Asa & Tantangan Rosan Tarik Investasi ke IKN di Masa Injury Time

tirto.id - Beban berat kini berada di pundak Rosan Perkasa Roeslani selaku Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Rosan baru saja dilantik pada Senin (19/8/2024) menggantikan Bahlil Lahadalia yang digeser menjadi Menteri ESDM.

Di masa transisi pemerintahan ini, Rosan harus menyelesaikan target-target investasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah menarik investasi masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terlebih, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN, Menteri Investasi secara otomatis juga menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di IKN.

Seturut laman ikn.go.id, hingga periode Juni 2024, total investasi yang sudah terparkir di IKN baru mencapai Rp51,35 triliun. Padahal, target investasi IKN yang ditetapkan pemerintah hingga akhir 2024 mencapai Rp100 triliun. Artinya, Rosan—dan juga Otorita IKN—masih perlu mendatangkan investasi Rp48,7 triliun.

Selain soal-soal investasi, Rosan selaku Kepala Satgas Percepatan Investasi di IKN juga juga bertugas meningkatkan koordinasi kebijakan antara Otorita IKN dan kementerian/lembaga terkait serta daerah mitra. Tugas lainnya yakni menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di IKN.

Selesaikah sampai di situ. Ternyata, Rosan juga mesti melakukan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Nusantara, lalu melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi untuk meningkatkan investasi di IKN, hingga mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di IKN.

“Tentunya sebagai Menteri Investasi, kami akan mencari investasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk masyarakat Indonesia itu di IKN dan tentunya di mana pun wilayah di Indonesia,” tegas Rosan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Tugas-tugas yang harus dituntaskan Rosan tentu tidak mudah. Tapi, yang dimasukinya sebenarnya bukanlah gelanggang kosong. Beberapa “jalan” sudah dibuat sehingga dia bisa melaluinya tanpa meraba-raba.

Lantas, tantangan macam apa yang menunggunya di depan? Bagaimana pula peluangnya?

Beberapa Modalitas

Sejauh ini, sudah ada 472 investor yang menandatangani Letter Of Intent (LOI) untuk berinvestasi di IKN. Dari jumlah tersebut, pemerintah masih harus menyeleksi dan menindaklanjuti lagi hingga benar-benar siap sampai tahap pelaksanaan proyek.

Di luar dari 472 investor yang sudah menandatangani LOI, pemerintah sebenarnya juga sudah banyak memberi insentif agar investor tertarik berinvestasi di IKN. Lewat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024, misalnya, pemerintah mengobral hak guna usaha (HGU) di IKN yang durasinya bisa mencapai 190 tahun dalam dua siklus.

Bukan cuma obral HGU hampir dua abad, beleid itu juga mengatur hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai bagi investor di IKN yang mencapai 160 tahun dalam dua siklus.

Nantinya, izin hak atas tanah akan diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berdasarkan permohonan Otorita IKN (OIKN). Perpres Nomor 75/2024 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

Selain itu, pemerintah juga memberikan banyak insentif bagi pengusaha properti yang akan mengembangkan kawasan hunian berimbang bagi masyarakat di IKN. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN.

Kendati sudah banyak insentif dibuka untuk menggenjot investasi di IKN, Rosan mengaku belum bisa memberikan kepastian mengenai strateginya mencari investor asing. Eks Dubes RI untuk Amerika Serikat ini mengatakan bahwa dirinya perlu berkoordinasi dengan Bahlil, pendahulunya.

Dengan komunikasi intensif antara dirinya dan Bahlil, Rosan berharap akan bisa membuat realisasi investasi di IKN yang lebih teratur dan terstruktur.

“Saya belum bisa bicara panjang [soal itu],” kata Rosan saat ditanya mengenai investasi asing di IKN.

Masih Hampir Mustahil

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa Rosan pasti akan kesulitan menarik investasi baru ke IKN. Terlebih, di masa transisi ini, investor juga akan mempertimbangkan betul-betul peluang keberlanjutan IKN di masa depan.

