tirto.id - Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang melambangkan semangat persatuan dan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tercetusnya Sumpah Pemuda telah melewati jalan panjang, yang kemudian diwujudkan melalui Kongres Pemuda I (1926) dan Kongres Pemuda II (1928).
Pada dekade 1920-an, ketika masih berada di bawah kolonialisme Belanda, rakyat Indonesia belum memiliki semangat kesatuan. Sejumlah organisasi pemuda telah muncul di berbagai daerah, tetapi mayoritas masih bersifat kedaerahan. Kondisi inilah yang memicu gagasan untuk menyatukan para pemuda di tanah air.
Kongres Pemuda II bisa dibilang menjadi puncak perwujudan gagasan penyatuan tersebut. Di kongres itu juga para pemuda mengejawantahkan ide persatuan dan kesatuannya melalui ikrar Sumpah Pemuda, yang dibacakan pada 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesische Clubgebouw jalan Kramat 106, Batavia (Jakarta).
Kemudian, pada agenda rapat ketiga Kongres Pemuda II, para pemuda mengumandangkan Sumpah Pemuda secara bersama-sama, yakni bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu: Indonesia.
Peristiwa Sumpah Pemuda ini tidak hanya menjadi simbol persatuan pemuda Indonesia, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Lantas, bagaimana keadaan Indonesia sesudah Sumpah Pemuda? Untuk mengetahuinya, simak selengkapnya berikut ini.
Bagaimana Perjuangan Masyarakat setelah Sumpah Pemuda?
Setelah Sumpah Pemuda, rakyat Indonesia terus memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat persatuan. Pengaruh Sumpah Pemuda terhadap perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa dirasakan secara langsung. Lantas, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia setelah adanya Sumpah Pemuda?
Melansir dari artikel “Analisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1942” dalam Jurnal Sejarah (Juni 2022, Vol. 2), perjuangan masyarakat Indonesia setelah Sumpah Pemuda adalah menghadapi krisis pergerakan nasional. Itu adalah fase baru dalam sejarah perjuangan Indonesia setelah berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908.
Krisis pergerakan nasional ini dipengaruhi oleh situasi dunia ketika terjadi krisis Malaise pada 1929-1930. Krisis Malaise atau dalam sejumlah literatur sering disebut “zaman meleset” merupakan peristiwa terjadinya malaise atau depresi ekonomi dunia, termasuk Indonesia.
Depresi ini tak hanya memengaruhi perekonomian rakyat Indonesia, tetapi juga bidang politik. Pada masa itu, pemerintah dan pemilik perusahaan membuat situasi semakin parah dengan mengambil untung sendiri tanpa menghiraukan peran dan jasa buruh dalam sebuah perusahaan.
Konsekuensi logisnya, persatuan rakyat, terutama kaum buruh, semakin menguat. Mereka melakukan berbagai pemberontakan dan aksi politik melalui organisasi Pergerakan Nasional yang bersifat radikal.
Serikat buruh yang melakukan aksi politik diantaranya Perserikatan Buruh Kereta Api atau Vereeniging van Spoor-en Tramwegpersoneel (VSTP), Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB), Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB), Personeel fabriek Bond (PFB). Sejumlah usaha yang dilancarkan serikat buruh untuk melepaskan diri dari kesengsaraan, baik ekonomi maupun politik, menuai berbagai hambatan dari pemerintah Hindia Belanda.
Menyikapi masalah itu, pemerintah Hindia Belanda mulai memperketat pengawasan terhadap organisasi pergerakan rakyat, termasuk membubarkan perkumpulan yang bersifat radikal. Gubernur Jenderal De Jonge juga secara kejam memutus kebebasan berpendapat bagi rakyat Indonesia.
Tindakannya semakin memperparah krisis, terutama setelah ia membentuk Politieke Intelligent Dienst (PID) pada 1916, untuk mengawasi secara ketat organisasi-organisasi yang terindikasi mengancam status quo pemerintah Hindia Belanda. Tindakan sewenang-wenang De Jonge pun semakin menjadi-jadi dengan adanya aturan Koninklijk Besluit (1919). Dengan otoritas tersebut, De Jonge dapat menjatuhi hukuman kepada seseorang tanpa melalui proses peradilan atau penyelidikan.
