tirto.id - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN, Lukmanul Hakim meminta kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI untuk menggandeng SMK maupun dengan Balai Latihan Kerja (BLK) agar dapat menambah keterampilan calon pekerja dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta industri.
Dengan adanya konsep link and match antara BUMD DKI dengan SMK-BLK, secara tidak langsung Pemprov DKI akan menyerap tenaga kerja yang ada di ibu kota dari lulusan lembaga pendidikan. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini terdapat 500 ribu pengangguran di Jakarta dan angka tersebut akan meningkat setiap tahunnya.
“Dengan menggunakan konsep link and match, saya berharap ada konektivitas antara angkatan kerja-badan pelatihan kerja-perusahaan. Sehingga kedepannya kita dapat menciptakan SDM unggul, serta menyediakan lapangan kerja yang sesuai melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta,” kata Lukmanul melalui keterangan tertulis, Jumat (15/10/2021).
Lukmanul menjelaskan tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI pada Agustus 2020 sebesar 10,95 persen atau setara 572.780 orang. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019, pengangguran DKI Jakarta naik 4,41 persen atau bertambah 233.378 orang.
Melihat kondisi pandemi belum berakhir, dia memperkirakan angka pengangguran 2021 akan bertambah. Oleh karena itu, kata dia, BUMD DKI harus mempersiapkan dan mengantisipasinya.
Ketua DPD PAN Jakarta Barat ini menuturkan, institusi pendidikan harus mendukung program penyiapan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, usaha maupun industri.
Sebab, setiap tahun terdapat lulusan perguruan tinggi, serta SMA dan SMK, membutuhkan pekerjaan, maka hal ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, BUMD, maupun swasta.
Selain itu, kata dia, perusahaan perseroan daerah (Perseroda) diharapkan turut berpartisipasi mengatasi persoalan pengangguran di Jakarta. “Jadi harus ada relasi dan kecocokan, dan ini menjadi catatan agar lebih serius untuk dibahas,” kata dia.
Lebih lanjut, anggota Komisi C DPRD DKI itu pun berharap pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 terdapat prioritas untuk melakukan konsep link and match ini dalam rangka menyiapkan angkatan kerja yang mempuni di era industry 4.0.
“Untuk meminimalisir angka pengangguran dan kemiskinan, ini harus menjadi perhatian kami untuk mengatasi pengangguran ke depan,” kata dia.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Abdul Aziz
