tirto.id - Masyarakat Aceh beraktivitas seperti biasa pada 26 Desember 2004 pagi. Semua berjalan relatif tenang, sampai akhirnya warga dikejutkan gempa yang mengguncang seisi provinsi pada pukul 07.59 WIB. Semua orang panik sebab tak ada yang mengira gempa berkekuatan 9,1 sampai 9,3 Skala Richter akan melanda bumi Serambi Mekah. Selang beberapa waktu, khalayak kembali dibuat syok oleh gelombang tsunami yang menyapu daratan Aceh. Sebanyak 130.736 warga Aceh tewas. Lebih dari 500 ribu penduduk kehilangan tempat tinggal.
Setelah tsunami berlalu, masyarakat dilanda keputusasaan. Rasa tak berdaya dan depresi menjadi problem serius di Aceh kala itu. Namun, tak hanya di Aceh, gangguan kejiwaan pasca-bencana adalah hal lazim di tengah bencana dan sesudahnya. Intervensi dibutuhkan apabila stres tak kunjung lenyap ketika bencana sudah berlalu, misalnya dengan pemulihan trauma, atau populer disebut trauma healing.
Tapi bagaimana sebetulnya proses trauma healing berlangsung?
Bencana gempa dan tsunami 2004 mendorong Jackie Viemilawati dan pegiat Yayasan Pulih lainnya tinggal di Aceh selama tiga tahun. Mereka memberikan bantuan berupa dukungan psikososial bagi para penyintas bencana. Jackie mengatakan bahwa Yayasan Pulih menggunakan berbagai pendekatan berbasis komunitas di Aceh. Salah duanya, tutur Jackie, adalah pendekatan populasi dan piramida.
“Cara kerja pendekatan piramida kira-kira begini: di antara semua populasi itu mungkin yang mengalami Gangguan Stres Pasca-Trauma hanya sedikit, 1 sampai 10 persen. Semua mengalami stres tapi pelan-pelan akan pulih. Intervensi yang kami lakukan dibagi per fase. Di awal itu ada pendistribusian makanan, alat kesehatan, dan tenda penampungan. Memang itu bantuan fisik, tapi juga bisa membantu masyarakat secara psikologis,” ujar Jackie.
Pendekatan lain yang ditempuh Jackie dkk adalah pemberian bantuan psikologis awal atau Psychological First Aid (PFA). “PFA itu intinya mendengarkan tapi tidak banyak bertanya. Intinya memberi ruang untuk menyampaikan rasa takut. Penyintas juga diberikan edukasi soal informasi bencana atau informasi bantuan,” ujar Jackie.
Kegiatan sosial seperti memasak di dapur umum, sekolah sementara, atau melakukan kegiatan bersama anak-anak juga dilakukan Yayasan Pulih.
Meski begitu, Jackie tak menampik pendekatan klinis bagi korban bencana yang membutuhkan perhatian khusus. Menurutnya, intervensi seperti konseling, terapi, atau rujukan ke psikiater dapat diberikan sesuai kebutuhan penyintas.
Tak hanya korban bencana alam, para korban konflik pun membutuhkan pertolongan untuk mengurangi risiko gangguan mental akibat trauma. Bram Marantika (39) menuturkan kepada Tirto soal pengalamannya menangani korban konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia di Aceh pada 2006. Korban konflik di Aceh, ujar Bram, memang mengalami trauma sebab kejadian traumatik yang mereka alami telah berlangsung lama.
“Saya pernah menemukan ada seorang perempuan yang setiap jam 6 sore selalu merasa jantungnya berdebar dan lemas. Masalahnya, selama enam tahun dia selalu didatangi tentara yang mencari keluarganya yang dituduh GAM. Jadi, setiap malam dia selalu dimarah-marahi, dibentak sedari dia kecil. Akhirnya dia trauma dan tiap malam tiba-tiba lemas dan jantungnya berdebar,” ujarnya.
Konflik bersenjata membuat masyarakat semakin gampang curiga. Hal ini menyulitkan Bram dan para relawan organisasi Médecins Sans Frontières untuk menyelenggarakan program pemulihan trauma. “Tapi kami tunjukkan bahwa kami orang yang bisa dipercaya. Setelah dua atau tiga bulan, mereka akhirnya percaya,” kata Bram.
