Anggaran Pendidikan Ratusan Triliun Jomplang dengan Kemampuan Siswa

tirto.id - “Paling susah lawan negara Amerika dan Cina. Peringkat pertama dari Amerika, namun yang paling sukses yaitu Cina karena berhasil dapat emas.”

Ucapan ini dilontarkan oleh Steven Wijaya, murid SMA Kanisius Jakarta yang menjadi anggota tim Olimpiade Informatika Indonesia. Bersama ketiga rekannya, ia mewakili Indonesia untuk berkompetisi dalam ajang International Olympiad in Informatics (IOI) yang diselenggarakan pada awal September 2018. Meski harus bersaing dengan kontestan dari 80 negara lebih, tim Indonesia berhasil meraih prestasi dengan membawa pulang tiga perak dan satu perunggu.

Pada Juni 2018, keenam pelajar sekolah menengah Indonesia juga memperoleh satu emas dan lima perak dalam International Mathematical Olympiad (IMO). Kepada Kompas, Gian Cordana Sanjaya mengatakan Amerika, Cina, Rusia, Jepang, Korea, dan Inggris termasuk dalam kelompok negara yang susah ditaklukkan. Namun, siswa SMA Kristen Petra 1 Surabaya tersebut mampu mengumpulkan poin sebanyak 31 sehingga ia berhasil meraih medali emas.

IOI maupun IMO merupakan kompetisi terbesar yang diikuti pelajar sekolah menengah di seluruh dunia. Pada 2018, sebanyak 900 partisipan dari 85 negara mengikuti IOI di Tsukaba, Jepang. Sementara itu, ada 600 siswa dari 100 negara yang berpartisipasi dalam IMO yang berlangsung di Romania. Kemenangan Steven, Gian, dan kawan-kawan dengan demikian bisa menjadi bukti bahwa anak Indonesia memiliki potensi untuk bersaing secara global di masa mendatang.

Sandra Kurniawati, dkk dalam draft makalah “Education in Indonesia: White Elephant” (2018) mengatakan bahwa anak-anak Indonesia pada dasarnya mampu berkompetisi dengan masyarakat global. Namun, hal tersebut tidak bisa terwujud dalam jangka waktu dekat. Pasalnya, kebijakan yang diterapkan pemerintah justru tak meningkatkan level keluaran (output) pembelajaran siswa secara signifikan dan hal ini memengaruhi keahlian yang dimiliki anak Indonesia.

Sandra, dkk menjelaskan situasi di atas melalui analisis data Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2003, 2006, 2009, 2012, dan 2015 di bidang kemampuan membaca dan matematika. PISA merupakan survei tiga tahunan yang mengetes pengetahuan dan kemampuan anak berumur 15 tahun. Alih-alih menguji hapalan pelajaran, tes ini justru ingin menelusuri sejauh mana pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki siswa diterapkan di aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan data PISA bidang kemampuan matematika tahun 2015, Indonesia berada di bawah poin persentil ke-25 secara global dengan jarak sebesar 20 angka. Poin persentil ke-25 adalah skor yang merepresentasikan tingkat kemampuan anak paling rendah. Sandra, dkk mengatakan bahwa Indonesia mengalami kemajuan sebab jarak Indonesia dengan poin persentil ke-25 tahun 2003 mencapai 113 poin. Namun, Indonesia belum bisa bersaing di tingkat global sebab jarak skor dengan poin persentil ke-75 yang mencerminkan tingkat kemampuan anak paling tinggi masih jauh, yakni 114 angka.

Sandra, dkk mengatakan jarak Indonesia dengan poin persentil ke-25 juga mengecil untuk tes membaca PISA dari tahun 2003 hingga 2015. Mereka lantas menghitung berapa lama Indonesia bisa mengejar skor persentil ke-75 (berkisar di angka 500 poin) sehingga mampu bersaing secara global.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan waktu sekitar 28 tahun dan 35 tahun untuk menyusul skor persentil ke- 75 di bidang kemampuan matematika dan membaca. Angka tersebut didapat dengan melihat rata-rata pengurangan jarak antara skor Indonesia dan poin persentil ke-75 menurut data PISA tahun 2003 hingga 2015. Dengan asumsi bahwa anak usia 15 tahun yang mengikuti PISA akan menjalani pendidikan hingga universitas maka Sandra, dkk mengatakan Indonesia baru bisa bersaing di tingkat global di 2060.

