Dimeitry Marilyn

Dimeitry Marilyn

Indeks Tulisan

Kemenlu: Kompensasi Korban Crane dari Arab Saudi Segera Cair
Politik
Sabtu, 4 Mar 2017

Kemenlu: Kompensasi Korban Crane dari Arab Saudi Segera Cair

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengumumkan kompensasi untuk korban meninggal dan luka akibat kecelakaan crane di Masjidil Haram pada 2015 lalu akan segera dicairkan oleh pemerintah Arab Saudi.
Menlu Buka Suara Soal Perjanjian MoU TKI Indonesia-Arab
Politik
Jumat, 3 Mar 2017

Menlu Buka Suara Soal Perjanjian MoU TKI Indonesia-Arab

Menurut Retno, Pemerintah Indonesia sudah memikirkan isu pembebasan TKI, termasuk tindakan Kerajaan Arab yang tak ramah terhadap tenaga kerja asal Indonesia. Hanya saja isu tersebut masuk ke dalam salah satu poin kejahatan Internasional antar Indonesia dengan Malaysia.
KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kartel Motor Matik YIMM dan AHM
Hukum
Jumat, 3 Mar 2017

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Kartel Motor Matik YIMM dan AHM

Febri menjelaskan koordinasi yang dilakukan antara KPK dengan KPPU akan membicarakan adanya kemungkinan keterlibatan penyelenggara negara di dalamnya.
KPK-Kemendagri-Kemendesa Koordinasikan Pengawasan Dana Desa
Hard news
Jumat, 3 Mar 2017

KPK-Kemendagri-Kemendesa Koordinasikan Pengawasan Dana Desa

KPK, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT bersinergi mencegah korupsi dana desa. Ketiga lembaga akan mengawasi jalannya penggunaan dana desa.
Indonesia Prioritaskan 6 Agenda dalam KTT IORA
Politik
Jumat, 3 Mar 2017

Indonesia Prioritaskan 6 Agenda dalam KTT IORA

Indonesia akan mengajukan enam agenda dalam KTT IORA mendatang. Salah satunya membahas tentang ilegal fishing di Samudera Hindia.
Usut Kasus Alkes, KPK Tahan Marisi Martondang
Hukum
Kamis, 2 Mar 2017

Usut Kasus Alkes, KPK Tahan Marisi Martondang

KPK bongkar lagi kasus lama pengadaan alat kesehatan di Universitas Udayana Bali. Kasus korupsi ini menyeret PT. Mahkota Negara, anak perusahaan milik PT. Permai Group. Permai Group merupakan perusahaan induk yang didirikan mantan politisi Partai Demokrat. 
Pendaftar Calon Penasihat KPK Capai Tiga Ribuan Orang
Hukum
Kamis, 2 Mar 2017

Pendaftar Calon Penasihat KPK Capai Tiga Ribuan Orang

Pendaftar calon penasihat KPK tembus tiga ribuan orang. Hal ini menunjukkan integritas KPK, kata Imam Prasodjo.
ICW: Kepala Daerah Banyak Lakukan Intimidasi Terkait Korupsi
Hukum
Kamis, 2 Mar 2017

ICW: Kepala Daerah Banyak Lakukan Intimidasi Terkait Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai intimidasi terhadap orang yang melaporkan dugaan korupsi bukanlah berita baru. Dari catatan yang diterima ICW, intimidasi seperti ini telah terjadi sekitar 186 kasus sepanjang dua tahun terakhir.
LPSK: Aktivis di Palembang Diserang Karena Laporkan Korupsi
Hukum
Kamis, 2 Mar 2017

LPSK: Aktivis di Palembang Diserang Karena Laporkan Korupsi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyimpulkan ada indikasi kuat penyiraman air keras ke seorang aktivis di palembang berkaitan dengan laporan kasus korupsi yang ia serahkan ke KPK. 
Calon Hakim MK Pengganti Patrialis Akbar Sepi Peminat
Hukum
Rabu, 1 Mar 2017

