tirto.id - Pelaksana tugas Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko, menyatakan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tergolong tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain.
“Walaupun sudah mengalami penurunan, dari 346 (kematian) dari 100.00 kelahiran hidup pada tahun 2010 menjadi, 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, dan menurut SP (sensus penduduk) 2020 ini sudah menjadi 189 di tahun 2020. Tapi angka 189 itu masih sangat tinggi ya,” kata Subandi dalam gelar wicara yang diikuti secara daring, Jumat (24/3/2023).
Subandi menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menekan angka kematian ibu adalah dengan pemenuhan tenaga kesehatan yang memadai seperti dalam sektor kebidanan.
Ia menuturkan, BAPPENAS telah melakukan intervensi atas permasalahan ini dengan standarisasi kurikulum kebidanan di Indonesia.
“Melalui kurikulum untuk 10 Centers of Excellence (CoE) Pendidikan Kebidanan di Indonesia dan tersedianya aplikasi Telebidan melalui program BERANI (Better Reproductive Health and Right for All in Indonesia),” ujar Subandi.
Program BERANI adalah kerjasama BAPPENAS dengan Pemerintah Kanada, UNFPA (United Nations Population Fund) dan UNICEF (United Nations Children’s Fund) dalam mengatasi isu-isu kasus kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender serta praktik berbahaya lainnya.
Namun Subandi menyatakan untuk menangani angka kematian ibu yang tinggi perlu kerjasama dan dukungan dari lintas sektor.
“Perlunya dukungan peningkatan kualitas layanan maternal dan neonatal serta pendidikan kebidanan. Lalu, optimalisasi PONED dan PONEK di wilayah DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan),” ucap Subandi.
Subandi juga menyampaikan perlu adanya penguatan sistem data kematian ibu berbasis fasilitas pelayanan kesehatan. “Serta isu lainnya adalah belum optimalnya informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi,” tambah Subandi.
Dalam isu family planning, Subandi menyatakan perlu ada re-komitmen di bidang keluarga berencana agar selaras dengan target SDG’s.
“Tentunya di Indonesia ini perlu strategi yang tanda kutip ‘pas’, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing provinsi,” ujar Subandi.
Ia mendorong adanya dukungan perluasan akses dan kualitas pelayanan KB kesehatan reproduksi, berbasis hak sesuai karakteristik wilayah dan target sasaran.
“Sama-sama kita menyadari isu kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender, serta praktik berbahaya lainnya seperti perkawinan anak. Itu merupakan isu multi-sektor yang membutuhkan dukungan seluruh pihak,” kata Subandi.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Restu Diantina Putri