“Dua bulan almost impossible ya bisa tarik investasi baru di IKN,” ujar Bhima kepada Tirto, Selasa (20/8/2024).

Bhima menekankan bahwa keberlangsungan proyek IKN ke depan memang patut menjadi pertanyaan. Pasalnya, jika mengutip Nota Keuangan RAPBN 2025, total anggaran untuk pembangunan IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp143,1 miliar. Anggaran itu pun merupakan bagian dari anggaran pembangunan infrastruktur yang besarnya Rp400,3 triliun.

Jumlah itu jelas menyusut jauh jika dibandingkan anggaran IKN yang dihabiskan pemerintah hingga Juli 2024, yakni Rp42,5 triliun.

“Ini artinya IKN bukan prioritas pemerintah di 2025,” ujar dia.

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, mengatakan bahwa untuk menarik investasi ke IKN memang butuh waktu cukup panjang. Pasalnya, investor pasti tidak hanya mempertimbangkan soal bisnisnya saja, melainkan juga melihat risikonya.

“Termasuk return of investment (ROI) berinvestasi di IKN. Apalagi investor saat ini wait and see, menunggu gebrakan kebijakan Presiden Terpilih pascapelantikan,” ujar Rizal kepada Tirto, Selasa (20/8/2024).

Menurut Rizal, salah satu kendala besar yang dihadapi Rosan dalam waktu dua bulan ke depan adalah kendala status lahan IKN yang masih belum sepenuhnya terselesaikan.

Catatan Akhir Tahun Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim 2021 mengidentifikasi 21 komunitas masyarakat adat yang mendiami wilayah pembangunan IKN. Rinciannya, ada 19 komunitas masyarakat adat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan dua komunitas masyarakat adat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu, zona inti pembangunan IKN rupanya juga beririsan dengan 11 wilayah komunitas masyarakat adat. AMAN memperkirakan sedikitnya terdapat 20.000 warga masyarakat adat yang akan terampas haknya akibat proyek ambisius IKN di Kalimantan Timur itu.

“Tentu ini pun bagi investor akan menjadi pertimbangan,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, investor tentu tak bisa diyakinkan dengan hanya gebyar seremonial dan kemeriahan seperti yang ditampilkan dalam Upacara 17 Agustus kemarin. Sebab, pertimbangan utama investor pastilah bertitik pada soal prospek bisnis dan sustainabilitas.

Sementara itu, Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto, menambahkan bahwa waktu dua bulan ke depan memang cukup menantang bagi Rosan karena investor cenderung akan melihat progres terlebih dahulu serta prospek aktivitas ekonomi di IKN ke depannya.

“Kedua indikator tersebut tentu dalam dua bulan belum tentu akan banyak percepatan,” kata dia kepada Tirto, Selasa (20/8/2024).

Namun demikian, kata Eko, Rosan sebagai Menteri Investasi setidaknya punya modal pengalaman sebagai pengusaha dan juga jejaring internasional. Sehingga, dia mungkin bisa berakselerasi jika diberi kesempatan pada kabinet mendatang.

“Maka waktu dua bulan sisa ini bisa menjadi proses adaptasi dan pematangan strategi bagi upaya mengejar target investasi yang tinggi di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya,” ujar dia.

Apa yang Bisa Dilakukan Rosan?

Selain tantangan dari sisi para investor, Rosan juga perlu memperhatikan persoalan-persoalan di IKN sendiri.

Peneliti Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS), Muhammad Anwar, menilai masih ada beberapa hambatan dalam menarik investor ke IKN. Pertama, infrastruktur pendukung IKN terbilang belum memadai. Meski pembangunan infrastruktur sedang berjalan, sebagian besar fasilitas dasar—seperti transportasi, energi, dan layanan umum lainnya—masih belum siap untuk mendukung operasi bisnis secara optimal.

“Kondisi ini tentu menjadi hambatan bagi investor yang memerlukan infrastruktur yang kuat dan terintegrasi untuk menjalankan bisnis mereka secara efisien,” ujar Anwar kepada Tirto, Selasa (20/8/2024).