Calon Hakim MK Pengganti Patrialis Akbar Sepi Peminat

Panitia Seleksi (Pansel) Hakim MK, Harjono menilai sepinya peminat itu terjadi karena banyak para calon yang menganggap sulitnya kriteria yang diajukan. Padahal, kata dia, untuk mengganti sosok Patrialis ini, pihaknya tidak mewajibkan calon harus berasal dari hakim karir.
Sidang Siti Aisyah Terkait Pembunuhan Kim Jong-nam Digelar
Hukum
Rabu, 1 Mar 2017

Sidang Siti Aisyah Terkait Pembunuhan Kim Jong-nam Digelar

Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur memberikan perlindungan hukum kepada Siti Aisyah dalam sidang perdananya.
Raja Salman Buka Dialog Soal Solusi Antrean Haji Indonesia
Sosial budaya
Selasa, 28 Feb 2017

Raja Salman Buka Dialog Soal Solusi Antrean Haji Indonesia

Kunjungan Raja Salman juga membuka peluang dialog antara Indonesia dan Arab Saudi untuk mencari solusi alternatif pengurangan antrean jamaah haji asal Indonesia.
Agenda Raja Salman di Bali Hanya Berwisata
Bisnis
Selasa, 28 Feb 2017

Agenda Raja Salman di Bali Hanya Berwisata

Kedutaan Besar Arab Saudi memastikan agenda Raja Salman dan rombongannya di Bali hanya untuk berlibur dan berwisata.
Kamar Hotel Rombongan Raja Salman Dipasangi Kaca Anti-peluru
Hukum
Selasa, 28 Feb 2017

Kamar Hotel Rombongan Raja Salman Dipasangi Kaca Anti-peluru

Jendela kamar hotel tempat menginap Raja Salman dan sebagian anggota rombongannya di Jakarta, Bogor dan Bali dipasangi kaca anti-peluru. 
Ahok Mampir ke Balaikota Sebelum Sidang
Hukum
Selasa, 28 Feb 2017

Ahok Mampir ke Balaikota Sebelum Sidang

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyempatkan diri mampir di Balaikota sebelum menghadiri persidangan penistaan agama ke 10
KPK Dalami Kasus Suap Atase KBRI Malaysia
Hukum
Selasa, 28 Feb 2017

KPK Dalami Kasus Suap Atase KBRI Malaysia

KPK terus menyidik kasus suap di KBRI Malaysia menyusul ditetapkannya Dwi Widodo sebagai tersangka. Atase KBRI itu diduga memungut upeti dari perusahaan yang menjadi calo pengurusan paspor dan visa calling.
Dugaan Gratifikasi, KPK Panggil Lagi Bupati Lampung Timur
Hukum
Senin, 27 Feb 2017

Dugaan Gratifikasi, KPK Panggil Lagi Bupati Lampung Timur

KPK akan memanggil lagi Bupati Lampung Timur sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi di Kemenaker. Pada pemanggilan pertama, KPK mengaku terjadi kekeliruan alamat.
Panglima TNI: Pemberantasan Korupsi di TNI Butuh Peran KPK
Hukum
Senin, 27 Feb 2017

Panglima TNI: Pemberantasan Korupsi di TNI Butuh Peran KPK

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan keterlibatan lembaga dari luar, seperti KPK, diperlukan untuk memberantas korupsi di tubuh TNI.
Wakapolri Akan Tindak Netizen yang Hina Presiden
Hukum
Senin, 27 Feb 2017

Wakapolri Akan Tindak Netizen yang Hina Presiden

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengatakan bahwa masyarakat atau netizen ‎yang menghina Presiden, Wakil Presiden atau Menteri akan dikenakan Undang-undang ITE.
 KPK Akan Bidik Private Sector Terkait Politik Dinasti
Hukum
Senin, 27 Feb 2017

KPK Akan Bidik Private Sector Terkait Politik Dinasti

Ke depannya Agus berharap bahwa politik dinasti akan menjadi sejarah. Artinya tidak akan ada lagi pejabat yang masih melegalkan keluarganya untuk menampung harta korupsi, di bidang suap, gratifikasi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).