Dimeitry Marilyn

Dimeitry Marilyn

Indeks Tulisan

KPK Usulkan Revisi UU Tipikor Membidik Koruptor Swasta
Hard news
Senin, 27 Feb 2017

KPK Usulkan Revisi UU Tipikor Membidik Koruptor Swasta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusulkan materi revisi UU Tipikor yang membuka peluang lembaga Antirasuah untuk membidik para koruptor dari kalangan swasta.
KPK Kecewa, Hanura Angkat Koruptor Jadi Dewan Pembina
Hard news
Senin, 27 Feb 2017

KPK Kecewa, Hanura Angkat Koruptor Jadi Dewan Pembina

KPK kecewa dengan tindakan Partai Hanura mengangkat Bambang Soeharto sebagai Dewan Pembina. Bambang masih berstatus sebagai tersangka.
Mengenal Racun VX Biner yang Menewaskan Kim Jong-nam
Hard news
Jumat, 24 Feb 2017

Mengenal Racun VX Biner yang Menewaskan Kim Jong-nam

Dua pekan sudah pembunuhan Kim Jong-nam, polisi Malaysia mengumumkan VX adalah zat racun yang dipakai membunuh Jong-nam.
Tingkatkan Hubungan Bilateral, Jokowi Kunjungi Australia
Hard news
Jumat, 24 Feb 2017

Tingkatkan Hubungan Bilateral, Jokowi Kunjungi Australia

Agenda kunjungan Presiden ke Australia akan memfokuskan pada pembangunan ekonomi di bidang pemasaran kayu hasil bumi Indonesia.
Dubes Malaysia Belum Pastikan Siti Aisyah Bunuh Kim Jong-nam
Hard news
Jumat, 24 Feb 2017

Dubes Malaysia Belum Pastikan Siti Aisyah Bunuh Kim Jong-nam

Dubes Malaysia mengaku belum mengetahui hasil investigasi kepolisian Malaysia terkait pembunuhan Kim Jong-nam. Ia meminta pihak Indonesia bersabar.
KPK Temukan Rp6,3 Miliar di Enam Rekening Bambang Irianto
Hard news
Kamis, 23 Feb 2017

KPK Temukan Rp6,3 Miliar di Enam Rekening Bambang Irianto

KPK terus menyelidiki tiga perkara yang menjerat Bambang Irianto. Dari penyidikan terbaru ditemukan uang miliaran rupiah di enam rekening berbeda.
KPK Nilai Vonis Bebas kepada Bupati Rokan Hulu Janggal
Hard news
Kamis, 23 Feb 2017

KPK Nilai Vonis Bebas kepada Bupati Rokan Hulu Janggal

KPK menilai vonis bebas kepada mantan Bupati Rokan Ulu janggal. Karena itu lembaga antirasuah ini akan melakukan kasasi.
Dubes Malaysia Bantah Tudingan Langgar Konsensus Wina
Hard news
Kamis, 23 Feb 2017

Dubes Malaysia Bantah Tudingan Langgar Konsensus Wina

Malaysia membantah tudingan telah mempersulit pihak Indonesia dalam memberikan bantuan hukum kepada Siti Aisyah. Siti ditangkap kepolisian Malaysia karena diduga membunuh Kim Jong-nam, saudara tiri Kim Jon-un, pemimpin Korea Utara.
Kemenlu Tuding Malaysia Langgar Konsensus Wina
Hard news
Kamis, 23 Feb 2017

Kemenlu Tuding Malaysia Langgar Konsensus Wina

Tuduhan itu terkait sulitnya pihak Kementrian Luar Negeri Indonesia menemui Siti Aisyah di Malaysia.
Kemenlu Yakin Siti Aisyah Bukan Agen Korea Utara
Hard news
Rabu, 22 Feb 2017

Kemenlu Yakin Siti Aisyah Bukan Agen Korea Utara

Kementrian Luar Negeri membantah keras kabar bahwa Siti Aisyah adalah agen terlatih badan intelejen Korea Utara, Reconnaissance General Bureau (RGB)
Patrialis Bantah Sejumlah Berita Miring Tentang Dirinya
Hard news
Rabu, 22 Feb 2017

