tirto.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pemerintah akan berfokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, ia membenarkan bahwa pemerintah berencana menunda proyek infrastruktur yang tak menjadi prioritas demi menekan laju impor.
“Kalau ada proyek-proyek yang memang perlu untuk dilakukan review dan reschedule karena konten impornya tinggi namun urgensinya tidak tinggi, kita bisa melakukan review seperti itu,” kata Sri Mulyani saat jumpa pers di kantornya, Jakarta pada Jumat (27/7/2018).
Menurut Sri Mulyani, kementerian yang dipimpinnya akan menggunakan instrumen fiskal yang ada guna mendorong laju ekspor serta mengupayakan substitusi produk-produk yang selama ini impor. Adapun langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap gejolak di perekonomian global yang sedang terjadi.
Selain membuka peluang untuk menunda proyek infrastruktur yang tidak menjadi prioritas, pemerintah juga akan mendorong berkembangnya sektor pariwisata serta memprioritaskan industri berbasis ekspor. Sri Mulyani memastikan kementerian/lembaga terkait akan terus bersinergi guna meningkatkan devisa yang diterima negara.
Di samping mengupayakan sejumlah strategi, pemerintah juga siap mendukung berbagai kebijakan yang diterbitkan Bank Indonesia (BI). Menkeu mengungkapkan, peran untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi harus diemban oleh pemerintah yang bersinergi dengan BI.
Masih dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengatakan bahwa gejolak perekonomian di tataran global masih akan terus berlanjut. Selain disebabkan oleh sejumlah kebijakan yang terkait perdagangan internasional, gejolak itu juga turut dipengaruhi keputusan Bank Sentral AS (The Federal Reserve) yang masih bakal menaikkan suku bunga acuannya beberapa kali.
“Ini memberikan suatu nuansa bahwa kita menghadapi situasi yang masih dinamis di lingkungan global. Oleh karena itu, di dalam negeri kita harus terus berkoordinasi agar semakin kuat,” ujar Sri Mulyani.
Adapun Sri Mulyani tak menampik apabila gejolak itu turut memengaruhi sejumlah negara berkembang lain yang tergabung dalam G20. Ia menceritakan bahwa gejolak perekonomian global turut menciptakan ketidakpastian dan bahkan bisa menciptakan dampak negatif di negara-negara berkembang lainnya.
Sejumlah kebijakan pun, menurut Sri Mulyani, diambil negara-negara tersebut dengan harapan dapat mengurangi volatilitas arus modal.
“Di banyak negara berkembang lain, ada ketidakmampuan untuk merespons cepat karena masalah politik dalam negeri dan lain-lainnya. Untuk itu, Indonesia harus tetap menjaga suatu kestabilan politik untuk mendukung langkah-langkah yang memang harus dilakukan,” jelas Sri Mulyani.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Alexander Haryanto
