tirto.id - Sekitar 6 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Jawa Barat meninggal dunia dalam pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 di Jawa Barat.
"Dari hampir 700 ribu penyelenggara, tercatat enam orang meninggal dunia, terdiri dari empat petugas KPPS dan dua personel pengamanan," ungkap Ketua Divisi SDM, Penelitian, dan Pengembangan KPU Jawa Barat, Abdullah Sapi'i, dalam konferensi pers di Cafe Bali, Kota Bandung, Kamis (28/11/2024).
Korban yang meninggal berasal dari Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, dan Kabupaten Indramayu. Sementara itu, sebanyak 52 orang lainnya mengalami gangguan kesehatan, mulai dari kelelahan, stroke ringan, hingga kecelakaan. Abdullah menegaskan, pihaknya telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan akan terus memantau perkembangan kesehatan penyelenggara yang dirawat.
“Kami memberikan santunan yang berkaitan dengan kecelakaan kerja dan kematian. Ini adalah bentuk perhatian kami terhadap mereka yang telah bekerja keras menyukseskan pemilu,” lanjut Abdullah.
Akan tetapi, KPU Jawa Barat mengeklaim pelaksanaan pemungutan suara di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. KPU Jawa Barat menyebut tidak ada laporan tentang kendala teknis maupun bencana alam yang menyebabkan penundaan. Hal ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat.
“Alhamdulillah, pelaksanaan P2S di 74 ribu TPS berjalan serentak dan tanpa ada penundaan, baik karena kendala teknis maupun bencana,” ujar Ketua KPU Jawa Barat, Ummi, di tempat yang sama.
Ummi mengatakan, pencapaian keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar di Jawa Barat tidak lepas dari 700 ribu lebih petugas penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Hingga saat ini, tingkat partisipasi pemilih di Jawa Barat dalam Pilkada 2024 masih belum bisa dipastikan karena proses rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan kabupaten/kota masih berlangsung. Rekapitulasi di tingkat provinsi dijadwalkan selesai pada 16 Desember.
“Kami belum dapat menyampaikan tingkat partisipasi karena masih ada proses rekapitulasi di berbagai tingkatan. Namun, kami optimis hasilnya akan sesuai harapan,” ujar Ummi.
Selain itu, KPU Jawa Barat meminta semua logistik yang telah digunakan ditarik kembali ke PPK setelah Pilkada 2024 untuk memitigasi hal buruk. "Kami meminta teman-teman di PPK untuk memastikan semua logistik berada di tempat yang aman," tambahnya.
Meski tidak ada masalah, KPU Jawa Barat menemukan sejumlah tantangan. Pertama, mereka mendapat sejumlah rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), salah satunya adalah potensi PSU di Karawang.
"Kemarin ada potensi PSU di salah satu TPS Karawang, tetapi hari ini diputuskan sebagai Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)," jelas Ummi.
Selain itu, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Barat juga tengah melakukan mitigasi terhadap potensi gugatan dari salah satu calon di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Jabar, Aneu Nursifah, hingga siang tadi belum ada laporan PSU. Namun, ada dua kabupaten/kota, yakni Sukabumi dan Bogor, yang masih dalam proses pleno terkait rekomendasi dari Bawaslu.
“Kami tengah mengumpulkan barang bukti sebagai langkah antisipasi jika ada gugatan yang diajukan ke MK. Sampai saat ini, semua bukti sedang direkap di divisi hukum,” jelas Anna.
Penulis: Dini Putri Rahmayanti
Editor: Andrian Pratama Taher
