Masuk tirto.id
tirto.id - Sejumlah aktivis lingkungan, pecinta alam, mahasiswa, dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Parlemen Warga Tolak Eksploitasi mendatangi kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat di Kota Bandung pada Rabu (17/6/2026). Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan proyek pembangunan geotermal di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).
Pantauan Tirto di lokasi, massa membentangkan sejumlah banner menolak proyek pembangunan geotermal. Mereka melayangkan sejumlah gugatan terhadap kinerja Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, dan Dinas ESDM yang dinilai abai dengan dampak geotermal di sejumlah hutan.
Menurut Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I), Dedi Kurniawan, mengatakan proyek geothermal dapat mengancam kelestarian hutan konservasi. Meskipun, persentase kerusakan geotermal 1 banding 50.
Namun dia menegaskan, masyarakat bukan hanya terdampak proyek geotermal semata. Saat ini, masyarakat sudah terdampak oleh proses pembangunan.
"Mulai dari kegiatan jalan, jalan sudah bagus di kiri-kanannya jadi warung dan sebagainya. Itu kan hutan sebetulnya awalnya. Jdi dampak turunannya sampai seperti itu," ucapnya kepada tirto.id di lokasi aksi.
Ia menuturkan, sejumlah dampak dari pembangunan proyek geotermal pun dirasakan masyarakat sekitar. Mulai dari pemberian kompensasi atau uang kerohiman bernilai kecil hingga terancamnya kehidupan warga yang sehari-hari bercocok tanam.
"Lalu perusahaan geotermal yang sudah berjalan itu tidak melakukan proses perlindungan. WKP [Wilayah kerja panas bumi]-nya 1.000 hektar. Dia baru bangun 200 hektar, sisanya tidak dilindungi," tegas Dedi.
"[Sisanya] inilah yang akan mengakibatkan dampak turunan kerusakan hutan. Karena apa? Karena proses jalannya sudah bagus, aksesibilitas ke sana sudah ada, kemudian kalau ada potensi wisata tiba-tiba [terdampak pembangunan]," imbuhnya.
Kasus seperti itu, kata Dedi, sudah dirasakan masyarakat di beberapa wilayah Jawa Barat. Satu di antaranya daerah Kamojang. Warga sekitar terdampak langsung adanya pembangunan geotermal.
Oleh sebab itu Dedi menilai, pengembangan geotermal di jantung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merupakan bentuk kemunduran dalam sejarah konservasi nasional.
Target energi terbarukan tidak boleh dicapai dengan menghancurkan 'laboratorium alam' yang merupakan hak waris generasi mendatang. Keberadaan TNGPP sebagai cagar biosfer semestinya jadi prioritas tertinggi dibandingkan proyek infrastruktur energi.
Tuntutan Parlemen Warga Tolak Eksplorasi Geotermal
Massa aksi yang tergabung dalam Parlemen Warga Tolak Eksplorasi pun melayangkan sejumlah tuntutan. Pertama, mengkaji ulang seluruh rencana izin eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di area inti dan penyangga TNGPP tanpa syarat.
Kedua, membuka data neraca energi secara transparan yang membuktikan surplus listrik di Jawa Barat, guna menunjukkan bahwa tidak ada urgensi yang membenarkan pengorbanan kawasan konservasi internasional ini.
Ketiga, melakukan audit kepatuhan sinkronisasi proyek energi terhadap Perpres 60/2020, memastikan perlindungan terhadap IPA Dekeng dan sumber air lainnya di kawasan Puncak.
Lalu mendesak dilakukannya audit teknis terhadap konflik ruang dalam Lampiran I Perpres No. 60 Tahun 2020, titik-titik PLTPB di kawasan konservasi sensitif segera dihapus dan dialihkan ke luar kawasan hutan primer.
Keempat, memperkuat perlindungan terhadap 251 jenis burung dan satwa endemik dari polusi suara dan gangguan industri yang merusak laboratorium alam ini.
Pemerintah juga harus memprioritaskan pemulihan vegetasi pada lereng-lereng yang telah gundul, serta memperketat pengawasan terhadap perambahan sebagai langkah mitigasi bencana hidrologis.
"Kenapa kami fokus di Gunung Gede Pangrango? Karena dari empat titik yang akan dibangun, Gunung Gede Pangrango sudah running duluan," ucap Dedi.
"Bukan berarti kami menolak Gunung Gede Pangrango saja. Tapi kami menolak empat titik pembangunan yang baru dan lima pembangunan lama yang akan memperluas," tegasnya kembali.
Respons ESDM Jabar Atas Penolakan Proyek Geotermal
Sekretaris Dinas ESDM Jabar, Slamet Mulyanto, menerima aspirasi dari massa aksi. Pihaknya akan segera menindaklanjuti berbagai tuntutan tersebut dan menyampaikan langsung kepada jajaran pimpinan.
"Saya juga belum bisa memastikan apakah benar apa enggak [kondisi terdampak pembangunan Geotermal]. Pastinya ini akan coba kita sampaikan aspirasi, berbagai aspirasi ini ke pimpinan," ucap Slamet kepada Tirto di kantor ESDM Jabar, Rabu.
"Mudah-mudahan nanti Pak Kepala Dinas dengan kebijakan beliau, ada solusi yang terbaik buat kemajuan energi yang ada di Jawa Barat. Terutama geotermal," sambungnya.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Siti Fatimah