Keterlambatan penyelesaian infrastruktur di IKN, kata Anwar, bisa meningkatkan biaya operasional dan risiko investasi. Kondisi ini membuat investor berpikir dua kali sebelum menanamkan modal mereka di IKN.

Kedua, jaminan keuntungan dari pemerintah terhadap investasi di IKN juga menjadi isu krusial. Pemerintah memang telah memberikan berbagai insentif, termasuk kemudahan dalam kepemilikan tanah dan pajak, untuk menarik minat investor. Namun, itu saja tak cukup.

Pemerintah, menurut Anwar, harus bisa memberi kepastian bahwa investasi yang ditanam di IKN benar-benar menguntungkan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan lokal.

“Banyak investor yang masih meragukan prospek keuntungan dari investasi di IKN, terutama karena faktor risiko yang tinggi terkait dengan membangun kota baru dari nol di wilayah yang masih minim infrastruktur dan populasi,” jelas dia.

Investor, kata Anwar, jelas butuh jaminan keuntungan itu karena proyek IKN membutuhkan komitmen jangka panjang dan keberlanjutan yang tidak mudah dicapai. Meskipun ada insentif yang ditawarkan, investor tetap membutuhkan kepastian bahwa proyeknya akan memberikan ROI sesuai dengan risiko yang mereka ambil.

“Tantangan-tantangan ini harus diatasi secara efektif untuk memastikan bahwa IKN bisa berkembang sesuai dengan rencana pemerintah dan menjadi pusat ekonomi baru yang berkelanjutan,” jelas Anwar.

Tantangan ketiga adalah populasi berdaya beli tinggi dalam jumlah yang memadai. Populasi adalah penggerak dan penarik investasi. Menurut Anwar, selama IKN belum memiliki populasi yang signifikan, minat investor dipastikan akan tetap minim, terlebih investor asing.

Masalahnya, hingga kini saja, jangankan mengharapkan kepindahan penduduk, kepindahan ASN saja masih menjadi tanda tanya.

“Tidak mudah meminta penduduk, terlebih ASN yang selama ini bertempat tinggal di Jakarta, untuk bersedia pindah secara permanen ke IKN dengan mengorbankan kenyamanan hidup yang selama ini telah mereka rasakan,” ujar Anwar.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, menurut Anwar, Rosan bersama Otorita IKN harus bisa mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung. Yang paling krusial untuk saat ini adalah penyelesaian infrastruktur dasar seperti transportasi, energi, dan layanan umum di IKN.

Langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung operasi bisnis dan menarik minat investor.

“Penyelesaian cepat infrastruktur ini juga akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap komitmen pemerintah dalam mengembangkan IKN,” kata Anwar.

Selanjutnya adalah memperkuat jaminan keuntungan dan insentif investasi. Pemerintah perlu memberikan jaminan yang lebih kuat dan konkret terkait prospek keuntungan bagi investor. Ini bisa dilakukan dengan menawarkan skema insentif yang lebih transparan dan dapat diandalkan, serta memberikan kepastian hukum yang kuat bagi investasi jangka panjang.

“Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan dukungan tambahan, seperti subsidi atau program penjaminan investasi untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh investor,” ucap dia.

Terakhir adalah meningkatkan populasi di IKN dengan cara menarik penduduk, terutama mereka yang memiliki daya beli tinggi.

Dalam hal ini Rosan bisa mempertimbangkan untuk memberikan insentif bagi ASN dan pekerja sektor lain untuk pindah ke IKN, seperti subsidi perumahan dan fasilitas pendidikan yang berkualitas.

“Program-program yang menarik bagi komunitas bisnis dan profesional juga harus digalakkan untuk menciptakan basis populasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkas dia.

Untuk mendapatkan informasi terkait strateginya mengejar target investasi di masa “injury time” ini, Titro sudah mencoba menghubungi Rosan; Wakil Menteri Investasi/BKPM, Yuliot; dan Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa. Namun, hingga berita ini dirilis, ketiganya belum merespons pertanyaan yang Tirto ajukan melalui saluran pesan WhatsApp.