akibatnya, cadangan gandum, obat-obatan dan bahan bakar mulai berkurang.
Sampai akhirnya pada 21 September terjadilah percobaan kudeta yang berhasil digagalkan. Pelakunya adalah sejumlah tokoh militer dan sipil yang masih setia terhadap Bashir. Mereka kini mendekam di penjara ibu kota sembari mengikuti proses pengadilan atas segala kejahatan di masa lalu.
Percobaan kudeta ini membuktikan betapa gesekan antara sipil dan militer di Sovereign Council semakin meruncing. Rencana untuk mengalihkan kepemimpinan dari Jenderal Burhan kepada tokoh sipil pada Mei akhirnya tak sempat terlaksana. PM Hamdok dan jajarannya mengajukan proposal untuk melaksanakannya pada November, namun akhir Oktober ini Burhan sudah mengambil alih kekuasaan.
Percobaan kudeta pada September juga dijadikan alasan bagi elite militer Sovereign Council untuk menyerang politikus-politikus dari kubu sipil.
“Para politikus menyediakan kesempatan bagi terjadinya kudeta karena mereka mengabaikan warga negara, mata pencahariannya, dan layanan dasar untuk mereka, serta malah sibuk memperebutkan kursi dan bagi-bagi posisi [di pemerintahan],” kata Dagalo dikutip dari Reuters.
Senada, Jenderal Burhan menegaskan bahwa militerlah yang paling bersemangat menyambut transisi Sudan menuju demokrasi dan mempersiapkan pemilihan umum. “Mereka (para politikus dari kubu sipil) sibuk bertengkar dan berteriak dan malah mengarahkan panahnya kepada kami (militer),” ujar Burhan.
Seiring situasi merunyam di pucuk kepemimpinan Sudan, rakyat semakin kencang bersuara. Pada penghujung September, diperkirakan sampai 20 ribu orang berkumpul di jalanan ibu kota untuk memberi dukungannya pada pemerintah sipil.
Demonstran promiliter tidak ketinggalan berseru agar Jenderal Burhan mengambil alih pemerintahan. Aksi ini dilakukan sejak pertengahan Oktober, ketika mereka menduduki lahan di sekitar Istana Presiden dan mendirikan tenda di sana.
Zahra Issa, salah satu demonstran promiliter, mengaku pada Al Jazeera, “Saya ikut revolusi [untuk menggulingkan diktator Baashir], saya seharusnya diwakilkan oleh pemerintahan ini tapi saya tidak melihat satu pun yang merepresentasikan saya. Segelintir partai malah mengambil alih revolusi dan mencurinya.” Issa ingin pemerintahan sipil Sudan dibubarkan oleh militer. “Biarkan mereka menyingkirkan perdana menteri dan kepanitiaan yang sudah dibentuk,” tandasnya.
Pengunjuk rasa lain, Aljailani Hamid, mengajukan argumen serupa. “Rakyat kelaparan, anak sekolah tidak bisa belajar, pasien di rumah sakit tidak bisa dapat penanganan. Kami minta pemerintah pergi dan pemilu yang bebas dan adil diselenggarakan. Biar saja militer meleburkan pemerintah dan ambil alih.”
Harapan Issa dan Hamid akhirnya terwujud pada penghujung Oktober. Namun, akankah Jenderal Burhan memenuhi janjinya untuk fokus mempersiapkan pemilu demi terpilihnya pemerintahan sipil yang independen dan demokratis?
Mengutip pandangan ahli sejarah Sudan modern Willow Berridge di Middle East Eye, jawabannya adalah tidak. Kemungkinan besar Burhan akan ikut-ikutan cara penguasa Mesir, Jenderal Abdul Fattah al-Sisi, yang menggerus demokrasi. Langkah pertama adalah mendirikan sistem satu partai yang tentu saja telah dilemahkan dari dalam. Setelah itu, pemerintahan akan dijalankan secara de facto oleh militer yang sudah mewarisi kemapanan dari rezim lama Sudan.
Editor: Rio Apinino
