auliyaumayna

Jubir KPk memastikan tim penyidik akan memintai keterangan kader PDIP itu terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Penyitaan ini adalah pengembangan dari perkara penyidikan dugaan tipikor yang berawal dari kegiatan tangkap tangan terhadap tersangka pada Januari 2022. 

Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK masih berlangsung dan hanya dilakukan di Kota Semarang selama dua minggu.

Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan surat pemanggilan dari KPK baru diterima kliennya pada Jumat pagi.

Praswad minta KPK tak hanya meriksa tokoh politik yang diduga terlibat, tapi juga pimpinan KPK yang diduga turut menghalangi pencarian Harun Masiku.

Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Jatim.

Batas akhir pelaporan LHKPN adalah 21 hari sebelum waktu pelantikan yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2024 mendatang.

Thomas dan Sudaryono yang belum pernah menjadi pejabat publik, memiliki waktu selama 3 bulan untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Dari 34 saksi tersebut telah hadir 30 saksi, 4 saksi lainnya 2 berhalangan hadir karena sedang melaksanakan ibadah haji dan 2 lainnya sakit.

Dalam kasus ini, diduga ada praktik lancung terkait kerja sama yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan PT Jembatan Nusantara pada 2019-2022.

Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Menurut Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, KPK melakukan penyidikan berdasarkan perbuatan korupsi dan disandingkan dengan alat bukti yang cukup.

KPK mengusut terkait dugaan korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkot Semarang 2023–2024.

KPK tengah mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry.

Saat ini KPK memeriksa dugaan korupsi yang terjadi dalam pemberian kredit pada 11 perusahaan debitur LPEI.

KPK bantah dianggap lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di DPRD Jawa Timur.

Menurut Direktur penyidikan KPK, meski anak Abdul Gani Kasuba adalah kader Partai Gerindra, namun aliran dana ini tidak terkait dengan partai tersebut.

KPK saat ini tidak berfokus pada pemberian hukuman terhadap perusahaan asing yang terlibat dalam kasus tersebut, tapi pengembalian kerugian negara. 

KPK tengah melakukan penyidikan terkait tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024.

Muhaimin diduga memberi suap kepada Abdul Ghani Kasuba senilai Rp7 miliar terkait pengadaan barang dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Malut.