Patrialis Bantah Sejumlah Berita Miring Tentang Dirinya

Patrialis membantah anggapan terhadap dirinya yang bisa merubah draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Choel Jadi Justice Collaborator Kalau Buka Dalang Hambalang
Hard news
Rabu, 22 Feb 2017

Choel Jadi Justice Collaborator Kalau Buka Dalang Hambalang

KPK bersedia menerima pengajuan Choel Mallarangeng menjadi Justice Collaborator, yang sudah disampaikan sejak akhir 2016 lalu, apabila ia mau buka bukti baru terkait dalang utama korupsi Hambalang. 
KPK Bekukan Rekening Wali Kota Madiun Diduga Terkait TPPU
Hard news
Rabu, 22 Feb 2017

KPK Bekukan Rekening Wali Kota Madiun Diduga Terkait TPPU

KPK membekukan tiga rekening pribadi milik Bambang Irianto, tersangka korupsi pembangunan Pasar Besar di Madiun tahun 2009-2012 yang disinyalir terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kasus Suap Ipar Jokowi, KPK Enggan Berspekulasi
Hard news
Rabu, 22 Feb 2017

Kasus Suap Ipar Jokowi, KPK Enggan Berspekulasi

KPK akan segera memanggil kembali Ipar Presiden Joko Widodo bernama Arief Budi Sulistyo.
Abaikan Kemendagri, MA Tolak Beri Fatwa Soal Status Ahok
Hard news
Selasa, 21 Feb 2017

Abaikan Kemendagri, MA Tolak Beri Fatwa Soal Status Ahok

Mahkamah Agung (MA) dipastikan tidak akan menjawab permintaan Kemendagri terkait rekomendasi status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk dinonatifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta atau tidak.
KPK Yakin Perma Korporasi Jamin Penegakkan Hukum
Hard news
Selasa, 21 Feb 2017

KPK Yakin Perma Korporasi Jamin Penegakkan Hukum

Pernyataan Saut Situmorang ini secara implisit menjawab pertanyaan masyarakat bahwa dalam pemberantasan korupsi tidak harus dilakukan dengan cara Operasi Tangkap Tangan semata (OTT), tetapi bisa dari penemuan fakta persidangan, pemanggilan saksi terkait ataupun menelusuri denda perampasan dari produk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan lainnya.
Jakarta Banjir, Rute Trans Jakarta Alami Gangguan
Hard news
Selasa, 21 Feb 2017

Jakarta Banjir, Rute Trans Jakarta Alami Gangguan

Banjir dan jalur penuh lumpur, pihak Trans Jakarta pun mengambil kebijakan untuk memotong rute perjalan.
Diguyur Hujan, Jalan S. Parman Banjir
Hard news
Selasa, 21 Feb 2017

Diguyur Hujan, Jalan S. Parman Banjir

Intensitas hujan di Jakarta cukup tinggi menimbulkan banjir, salah satunya di kawasan Grogol, Jakarta Barat.
Timses Rano-Embay: Pelanggaran di Pilkada Banten Sistematis
Hard news
Senin, 20 Feb 2017

Timses Rano-Embay: Pelanggaran di Pilkada Banten Sistematis

Ketua Tim pemenangan Rano Karno-Embay Mulya Syarif, Ahmad Basarah mengklaim memiliki bukti kuat mengenai dugaan pelanggaran dan kecurangan sistematis, terstruktur dan massif di Pilkada Banten 2017.
 Warga Jakarta Korban Penggusuran Beri Kesaksian Melas di MK
Hard news
Senin, 20 Feb 2017

Warga Jakarta Korban Penggusuran Beri Kesaksian Melas di MK

Sejumlah warga asal kawasan Duri Kepa dan Papanggo memberikan kesaksian mengenai nasibnya setelah menjadi korban penggusuran di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di sidang Uji Materi Perpu 51/1960 di Mahkamah Konstitusi.