Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa (BOPUJ) yang baru saja dibentuk dan diresmikan oleh Presiden RI, ditugaskan untuk menjawab persoalan kompleks di pesisir utara Pulau Jawa.
Dewan Pengarah BOPUJ, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan lembaga ini akan fokus pada penanganan banjir rob, penurunan tanah, serta perlindungan masyarakat dan kawasan industri.
“Intinya antaranya adalah bagaimana kita bisa memproteksi wilayah utara Jawa dari banjir rob, land subsidence, dan masyarakat yang tinggal juga sangat beresiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi,” ujar AHY di acara Indonesia Summit 2025, Rabu (27/8/2025).
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini menyatakan, pembentukan badan otorita ini adalah langkah strategis untuk menciptakan eksekusi yang operasional dan terkoordinir dalam penggarapan proyek Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Ia menekankan pentingnya sebuah peta jalan (roadmap) yang komprehensif mengingat skalanya yang besar dan berjangka panjang.
“Kita harus membangun sebuah rancang atau sebuah roadmap yang benar-benar utuh, dan saya menyambut tentunya dengan sukacita hadirnya badan otorita ini secara khusus bisa menjadi tangan eksekutif yang operasional,” jelasnya.
AHY mengungkapkan bahwa, sebagai Menko dirinya akan mengombinasikan lima kementerian teknis, antara lain Kementerian ATR/BPN, PUPR, serta Perhubungan. Tujuannya adalah menyatukan langkah dan kebijakan untuk memastikan proyek Giant Sea Wall berjalan efektif.
Tidak hanya pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah daerah juga dinilai mutlak. “Pemrov maupun pemerintahan kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek besar Giant Sea Wall ini tentunya juga harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” tegas AHY.
Di samping aspek mitigasi bencana, AHY juga menyoroti peran BOPUJ dalam menghimpun investasi. Proyek pembangunan infrastruktur pantai utara Jawa yang masif membutuhkan pendanaan besar dan partisipasi swasta.
Keberadaan badan otorita diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan terpercaya. Dengan demikian, BOPUJ tidak hanya menjadi garda terdepan dalam perlindungan dari bencana, tetapi juga menjadi katalisator untuk percepatan pembangunan ekonomi di kawasan vital tersebut.
“Karena ini adalah proyek besar, jangka panjang, melibatkan banyak stakeholders, termasuk juga kita butuh investasi, dan keterlibatan para pemimpin di daerah,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