Bram dan tim lantas melakukan konseling pada masyarakat yang terdampak konflik. Ada dua hal yang menjadi pegangannya saat melakukan pemulihan trauma saat itu. "Pertama, tiap orang punya ketahanan atau kemampuan beradaptasi dalam situasi sulit. Kedua, pemulihan trauma harus memperhatikan sumber-sumber daya lokal yang tersedia," terang Bram.
Walhasil, Bram dan tim melakukan pemulihan trauma lewat cara-cara yang familiar di mata masyarakat. “Jika jantung berdebar, maka relaksasi dilakukan dengan berdzikir sambil atur pernapasan. Jadi kita campur dengan kebiasaan masyarakat saat konseling kelompok,” katanya.
Beda Penanganan Bencana dan Konflik
Menurut M. Sulfan Reza dalam “Bencana Alam dan Dampak Psikologisnya pada Kehidupan Manusia” (2007), peristiwa bencana alam memang dapat mengganggu kondisi psikologis seseorang karena mengancam keselamatan jiwa dan menyebabkan hilangnya mata pencaharian.
Ketidakseimbangan kondisi psikologis tersebut, demikian Sulfan Reza, nampak dari gejala-gejala seperti syok, mimpi buruk, sulit konsentrasi, cemas, waspada secara berlebihan, dan perasaan tidak aman. Selain itu, penyintas juga bisa mengalami kesedihan mendalam, merasa hampa serta tak berdaya, dan enggan bergaul.
Gejala psikis itu tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Para penyintas harus dibantu supaya pulih kesehatan mentalnya.
Menurut Jackie, penanganan dampak psikologis terhadap korban dalam konteks bencana alam ditempuh dengan cara memberikan dukungan psikososial, alih-alih pemulihan trauma. Selama ini ada anggapan bahwa pemulihan trauma bertujuan untuk melupakan peristiwa traumatik, sementara memori manusia mustahil melupakan peristiwa pahit seperti bencana. Oleh sebab itu, alih-alih melupakan, para korban diajak untuk melepaskan diri dari kungkungan rasa takut jika ingatan akan bencana muncul.
Hal ini diamini Bram. Menurutnya, pemulihan trauma atau trauma healing lebih tepat dilekatkan pada penanganan dampak psikologis yang diberikan pada korban konflik, bukan bencana alam.
“Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder edisi empat dan Pedoman Penyakit dan Gangguan Jiwa Kemenkes, Post Traumatic Stress Disorder pada korban bencana muncul setelah enam bulan. Di bawah enam bulan, yang muncul Acute Stress Disorder. Jadi korban bencana itu belum trauma. Makanya yang tepat adalah dukungan psikososial,” kata Bram.
Lebih lanjut, M. Sulfan Reza menjelaskan bahwa ada kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan dampak psikologis bencana. Kelompok tersebut adalah lansia, anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Anak-anak membutuhkan perhatian lebih karena mereka belum memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan perasaan. Sementara perempuan membutuhkan dukungan secara psikologis pasca-bencana karena mereka memikul beban ganda: menjalankan tugas sebagai tulang punggung keluarga (apabila suaminya meninggal) sekaligus melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Mereka juga rentan mengalami pelecehan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam “Memahami Masalah Psikologis Bencana” (2007), Nathanael Sumampouw memaparkan proses mengatasi stres akibat bencana alam melalui dua konsep. Konsep pertama menjelaskan lima fase yang dialami seseorang hingga akhirnya ia menerima situasi pahit yang terjadi. Fase pertama, orang akan merasa terguncang pasca-peristiwa traumatis. Tahap berikutnya, ia akan menyangkal, marah pada peristiwa yang terjadi dan terhadap diri sendiri.
Setelah itu, ia akan merasa tak berdaya dan kehilangan gairah hidup. Setelah mengalami semua hal itu, catat Nathanael, perlahan-lahan ia akan menerima keadaan. Di titik itu, harapannya akan masa depan kembali tumbuh.
Adapun konsep pemulihan yang kedua, lanjut Nathanael, mirip permainan ular tangga: proses pemulihan bisa berlangsung secara berbeda, tergantung pada masing-masing individu. Ada banyak faktor yang bisa membuat orang segera mampu "menaiki tangga" alias bisa "pulih", di antaranya dukungan sosial dari orang lain, terjaminnya situasi yang aman dan nyaman, rasa kebersamaan dengan orang-orang sekitar, dan bantuan proses pemulihan.
Editor: Windu Jusuf
