Masuk tirto.id
tirto.id - Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan kembali arah kebijakan strategis Kementerian Sosial. Ada sembilan langkah yang akan menjadi pegangan seluruh jajaran Kemensos untuk memastikan setiap program berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat pimpinan bersama pejabat tinggi Kemensos di Jakarta, Kamis (9/10/2025), Gus Ipul meminta seluruh direktorat dan unit kerja bergerak seirama.
“Sembilan ini disusun di awal-awal saya dilantik waktu itu dan saya minta ini ditindaklanjuti. Saya ingin ini teman-teman, sekretaris, Dirjen semua berperan,” ujar Gus Ipul.
Ia menegaskan, sembilan arah kebijakan ini bukan sekadar panduan administratif, tetapi kompas bagi Kemensos dalam menyusun laporan kinerja tahun pertama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.
Langkah pertama yang ditekankan adalah penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Bagi Gus Ipul, data yang akurat adalah dasar dari setiap kebijakan sosial yang efektif. Tanpa data yang solid, penyaluran bantuan bisa meleset dari sasaran.
Kedua, ia mendorong integrasi program sosial dengan pemerintah daerah, agar pelaksanaan di lapangan saling mendukung dan tidak tumpang tindih.
Langkah ketiga difokuskan pada pengembangan ekonomi perawatan (care economy), dengan melibatkan anak-anak muda yang terlatih menjadi pendamping keluarga rentan dan lansia.
“Praktiknya sederhana. Anak-anak itu diajari untuk menjadi pendamping dengan memiliki keterampilan, karena banyak keluarga yang punya orang tua tapi tidak bisa memberikan perawatan penuh. Maka bagi anak-anak yang terlatih ini, ada kemungkinan pekerjaan baru,” terang Gus Ipul.
Kebijakan keempat menekankan kemitraan dengan sektor swasta, BUMN, dan lembaga filantropi, agar pemberdayaan sosial bisa menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.
“Dirjen Pemberdayaan Sosial sudah mulai. Saya ingin skalanya diperluas,” tegasnya.
Kebijakan kelima berfokus pada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pilar-pilar sosial, termasuk mereka yang telah diangkat sebagai ASN PPPK.
“PPPK sudah diangkat, tinggal sekarang bagaimana kapasitasnya ditingkatkan dan pola kerjanya dipertajam,” ujarnya.
Langkah keenam menyoroti ketepatan sasaran bantuan sosial dan penguatan unit layanan sosial seperti Puskesos dan LKS agar menjadi center of excellence dalam pelayanan publik.
Kebijakan ketujuh menekankan integrasi lintas kementerian dan lembaga, agar program pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM) tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Per tahun 2026, sudah tidak boleh lagi ada yang bekerja sendiri-sendiri,” tegasnya.
Langkah kedelapan diarahkan pada digitalisasi dan transparansi layanan sosial, memastikan proses penyaluran bantuan makin efisien dan akuntabel.
Sementara arah kebijakan terakhir menyangkut akses pendidikan untuk keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat. Program ini menjadi simbol nyata komitmen negara untuk membuka jalan keluar dari kemiskinan melalui pendidikan.
Melalui sembilan langkah ini, Gus Ipul ingin memastikan Kemensos tidak hanya hadir sebagai penyalur bantuan, tetapi juga sebagai penggerak transformasi sosial yang berkelanjutan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
