tirto.id - Eks Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menentang keras wacana gubernur dipilih oleh DPRD. Menurutnya, skema pemilihan gubernur oleh DPRD itu bakal membuat masyarakat hanya menjadi penonton.
"Kan dari dulu saya tolak [usulan gubernur dipilih DPRD]," ucapnya saat menghadiri kegiatan Bentang Harapan JakASA di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).
"Alasan paling penting kan kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat kan cuma jadi penonton," lanjut dia.
Ahok menyebutkan bahwa rakyat nantinya hanya disuguhi benturan antarelite politik saja jika gubernur dipilih DPRD. Dia mengungkapkan bahwa dalam skema tersebut, elite parpol akan semakin melanggengkan praktik politik uang.
Dia menjelaskan bahwa agar berjalan sesuai keinginan penguasa, anggota DPRD akan disuap atau diancam untuk memilih gubernur yang sesuai kemauan elite parpol.
"Cuma deal-deal-an sesama ketua umum partai. Deal-deal-an juga bisa pakai duit juga. Oknum DPRD dibagi, diatur, atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin kok [saat] zaman Orde Baru," urai Ahok.
Beda dengan penilaian Ahok, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menawarkan sistem konvensi partai politik untuk menyaring calon kepala daerah apabila pilkada dilakukan secara tidak langsung alias dipilih oleh DPRD.
Bahlil mengaku bahwa partainya memiliki pengalaman dalam melakukan konvensi kepala daerah.
"Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain, belum tentu kan," kata Bahlil dalam pidatonya di acara Refleksi Akhir Tahun Partai Golkar, Selasa.
Bahlil menjelaskan bahwa mekanisme konvensi untuk menyaring kepala daerah yaitu dengan melakukan survei terhadap figur-figur politik di masing-masing daerah.
"Pemilihan sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survei figur-figur. Survei dilakukan dulu, kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik," kata Bahlil.
Meski demikian, Bahlil ingin usulan dari Golkar tersebut didiskusikan secara konstruktif melalui forum resmi parlemen. Dia ingin hak-hak demokrasi masyarakat dihargai dan dipenuhi sebagaimana mestinya.
"Golkar selalu konsisten untuk menginisiasi perubahan demokrasi itu, tetapi dilakukan secara betul-betul konstruktif, akademis, dan bisa diimplementasikan dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi para rakyat," katanya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
