Yang Dilupakan Prabowo dan JK Soal Deindustrialisasi Indonesia

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 16 April 2019
Dibaca Normal 2 menit
Prabowo mengklaim Indonesia telah mengalami deindustrialisasi, sementara JK membantahnya. Bagaimana realitas di lapangan?
tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia mengalami deindustrialisasi. Sebaliknya, JK mengklaim sektor industri justru terus berkembang.

“Saya sudah jelaskan, bahwa tidak benar itu terjadi deindustrialisasi, karena perkembangan industri kita 5 persen per tahun. Berkembang, tidak ada yang berkurang,” kata JK kepada wartawan, di acara Indonesia Industrial Summit 2019, di ICE BSD, Tangerang, Senin, 15 April 2019.

JK mengatakan deindustrialisasi ialah penurunan kontribusi manufaktur (industri pengolahan nonmigas) terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan kata lain, kata JK, deindustrialisasi baru terjadi bila peran industri dalam ekonomi nasional semakin kecil.

Namun, JK mengklaim sektor industri di Indonesia masih mengalami pertumbuhan 21,3 persen sepanjang 2014-2019. Ia bahkan mengatakan industri masih menjadi sektor penyumbang pendapatan negara tertinggi. Karena itu, ia yakin deindustrialisasi memang tidak sedang terjadi.

“Industri tetap menjadi sektor yang tertinggi dalam PDB kita. Yang pada tahun 2014-2019 pertumbuhannya 21,3%,” ujar JK.

Polemik soal deindustrialisasi ini bermula saat debat ke-5 Pilpres 2019, Sabtu (13/4/2019). Dalam segmen paparan visi-misi, Prabowo mengatakan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi lantaran sektor manufaktur domestik tidak memproduksi apa-apa. Untuk bahan produksi pun, kata dia, Indonesia harus menerima dari negara lain.

“Di dalam negeri telah terjadi deindustrialisasi oleh negara lain, industri-industri bangsa Indonesia tidak produksi apa-apa, menerima bahan produksi dari bangsa-bangsa lain, ini harus kita ubah, Prabowo-Sandi mau punya strategi untuk mengubah. Kami menilai bangsa ini sekarang menyimpang dari filosofi kemudian tidak punya strategi pembangunan,” ucap Prabowo saat debat.



Terkait deindustrialisasi ini, baik JK maupun Prabowo menggunakan pendekatan dan ukuran yang berbeda dalam menilai denyut industri Indonesia. Lantas klaim siapa yang lebih relevan?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal menilai ada kesalahan dasar yang menjadi klaim Prabowo maupun JK. Menurut dia, baik klaim untuk membantah maupun menegaskan deindustrialisasi paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator berbeda.

Pertama, kata Faisal, pertumbuhan sektor industri tumbuh lebih lambat atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Dari data yang ia kumpulkan, pertumbuhan industri Indonesia saat ini berada di kisaran 4 persen. Lebih lambat dibanding pertumbuhan ekonomi per 2018 yang mencapai 5,17 persen.

“Kalau pertumbuhan industri di bawah ekonomi nasional sudah terjadi sejak 2004. Jadi sudah 14 tahun seperti ini. Industri hanya mengekor saja [pertumbuhan ekonomi],” ucap Faisal saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (16/4/2019).

Kedua, kata Faisal, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin lama mengalami penurunan. Ia menyebutkan angkanya terus menurun dari sekitar 20 persen menjadi 19 persen dalam setahun terakhir.

Ketiga, menurut Faisal, ada penurunan kontribusi industri Indonesia dalam penyerapan tenaga kerja. Saat ini, kata Faisal, industri berada di posisi ke-4, jauh tertinggal dibanding pertanian dan perdagangan.

Menurut Faisal deindustrialisasi ini merupakan hal yang alami di negara maju. Namun, fenomena ini terjadi usai mencapai tahap industrialisasi yang maju. Seperti setelah mengalami pertumbuhan ekonomi dobel digit, peningkatan kesejahteraan-upah, hingga mampu menyentuh industri yang kompleks dan berteknologi tinggi seperti pesawat atau elektronik.

Hanya saja, menurut Faisal, Indonesia belum mencapai kriteria itu. Namun, malah mengalami kemunduran dalam industrinya.

“Deindustrialisasi itu natural ketika suatu negara sudah tumbuh tinggi sekali. Masalahnya Indonesia belum mencapai tahap itu. Maka deindustrialisasi yang kita alami itu dini,” ucap Faisal.



Hal senada diungkapkan ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira. Ia mengatakan kontribusi industri pada PDB dan tenaga kerja memang menjadi acuan deindustrialisasi yang sudah dikenal luas.

Menurut Bhima, seorang peneliti Princenton University bernama Dani Rodrik bahkan menuliskan paper khusus mengenai hal itu.

Masalahnya, kata Bhima, JK tidak dapat memungkiri bahwa Indonesia memang mengalami penurunan di keduanya. Bahkan klaim JK tentang kontribusi industri dalam PDB bertentangan dengan data Bank Dunia yang mencatatkan penurunan dan terakhir berada di angka 20,159 persen.

“Pak JK perlu baca dulu paper Rodrik. Kalau pemerintah berani sangkal deindustrialisasi harus bisa bantah secara akademik paper Rodrik,” ucap Bhima saat dihubungi reporter Tirto.

Di sisi lain, Bhima juga memastikan bahwa klaim Prabowo juga sama kelirunya. Meskipun klaimnya secara umum benar, tapi Bhima menilai alasan yang mendasarinya terlalu berlebihan.

“Itu hanya gimmick ya, kayak hiperbola. Bukan kita tidak memproduksi apa-apa. Kalau enggak produksi gimana kita [bisa] ekspor. Itu mungkin untuk keperluan kampanye, tapi sebaiknya dia menyertakan data yang akurat,” kata Bhima.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz