tirto.id - Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban di Subang, Jawa Barat, Minggu (20/12/2020). Pelabuhan ini mulai dibangun pada tahun lalu dan diprediksi selesai pada 2027. Total investasi yang dibutuhkan hingga selesai mencapai Rp50 triliun.
Posisi di antara Bandara Kertajati dan kawasan industri Karawang dan Purwakarta membuat Patimban disebut-sebut strategis. “Proyek ini punya peran yang penting dan strategis, baik dalam upaya meningkatkan perekonomian Jabar maupun nasional,” kata Jokowi. Sementara Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan pelabuhan ini akan jadi titik penting dalam pembangunan “kawasan dan kota pelabuhan yang luar biasa.”
Dia bilang di sana lah cikal bakal kawasan regional metropolitan Rebana yang terdiri dari 13 kota industri baru.
“Kawasan metropolitan Rebana ini jika berhasil... maka akan menghasilkan 4,3 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi sampai 4 persen untuk Provinsi Jabar, yang tentunya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Ridwan.
Pelabuhan Patimban diproyeksikan sebagai alternatif dari Pelabuhan Tanjung Priok yang kapasitas angkutnya sudah begitu padat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan pelabuhan ini dapat dipakai industri di sekitar Cikarang-Cibitung-Karawang hingga Cikampek.
Berkaca pada Kertajati
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan khawatir Patimban akan tak maksimal menjadi alternatif Tanjung Priok. Untuk mengantisipasinya, menurutnya, yang perlu dilakukan pemerintah adalah “mengarahkan investor yang tertarik tanam modal untuk ditempatkan ke lokasi” yang dekat dengan pelabuhan itu.
Dia bilang jika sudah ada aktivitas ekonomi, pertumbuhan sebuah wilayah akan lebih cepat.
“Di Patimban harus ada industri yang sudah kuat. Dari sana kota dan perekonomian perlahan akan terbangun. Investor yang berniat tancap usaha di Indonesia juga harus diarahkan ke tempat-tempat ini,” katanya kepada reporter Tirto, (22/12/2020). Dengan kata lain, semua memang harus ditunjang oleh sektor usaha dari pihak swasta.
Selain itu, yang tak boleh dilupakan adalah nasib para nelayan. Jangan sampai proyek ini mengorbankan mereka, katanya. “Pemerintah harus menyelamatkan nelayan. Buat industri perikanan agar perekonomian lokalnya jalan.”
Masalahnya, barangkali menarik minat investor di lokasi yang aksesnya masih terbatas dan sulit. Hal ini disorot pengamat transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno.
Menurutnya, segala proyeksi di atas hanya dapat terlaksana jika akses ke arah sana baik. “Kalau aksesnya enggak bagus, ya, orang enggak mau ke sana. Tolnya belum jadi, kan. Kalau enggak ada akses nasibnya akan sama seperti Bandara Kertajati,” terang dia kepada reporter Tirto, Selasa.
Masalahnya, saat ini situasi Kertajati dan Patimban mirip. Pemerintah menargetkan akses jalan tol masuk Pelabuhan Patimban beroperasi “dua tahun ke depan,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat peresmian. Untuk saat ini, menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnomo, 20 November lalu, akses ke Patimban “sementara menggunakan jalur exit toll gate Kaliurip Dawuan masuk jalan Pantai Utara (Pantura).”
Djoko tak yakin industri akan bersabar menunggu akses selesai. Faktanya sudah banyak industri di Jabar yang sudah relokasi ke Jateng. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah mengklaim pada tahun lalu pabrik yang direlokasi dari Jabar ke Jateng berjumlah 140.
“Ya, gimana, upah lebih murah juga, dikasih fasilitas tapi aksesnya enggak ada. Pengusaha, kan, inginnya [cepat] dapat untung.”
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Rio Apinino