Alhasil, politik reaksioner De Jonge (1931-1936) membuat pergerakan nasional menghadapi hambatan sangat besar karena tak diakui eksistensinya. De Jonge pun menggunakan Hak Exorbitant untuk melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh nasional yang dianggap ekstrimis. Soekarno menjadi salah satu korban yang ditangkap pada 1 Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores lalu ke Bengkulu.
Akan tetapi sebelum terjadinya krisis, Kongres Pemuda II mengilhami organisasi-organisasi wanita untuk melakukan kongres di Yogyakarta pada 22 Desember 1928, demikian dilansir dari buku Sumpah Pemuda: Latar Sejarah dan Pengaruhnya bagi Pergerakan Nasional (2008) oleh Momon Abdul Rahman dkk. Sejumlah tokoh pergerakan wanita seperti S.K Trimurti, Maria Ulfa, Poernamawoelan, Siti Soendari, dan Ny. Prawirodirdjo, aktif melakukan penyadaran terhadap perempuan dalam bidang politik dan pendidikan.
Sebenarnya perjuangan terkait emansipasi perempuan, terutama di bidang pendidikan dan politik, telah dilakukan sejak Kongres Pemuda I tahun 1926. Para wanita terpelajar yang aktif dalam pergerakan sudah mulai bergabung dengan sejumlah organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, dan lain sebagainya.
Kendati perjuangan masyarakat Indonesia setelah Sumpah Pemuda masih terbilang berat, bukan berarti tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bagaimana peran Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia? Simak ulasannya di sini.
Bagaimana Peran Sumpah Pemuda Bagi Kemerdekaan Indonesia?
Kongres Pemuda II yang diketuai Sugondo Djojopoespito mempunyai arti penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, Kongres Pemuda II mendapat pengawasan ketat dan ancaman pembubaran dari polisi karena membicarakan masalah politik dan kemerdekaan. Meski demikian, Kongres Pemuda II dapat menghasilkan keputusan penting mengenai persatuan dan kesatuan nasional.
Membicarakan konteks kala itu, Belanda, yang menjajah Indonesia sejak awal abad ke-17, seringkali memanfaatkan perbedaan antar-suku untuk memecah belah bangsa Indonesia. Beragamnya suku, bahasa, dan adat istiadat, bisa dibilang merupakan hal membanggakan. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa keberagaman tersebut mengandung potensi perpecahan.
Azyumardi Azra, dikutip oleh Asvi Warman Adam dalam buku Menguak Misteri Sejarah (2010), menjelaskan bahwa Sumpah Pemuda merupakan tonggak awal dalam membentuk kesadaran kebangsaan. Kesadaran persatuan nasional tersebut menjadi dasar bagi perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia.
Secara lebih spesifik, pengaruh Sumpah Pemuda 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah mendorong rakyat untuk merebut kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan.
Sumpah Pemuda juga membuat rakyat menyadari bahwa perjuangan yang bersifat kedaerahan tidak akan cukup untuk mencapai kemerdekaan. Dalam ikrar tersebut dijelaskan bahwa putra dan putri bangsa bertekad untuk memiliki identitas nasional yaitu Indonesia.
Semangat persatuan ini menandai akhir dari pemikiran yang terpaku pada etnis, kedaerahan, maupun kelompok. Momon Abdul Rahman dkk. menjelaskan, kaum muda di tahun 1928 sudah menyadari tentang keragaman etnis dan agama sehingga mengambil kesimpulan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya dapat diwujudkan melalui jalan persatuan.
Pemuda-pemudi Indonesia sudah melihat dalam sejarahnya bahwa perjuangan yang dilakukan secara sendiri-sendiri selalu mengalami kegagalan. Fakta sejarah itulah yang membuat mereka berkumpul pada 28 Oktober 1928 untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda.
Sejak saat itu, perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan semangat nasional secara bersama-sama dalam jiwa persatuan: satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, demi satu tujuan yakni kemerdekaan Indonesia. Tujuan pergerakan yang sebelumnya masih samar-samar menjadi lebih jelas setelah peristiwa Sumpah Pemuda.
Perjuangan bangsa Indonesia setelah Sumpah Pemuda itu akhirnya melahirkan Proklamasi Kemerdekaan yang digelorakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Hingga kini, semangat persatuan yang terwujud dalam Sumpah Pemuda masih dihargai dan dirayakan sebagai peringatan penting dalam sejarah Indonesia.
Editor: Fadli Nasrudin
