tirto.id - Ganjar Pranowo resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Tengah oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Dengan ini resmi sudah dia memimpin buat periode kedua, kini dengan pendamping Taj Yasin Maimoen.
Seperti politikus pada umumnya, pada masa kampanye lalu terucap janji-janji dari mulut Ganjar. Kemarin (4/9/2018), lewat keterangan tertulis, orang yang pernah menjabat sebagai anggota DPR dua periode (2004-2013) ini kembali mempertegas apa yang bakal dia dan wakilnya lakukan. Ada dua fokus utama Ganjar pada periode kedua ini: kesehatan dan pendidikan.
Ganjar boleh saja berjanji, dan masyarakat Jawa Tengah tinggal menunggu apa betul itu dipenuhi atau tidak. Masalahnya cuma satu: belum semua program atau janji pada periode pertama terpenuhi.
Salah satunya adalah kartu petani dan kartu nelayan yang menjadi materi andalan pada kampanye Pilkada Jateng 2013. Kartu petani diterbitkan buat menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi, sementara kartu nelayan untuk menjamin ketersediaan dan distribusi solar bersubsidi. Keduanya diterbitkan supaya benar-benar sampai ke tangan yang butuh.
Kartu ini belum terdistribusi dengan baik, setidaknya sampai Februari 2018. Petani yang belum dapat di antaranya berada di Kecamatan Bancak, Semarang, yang masih kesulitan menebus pupuk bersubsidi.
Persoalan lain adalah mengenai kemiskinan. Ganjar mengakui dirinya belum maksimal menyelesaikan persoalan ini. "Meskipun kemarin penurunan kami terbaik se-Indonesia, tapi masih kurang," kata dia lewat keterangan tertulis yang diterima Tirto, Rabu (5/9/2018).
Data Badan Pusat Statistik Jateng pada September 2017 menyebutkan masih terdapat 4,20 juta orang atau sebesar 12,23 persen yang masuk dalam kategori miskin.
Pada saat bersamaan juga terdapat kasus pembukaan pabrik Semen Indonesia di Kendeng, Pati, Jateng yang berdampak buruk bagi petani di wilayah itu.
Ganjar tetap memberikan izin pembukaan pabrik Semen Indonesia meski pada 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan para petani dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT Semen Indonesia.
Serangkaian aksi protes dan perlawanan pun dilakukan para petani atas keputusan Ganjar. Salah satunya, aksi menyemen kaki yang dilakukan almarhumah Patmi di depan Istana Merdeka, JaKarta Pusat, pada Maret 2017.
Lantas bagaimana Ganjar-Yasin menambal hal-hal yang belum terselesaikan itu?
Tim Sukses Ganjar-Yasin, Arya Bima, menyatakan dalam periode kedua, Ganjar akan lebih fokus kepada peningkatan SDM sambil mengoptimalkan konektivitas antardaerah melalui program-program pengembangan industri dan infrastruktur.
"Membangun Jateng yang terkoneksi supaya daya saingnya itu berkembang. Darat udara dan laut. Di situ ada industri kelautan, pertanian dan perkebunan, dan pertambangan yang harus dioptimalkan," kata Arya kepada Tirto, Rabu (5/9/2018).
Guna memenuhi hal itu, kata Arya, Ganjar juga akan fokus kepada pengembangan sekolah-sekolah vokasi yang berorientasi kepada industri kelautan, pertanian dan perkebunan, serta pariwisata.
"Karena industri ini lebih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan interkoneksi antar daerah kabupaten di Jateng," kata Arya.
Perihal program yang belum terpenuhi di periode pertama, Arya menyatakan juga bakal diprioritaskan untuk dituntaskan.
"Bagaimana dengan yang tidak punya sawah? Yang sewa? Saya setuju karena niatnya benar. Implementasinya yang perlu disesuaikan. Yang masih ada keberatan [dengan program ini] harus disesuaikan, tidak boleh ditinggal," kata Arya.
Soal kasus Kendeng, Arya tidak dapat berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan semua harus mengacu kepada keputusan hukum yang ada.
"Semua visi misi itu dalam rangka Ganjar sebagai petugas partai. Petugas dalam pengertian visi misi ideologi. Ganjar menjadi petugas bangsa Indonesia yang di Jawa Tengah," pungkas politikus PDIP ini.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Rio Apinino
