tirto.id - Acara apel kebangsaan yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Minggu (17/3/2019), memicu kontroversi. Pangkal soalnya, acara itu memakan anggaran hingga Rp18 miliar.
Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko menilai besaran anggaran tersebut kelewat besar buat acara yang digelar sehari. Anggaran Rp18 miliar, kata dia, sebenarnya bisa digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas.
“Tentunya tidak perlu [anggaran besar]. Coba kita komparasi anggaran Rp18 miliar itu setara dengan 36 ruang belajar baru. Atau uang Rp18 miliar itu setara dengan 18 faskes baru,” kata Wawan kepada reporter Tirto, Minggu siang.
Wawan menambahkan DPRD Jawa Tengah seharusnya tidak meloloskan usulan anggaran untuk apel kebangsaan itu. Artinya dewan pun ikut bertanggung jawab karena alokasi anggaran itu lolos.
Menurut Wawan, karena lelang jasa penyelenggaraan apel itu masuk dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), penganggarannya tentu telah melewati pembahasan antara eksekutif dan legislatif.
Proses penganggaran apel itu di APBD Jawa Tengah 2019, kata dia, seharusnya juga telah melewati musrenbang sampai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang melibatkan DPRD.
Oleh karena itu, Wawan berpendapat dalih DPRD Jawa Tengah tidak mengetahui penganggaran untuk apel kebangsaan itu janggal.
“Seharusnya DPRD sudah tahu dari awal, saat proses perencanaan dan penganggaran,” kata Wawan.
Dia mendesak DPRD maupun Pemprov Jawa Tengah transparan dan terbuka menjelaskan tahapan perencanaan dan pembahasan anggaran untuk apel tersebut.
“Jadi dua sisi harus seimbang, baik eksekutif dan legislatif kita dorong terbuka,” kata Wawan.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Sriyanto Saputro mengatakan komisinya tak pernah mendapat informasi soal kegiatan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jawa Tengah ini.
“Biasanya [acara] seperti itu jauh-jauh hari diusulkan, kemudian dibahas. Tapi entah ini karena saya enggak tahu atau bagaimana, bentuk kegiatan ini memang saya tidak tahu,” kata Sriyanto, Jumat (17/3/2019).
Ia juga mempersoalkan besaran anggaran yang dianggarkan sebesar Rp18 miliar. Angka tersebut terbilang besar buat acara yang sebatas selebrasi.
Selain anggaran, hal lain yang jadi soal adalah keberadaan surat edaran Sekretaris Daerah Jateng kepada ASN untuk menghadiri acara tersebut. Lelaki yang juga menjabat Sekretaris DPD Gerindra Jateng ini menyebut surat itu tak perlu ada jika memang acara tersebut untuk bangsa.
“Mestinya mereka datang dengan sendirinya, berbondong-bondong. Tidak perlu sampai ada edaran yang mewajibkan,” kata dia.
Dikritik BPN, Dibela TKN
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengkritik pelaksanaan acara Apel Kebangsaan. Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade memandang acara tersebut membuang-buang anggaran. Menurut Andre, anggaran Rp18 miliar sebaiknya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Ia balik menyebut acara tersebut mengandung potensi kampanye terselubung. Ini lantaran Pengisi acara itu memang terafiliasi mendukung Jokowi-Ma’ruf seperti Kiai Maimoen Zubair, ulama terpandang Jateng sekaligus tokoh PPP, ulama asal Pekalongan Habib Lutfi, grup band Slank.
“Ada terkesan, mohon maaf, kampanye terselubung untuk konsolidasi pemenangan capres tertentu, jadi, rakyat itu enggak butuh konser-konser kayak gitu. Rakyat butuh pemerintahan Ganjar Pranowo itu APBD dipakai buat kepentingan rakyat,” kata Andre kepada reporter Tirto.
Menurut Andre, rakyat Jawa Tengah masih punya masalah dalam infrastruktur dan masalah publik. Seharusnya, uang sebesar itu digunakan untuk perbaikan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan atau kesehatan, maupun kemiskinan. Dana tersebut seharusnya tidak diterima Slank, tetapi digunakan untuk kepentingan masyarakat karena sejumlah rakyat di Jawa Tengah masih kesulitan makan.
“Di Brebes, Jawa Tengah, rakyat masih makan nasi aking, lalu Ganjar dan Slank abisin Rp18 miliar, kan, menyedihkan,” kata Andre.
Tudingan tersebut dibantah Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf, Usman Kansong. Ia menegaskan TKN tidak terlibat dalam acara tersebut dan mereka tidak memberikan arahan sebagai bentuk kampanye.
“Itu bukan bagian dari kami, kok. Kami, kan, sedang ada acara di Medan, Sumatera Utara. Kalau TKN tidak ada acara di Jawa Tengah. Jadi itu memang acara pemprov,” kata Usman kepada reporter Tirto.
Saat disinggung tentang banyak pengisi acara merupakan pendukung Jokowi, Usman menyebut itu hal wajar. Ia beralasan, acara tersebut tidak ada kaitannya dengan kampanye sehingga tidak perlu dipersoalkan.
“Enggak ada urusannya. Kalau kedekatan apalagi artis, kan, banyak dekat sama orang lain, atau sebaliknya sebagai presiden, Pak Jokowi, kan, harus dekat dengan seluruh rakyatnya termasuk artis. Kalau soal pilihan politik itu urusan pribadi politik masing-masing,” kata Usman.
Mengenai besaran anggaran, Usman memandang penggunaan anggaran itu tidak menjadi masalah selama anggaran digunakan dengan benar. Selain itu, penggunaan anggaran tidak menjadi soal selama tidak mengambil anggaran pos lain.
“Toh, itu tidak mengurangi anggaran untuk yang lainnya, untuk pembangunan dan lain-lain. Jadi memang alokasi anggarannya sudah ada, sudah disediakan,” kata Usman.
Ganjar Santai
Kritik ini tak dipersoalkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Politikus PDI Perjuangan ini tak ambil soal dengan tanggapan miring soal besaran anggaran, lantaran ia mengklaim besaran tersebut bisa dijelaskan kepada public.
“Kami sangat transparan, maka siapapun bisa melihat. Soal tidak sepakat dengan jumlah, monggo,” kata Ganjar.
Ganjar juga mengklarifikasi tudingan acara itu sebagai kampanye terselubung. Ia menegaskan tidak ada motivasi politik praktis dalam kegiatan ini, meskipun diselenggarakan menjelang pemilu, apalagi untuk dukung salah satu pasangan calon presiden.
“Kalau ada orang marah-marah ini kampanye terselubung, lho, yang mana [dukungan] capres tertentu,” katanya.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Mufti Sholih
