tirto.id - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Suyatno mendorong pemerintah agar menerapkan skema subsidi tertutup di sektor energi. Sebab, disparitas harga saat ini membuat konsumen menengah atas beralih menggunakan BBM subsidi.
Saat ini, harga BBM jenis Pertamax RON 92 (non subsidi) naik dari sebelumnya Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liter. Sementara harga Pertalite yang merupakan BBM penugasan atau disubsidi pemerintah masih berada di Rp7.650 per liter.
"Kalau disparitas antar harga subsidi dengan harga keekonomian tinggi potensi [migrasi] itu memang ada. Makanya YLKI juga usul sistem subsidi itu dilakukan secara tertutup," kata Agus saat dihubungi reporter Tirto, Senin (11/4/2022).
Agus mengatakan, sebagai regulator, pemerintah harusnya membuat regulasi mendorong atau memaksa kelas menengah ke atas, khususnya pengguna mobil mewah untuk menggunakan BBM non subsidi.
Sementara dari sisi YLKI, juga terus mendorong konsumen dan mengedukasi bahwa dengan beralih menggunakan BBM RON rendah, maka berdampak kepada performa mesin mereka.
Agus menyebut, secara jangka pendek, kelas menengah ke atas memang akan mendapatkan keuntungan karena harga BBM subsidi lebih murah. Tapi kalau dilihat lebih jauh, tanpa disadari ini bentuk dari mendzolimi mesin kendaraan mereka sendiri.
"Mobil-mobil mewah kan RON tinggi bukan rendah," ujar Agus.
Di sisi lain, kata Agus, para pelaku usaha seperti PT Pertamina (Persero) juga perlu tegas untuk mengantisipasi terjadinya migrasi dari BBM nonsubsidi ke subsidi. Jangan sampai para operator di SPBU hanya sekedar melayani konsumen, namun aktiv mengarahkan para pengendara sesuai dengan kebutuhan BBM-nya.
"Ketika kita bicara tentang subsidi ini jadi tanggung jawab pelaku usaha juga, dalam hal ini Pertamina bagaimana berikan secara terus menerus dan mengedukasi konsumen mengarahkan BBM yang seharusnya," pungkasnya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menemukan adanya kendaraan mewah dan truk industri atau pengangkut hasil pertanian mengonsumsi BBM jenis bersubsidi saat melakukan inspeksi mendadak ke empat SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (9/4/2022).
Dalam sidak tersebut, Menteri Arifin didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahrial, Dirjen Migas Tutuka Ariadji, dan Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
"Pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat yang perlu dibantu dan bukan untuk industri-industri yang melakukan bisnis yang komersial. Kita mengimbau, industri yang masih menggunakan solar subsidi, untuk mengganti pakai BBM yang tidak bersubsidi, supaya tidak mengurangi jatah masyarakat yang berhak mendapatkan alokasi BBM subsidi," tegas Arifin dalam keterangannya, yang dikutip di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).
Arifin mengharapkan setiap SPBU melakukan kegiatan promosi BBM nonsubsidi dengan baik, agar masyarakat menggunakan BBM nonsubsidi.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Restu Diantina Putri