Kebijakan yang dibuat pemerintah, berkontribusi terhadap minimnya peningkatan level keluaran (output) pembelajaran siswa seperti berhitung dan membaca. Pemerintah banyak menghabiskan anggaran untuk mensertifikasi guru dan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2005 hingga 2015.

Bayu Kharisma dalam “Dampak Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Tingkat Putus Sekolah di Indonesia: Analisis DID” (2013) mengatakan BOS merupakan dana asal pemerintah yang diberikan kepada semua peserta didik wajib belajar sekolah untuk mensubsidi biaya operasional sekolah. Tujuannya adalah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tak mampu serta menurunkan keterbatasan akses terhadap pendidikan dasar.

Kebijakan ini lahir saat harga minyak dunia tahun 2005 mengalami peningkatan tertinggi selama kurun 25 terakhir, yakni $70 per barel. Hal ini membuat pemerintah mengurangi subsidi BBM pada Maret dan Oktober yang menjadikan harga minyak tersebut mengalami kenaikan.

Pemerintah lantas merelokasi anggarannya untuk rencana di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, dan bantuan langsung tunai yang dicanangkan meringankan beban masyarakat, khususnya warga miskin. BOS adalah salah satu program di bidang pendidikan tersebut.

Kondisi yang dipaparkan Sandra, dkk oleh karenanya sangat disayangkan sebab Indonesia telah meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan sejak 2001 hingga 2014. Pemerintah menghabiskan 10 persen hingga 15 persen dari APBN untuk pendidikan tahun 2001 sampai 2008. Selang setahun kemudian, besaran angka tersebut meningkat menjadi 20 persen dan tetap bertahan hingga 2017. Pada tahun lalu, total anggaran pendidikan mencapai Rp416,1 triliun.

Oleh karena itu, usulan Sandra, dkk tentang adanya akuntabilitas di setiap kebijakan pendidikan, tak terkecuali pada regulasi sertifikasi guru dan BOS, menjadi urgen dilakukan. Dengan begitu anak Indonesia mempunyai keahlian lebih yang berpengaruh pada baiknya kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Peneliti lepas dan dosen International University Liaison Indonesia Ben Laksana juga menilai kebijakan BOS tidak memberikan dampak signifikan bagi murid. “Banyak BOS yang [dipakai] ke gaji guru habis itu nge-hire guru baru cuma masih sedikit BOS yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Itu mengkhawatirkan karena banyak juga penelitian yang menunjukkan masyarakat miskin, walau pun mereka punya akses ke sekolah sebenarnya bukan sekadar akses sekolah yang mereka butuhkan. Tapi, mereka ya butuh uang buat beli buku, beli peralatan lainnya, beli hal lain yang menunjang pendidikan mereka,” katanya.

Soal sertifikasi, Ben mengatakan gelar dan hal lain yang terstandarisasi seakan-akan membuat guru dipandang mempunyai pengetahuan tertentu. Padahal anggapan tersebut tak sepenuhnya benar jika telah dipraktikkan di lapangan.

“Kita sangat fokus pada hal-hal standardisasi yang sifatnya sangat permukaan dan sangat sulit men-translate itu ke kualitas pendidikan yang diterima si anak itu sendiri begitu,” ujarnya.

Menurutnya akuntabilitas penting agar kebijakan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan guru juga berdampak pada pembelajaran siswa. Selain itu, hal penting lain yang juga ia garis bawahi adalah perlunya riset lanjutan tentang alasan mengapa tingkat pembelajaran siswa masih rendah.

“Perlu riset lebih lanjut mengapa pengetahuan ini enggak didapat siswa. Apakah pure kita bisa menyalahkan guru atau institusi pendidikan. Atau apakah pengetahuan yang mereka dapat itu enggak ada relevansi di kehidupannya,” jelasnya.