tirto.id - Women’s March Jakarta 2023 akan digelar pada akhir pekan ini, Sabtu, 20 Mei 2023. Tahun ini, Women's March Jakarta akan membawa tema ‘SUDAHI BUNGKAM, LAWAN!', dan dilaksanakan secara luring dengan berjalan bersama-sama dari IRTI Monas dan berakhir di Patung Merak, Pintu Barat Daya Monas, Jakarta Pusat.
Direktur Program dari Lintas Feminis Jakarta Anindya Restuviani, menyatakan bahwa program ini bertujuan salah satunya, untuk menentang struktur patriarki dan menciptakan ruang bagi suara perempuan dalam ajang kontestasi politik di Indonesia.
“Sudahi bungkam, lawan! adalah semboyan yang mendorong semua perempuan, kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk turun ke jalan, merapatkan barisan dan menggaungkan perubahan," kata Anindya dalam konferensi pers, Rabu (17/5/2023).
Women’s March Jakarta 2023 akan diikuti oleh puluhan lembaga dan organisasi yang memiliki perhatian khususnya pada hak-hak perempuan.
Selain isu soal keterwakilan politik perempuan, Women's March Jakarta juga menyuarakan agar pemerintah segera mengesahkan seluruh kebijakan yang mendukung penghapusan kekerasan, diskriminasi, stigma, represi atau dampak buruk program pembangunan terhadap perempuan.
Tuntutan selanjutnya, mendorong agar mencabut dan/atau membatalkan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya baik di tingkat lokal maupun nasional.
Riska Carolina dari Konsorsium CRM menyatakan pemerintah harus bisa mengajak masyarakat untuk menghentikan stigma dan diskriminasi.
“Diskriminasi terhadap perempuan dengan ragam identitas, kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya,” kata Riska di lokasi.
Selain itu, para aktivis ini juga meminta agar dihentikannya praktik-praktik berbahaya (harmful practices) terhadap perempuan, anak perempuan, dan kelompok minoritas gender dan seksual. Mereka juga meminta agar kurikulum pendidikan yang komprehensif, adil gender dan inklusif bisa diterapkan.
Termasuk jaminan bagi anak perempuan untuk mendapatkan hak atas pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender.
Igna dari Yayasan IPAS Indonesia menyatakan bahwa penting bagi pemerintah untuk memastikan berjalannya perlindungan sosial yang komprehensif dan adil gender.
“Akses pada pelayanan kesehatan yang adil gender dan inklusif, termasuk fasilitas dan anggaran bagi terselenggaranya jaminan pelayanan kesehatan seperti visum gratis, pengobatan ARV, konseling kespro, layanan aborsi bagi korban perkosaan dan kekerasan seksual lainnya,” ujar Igna.
Pemerintah Indonesia juga dituntut agar dapat melindungi perempuan, kelompok minoritas, rentan dan marginal. Juga memastikan berjalannya perlindungan sosial yang komprehensif, adil gender dan inklusif.
Women's March Jakarta 2023 juga akan menyoroti soal kasus pelanggaran HAM masa lalu yang diminta agar diusut tuntas secara berkeadilan dan berpusat pada pemenuhan hak-hak korban.
“Hingga sekarang pun, tepat 25 tahun setelah kejadian Mei 1998, pemerintah belum juga melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM pada masa lalu,” terang Direktur LBH Jakarta, Citra Referandum.
Adapun momen Indonesia yang menjadi pemimpin KTT ASEAN 2023 harus diikuti dengan turut aktif dalam penyelesaian konflik di wilayah ASEAN, dan memberikan perlindungan pada para pencari suaka/pengungsi.
“Semangat yang sama seharusnya juga ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam merespon konflik-konflik HAM dan kemanusiaan baik di Indonesia, maupun secara global,” tegas Direktur Program dari Lintas Feminis Jakarta, Anindya Restuviani.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Restu Diantina Putri
