Kadin: Indonesia Alami Deindustrialisasi dalam 10 Tahun Terakhir

Oleh: Shintaloka Pradita Sicca - 27 November 2017
Dibaca Normal 1 menit
Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengeluhkan masih lesunya pertumbuhan industri nasional selama 10 tahun terakhir.
tirto.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani menyatakan, selama 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami deindustrialisasi karena pertumbuhan sektor industri masih mengalami kelesuan.

Dia mencatat kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 10 tahun belakangan lebih rendah dibandingkan era 1990-an hingga awal 2000-an. Terpaan dua kali krisis keuangan global berimbas nyata pada sektor industri nasional.

"Dampaknya (krisis) masih terasa hingga kini, dengan sumbangsih sektor industri, khususnya manufaktur, yang belum lagi menyentuh angka ideal sebagaimana periode pra-krisis," ujar Rosan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Membangun Industri Berkelanjutan” di Jakarta pada Senin (27/11/2017).

Pada 2001, menurut Rosan, kontribusi industri terhadap PDB kurang lebih 27 persen. Angka itu terus merosot hingga pada 2016 yang hanya mencapai sebesar 20,51 persen. Namun, capaian tersebut bukan berarti industri tidak sama sekali bertumbuh.

"Industri kita bukannya enggak tumbuh, tapi tumbuhnya lambat dibanding sektor-sektor lainnya. Pada 2017 Insya Allah membaik," ucapnya.

Melambatnya pertumbuhan industri, Rosan melanjutkan, disebabkan oleh rendahnya insentif, ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia berkualitas, serta inovasi teknologi.

Saat ini, ia menjelaskan para pengusaha sedang berupaya menciptakan iklim industri berkelanjutan, sebagai mana pebisnis di seluruh negara-negara Asia lainnya. Sejalan dengan itu, ia menambahkan pemerintah dan pelaku usaha harus melakukan sinergi terintegrasi.

"Tidak bisa tidak untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, maka industri juga harus berkelanjutan," kata dia.

Menanggapi hal itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang berupaya menciptakan kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EoDB) baik dari sisi legalitas, perpajakan, inovasi, hingga tenaga kerja, dan lainnya.

"Tentu akan kita perbaiki level itu, kalau yang di EoDB kita kan faktor tertinggi membuat perusahaan itu harus dipermudah dari segi legal. Kedua, perpajakan. Kalau dua hal ini diperbaiki, rankingnya pasti naik," ujarnya.

Saat ini, pada level EoDB dari segi inovasi dan tenaga kerja, Indonesia masih mendududki posisi rendah dengan capaian level 94. Salah satu yang menjadi kendala ada di sisi perpajakan.

Airlangga mengklaim telah menginisiasi adanya insentif pajak dengan potongan (tax allowance) sebesar 200 persen untuk belanja terkait pelatihan (vokasi) dan 300 persen untuk belanja terkait inovasi (Research and Development/R&D).

Sementara berdasar data Kemenperin per triwulan III 2017, PDB industri pengolahan nonmigas masih tumbuh 5,49 persen, atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,06 persen. Subsektor industri yang mengalami pertumbuhan tinggi antara lain adalah industri logam dasar sebesar 10,60 persen, industri makanan dan minuman 9,49 persen, industri mesin dan perlengkapan 6,35 persen, dan industri alat angkutan 5,63 persen.

Data United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), pada 2017, Indonesia berada di peringkat 9 di dunia untuk manufacturing value added atau peningkatan nilai tambah manufaktur. Sejajar dengan Brazil dan Inggris, serta lebih tinggi dari Rusia, Australia, maupun negara ASEAN lainnya. Level ini naik dari 2016 yang berada di peringkat 10.

"Dengan adanya paradigma baru, kontribusi industri Indonesia dapat mencapai lebih dari 30 persen terhadap PDB," kata Airlangga.

Baca juga artikel terkait DEINDUSTRIALISASI atau tulisan menarik lainnya Shintaloka Pradita Sicca
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Addi M Idhom
DarkLight