Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Primus Yustisio, mengusulkan kepada pemerintah agar penyaluran subsidi gas LPG 3 kilogram (kg) dengan menggunakan QR kode atau QR Code. Menurutnya, melalui pemanfaatan teknologi ini akan membuat penyaluran subsidi LPG gas melon akan semakin tepat sasaran.
Tidak hanya itu, sama halnya dengan kode bayar yang dirilis Bank Indonesia (BI), QRIS, QR Code juga lebih mudah diimplentasikan sebagai alat penyalur subsidi. Apalagi, kini sudah banyak masyarakat bahkan hingga ke pelosok negeri yang menggunakan ponsel pintar (smartphone).
"Nah, ini bagaimana caranya tabung melon yang 3 kg itu menggunakan barcode. Kepada siapa (disalurkannya)? Kalau saya beli pakai barcode kayak gitu, tidak bisa. Nah, ini penting, ini salah satu contohnya," jelas Primus, dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
Kata Primus, kendati pemerintah telah mendasarkan pendistribusian LPG 3 kg menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan masyarakat berpendapatan rendah sebagai penerima manfaat prioritas, namun sistem yang tidak canggih membuat penyaluran subsidi sering kali tidak tepat sasaran. Bahkan, tidak jarang orang-orang kaya turut menikmati bantuan dari pemerintah untuk tidak warga tidak mampu ini.
"Terus juga soal tepat sasaran, ini masalah klasik kita. Selalu walaupun sebagai rakyat Indonesia, boleh saja merasakan, menikmati subsidi. Tapi kan ada prioritas, Pak. Tapi sistemnya tidak canggih," lanjut Primus.
Ketidaktepatsasaran itu lah yang lantas membuat anggaran subsidi, utamanya subsidi energi melonjak bahkan jauh lebih tinggi dari realisasi subsidi pra pandemi Covid 19. Sebaliknya, akses bagi masyarakat untuk energi alternatif justru sangat mahal dan semakin sulit untuk diakses masyarakat dengan pendapatan rendah.
"Saya melihat realisasinya sejak Covid adalah yang tertinggi tahun 2022, negara memberikan subsidi, kemudian itu tahun 2023, 24 (2024), 25 (2025) itu Rp370 triliun, Rp386 triliun, Rp394 triliun tahun ini. Nah, ini kan artinya dua kali lipat sebelum Covid. Saya tidak berbicara oh jangan, harus disetop, tidak. Tapi harus dicarikan solusi," tutup Primus.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
