tirto.id - Puluhan warga Kampung Bayam melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Mereka yang tergabung di dalam itu mendesak kepada Penjabat (Pj) Gubernur, Heru Budi Hartono agar warga bisa segera memberikan kunci hunian Kampung Susun Bayam (KSB).
"Kami hari ini menuntut Gubernur Heru dan Jakpro agar kami secepat mungkin bisa menempati di Rusun. Karena sampai saat ini belum ada kepastian," kata Ketua Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB), Asep Suwenda (54) di lokasi.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa sejak pukul 9 pagi. Asep mengklaim warga berjumlah sekitar 75 orang.
Warga mendirikan tenda di depan Balai Kota DKI. Mereka terlihat ngemper di trotoar jalan. Lalu, juga membentangkan spanduk bertuliskan "Kampung Susun Bayam Hak Kami. Biarkan Kami Masuk & Menghuni".
Selain di Balai Kota, mereka juga mendirikan tenda di depan gerbang KSB sejak tanggal 21 November lalu. Meski diterjang hujan dan panas, mereka tetap bertahan.
"Ada anak kecil yang sampai sakit saat kami camp di depan Kampung Susun Bayam," tuturnya.
Asep menjelaskan mereka yang melakukan aksi merupakan warga Kampung Bayam, Jakarta Utara yang digusur lahannya untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Setelah digusur, warga mengontrak di sekitar stasiun Ancol dan Pademangan. Saat KSB akan rampung, Asep mengumpulkan kembali warga eks Kampung Bayam agar meminta kepada Pemprov DKI dapat menghuni di lokasi tersebut sesuai seperti yang pernah dijanjikan Gubernur DKI, Anies Baswedan.
Asep pun mengumpulkan persyaratan administrasi seperti verifikasi data warga eks Kampung Bayam yang pernah menempati daerah yang pernah digusur oleh Pemprov DKI tersebut. Terkumpul sebanyak 123 Kepala Keluarga (KK).
"Karena persyaratan kami sudah lengkap, lalu proses-proses kami ikuti, daftar hunian di situ. Kami pengocokan unit, lalu dapat unit berepa nomornya, ya mereka dapat di situ," tuturnya.
Setelah itu, pihak Jakpro melalui rekomendasi Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim telah menerbitkan surat keputusan (SK) berkait warga agar bisa menghuni di KSB.
Kemudian Jakpro melakukan sosialisasi kepada warga mengenai hunian KSB sekitar dua minggu lalu. Jakpro menawarkan harga sewa Rp1,5 juta perbulan. Akan tetapi warga tidak setuju.
Setelah itu pertemuan kedua Jakpro menawarkan harga Rp700 per bulan untuk lantai 2 dan Rp600 ribu untuk lantai 3. "Warga masih menolak karena harganya terlalu mahal," tegasnya.
Warga berpatokan dengan harga Kampung Susun Akuarium sebesar Rp40.000. "Kalau lebih besar dari itu sedikit kami tidak masalah," imbuhnya.
Asep membantah pernyataan Jakpro jika warga telah sepakat dapat mulai menghuni KSB setelah kontrak untuk masa transisi selama enam bulan ke depan yang telah ditandatangani oleh para calon penghuni.
Masa transisi selama enam bulan itu sudah termasuk proses penetapan pengelolaan KSB yang akan dilakukan Jakpro bersama Pemprov DKI.
"Sampai hari ini kami belum ada kesepakatan harga dan apapun. Itu Jakpro saja yang melintir" pungkasnya.
Ia menginginkan agar warga dapat menghuni KSB terlebih dahulu sesuai janji Anies Baswedan semasa menjadi Gubernur Jakarta, baru setelah itu membahas mengenai harga sewa. "Jadi warga masuk dulu, baru bicara nominal," imbuhnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan akan membahas dengan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) mengenai harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB).
"Tinggal Jakpro berdiskusi bagaimana dengan keinginan masyarakat itu. Nanti Jakpro biar lapor ke Wali Kota," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Heru juga merespons mengenai informasi dari warga KSB yang mengatakan terdapat beberapa anak-anak yang sakit karena tidur di luar rusun. Apalagi kondisi di luar hujan yang terjadi beberapa hari terakhir sehingga membuat anak-anak menjadi sakit.
"Ya kalau memang sakit, nanti Sudin terkait untuk bisa membantu mengobati," pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
