tirto.id - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berencana mengunjungi Australia pada 25 hingga 26 Februari 2017, guna meningkatkan hubungan diplomatik.
Lawatan tersebut adalah kunjungan yang tertunda dari jadwal bulan lalu. Agenda kunjungan Presiden akan memfokuskan pada pembangunan ekonomi di bidang pemasaran kayu hasil bumi Indonesia.
"Kunjungan besok Joko Widodo ke Australia untuk memperluas akses pasar. Secara pasar global kita baru saja mendapatkan sertifikasi produk-produk kayu. Dan diproduksi secara sustainable," tutur juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat ( 24/02/2017).
Ia mengatakan sertifikasi yang telah didapatkan oleh pemerintah Indonesia tentu saja menjadi golden ticket untuk memperluas produk olahan kayu, salah satunya adalah furniture.
Bila sertifikasi sudah didapatkan, kata dia, nantinya pemerintah berharap untuk industri kecil dan menengah mampu memaksimalkan income eksport ke luar negeri. Alhasil, keuntungan devisa pun bisa didapatkan oleh pemerintah.
"Yang pasti untuk pemasaran produk kayu dan palm oil dan kertas milik Indonesia menjadi mudah dipasarkan di Australia," jelas Arrmanatha.
Selain membicarakan ekonomi bidang produk olahan kayu. Presiden juga akan meresmikan balai bahasa Indonesia di Australia. Dari catatan yang diterima Kementerian Luar Negeri, ada tiga tempat balai bahasa yang telah dibangun, yaitu di Canbera, Perth dan Melbourne. Agenda lain yang akan diupayakan agar kerjasama Indonesia dengan Australia berdaya guna profit adalah upaya peningkatan turis asal Australia.
"Nah nantinya Presiden juga akan membicarakan bahwa destinasi di Indonesia bukan hanya Bali tapi banyak panorama lain. Maka promosi akan dilakukan pemerintah dengan pengenalan pariwisata," jelas Arrmanatha.
Melekatkan Hubungan Diplomatis yang Sempat Renggang
Selain adanya agenda ekonomi, dalam kunjungan Presiden ke Australia juga akan membahas mengenai perjanjian militer yang sempat merenggang.
"Untuk kunjungan ke Australia topik yang akan diangkat lainnya, tentunya kerjasama lainnya tentunya kerjasama militer yang sudah berjalan baik," jelas Arrmanatha.
Pertemuan ini tentu saja untuk merekatkan kembali hubungan Indonesia dan Australia di bidang militer. Pasalnya di awal tahun 2017 hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Angkatan Bersenjata Australia (Australia Defence Force/ADF) tidak lagi mesra.
"Kita lihat sudah ada proses yang dilakukan kepada Indonesia dan kita lihat ini satu isu yang disuspend," jelas Arrmanatha.
Kejadian ini bermula dari embargo penghentian kegiatan kerjasama militer yang diberikan pihak TNI di ADF, Australia pada 9 Desember 2016. Pemicu kasus ini lantaran salah seorang perwira berpangkat Letnan di sekolah militer menjelek-jelekan Pancasila di dalam ruang kelasnya.
Mengetahui lambang negara dihina oleh siswanya, pelatih asal Indonesia menghadap Kepala Sekolah di Akademi Militer itu. Bukan sikap kooperatif yang diterima, namun kalimat sarkas yang jauh lebih pedas terhadap lambang negara Indonesia.
Senada dengan pihak pemerintah, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai bahwa kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Australia harus dibangun kembali.
"Ya setuju saja kalau untuk kepentingan masyarakat. Apalagi untuk membangun kepentingan ekonomi dan pendidikan terutama bidang militer," kata Abdul Kharis Almasyhari.
Akan tetapi, Abdul menilai pemerintah harus lebih dahulu memastikan apakah luka yang ditimbulkan sudah sembuh atau belum. Terutama, bagi para anggota TNI pasukan penjaga NKRI dengan lambang negaranya.
"Jadi Presiden juga harus membicarakannya juga dengan pihak TNI dan masyarakat bisa dimaafkan atau tidak. Karena ini berhubungan dengan ideologi bangsa juga yaitu Pancasila," tutup Abdul Kharis Al masyari.
Dalam kunjungannya ke Australia, Presiden didampingi oleh Menteri Ekonomi Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Agung Puspayoga, Menteri Sekretaris Negara, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
Penulis: Dimeitry Marilyn
Editor: Dimeitry Marilyn
