tirto.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang akan membuat rumah susun (rusun) bagi warga eks Kampung Bayam pada 2025.
Sekretaris I Fraksi PKS DRPD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menilai rencana Heru Budi itu akan sia-sia. Hal ini karena masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta berakhir pada Oktober 2024.
"Pj Gubernur [Heru Budi] akan bangun [rusun baru] tahun 2025, itu kan Gubernur [DKI Jakarta] sudah yang lain lagi," kata Heru Budi kepada awak media, Kamis (25/1/2024).
Taufik mencurigai rencana Heru Budi membangun rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam sebagai modal menjadi calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Taufik turut mempertanyakan apakah pernyataan Heru Budi soal pendirian rusun baru merupakan janji atau hanya sekedar omongan manis belaka.
"Atau Pak Heru sudah sangat yakin ya untuk menjadi Gubernur [DKI] sampai 2025, sehingga kemudian dengan 'pede' mengatakan akan dibangun pengganti dari Kampung Susun Bayam [KSB]," katanya.
"Jadi, ini bikin perjanjian lagi atau seperti apa, itu tidak diselesaikan dulu secara hukum," lanjut dia.
Taufik menegaskan, Heru Budi seharusnya merelokasi warga eks Kampung Bayam ke KSB saja. Mengingat, KSB yang didirikan Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta memang didirikan untuk warga eks Kampung Bayam.
"Peruntukan Kampung Susun Bayam yang sekarang sudah dibangun dan sebenarnya kan itu sudah bisa dimasuki penghuni ya. Jadi kan warga eks kampung bayam yang menuntut supaya bisa di sana [KSB] karena memang sudah ada dulu di zaman Pak Anies," urainya.
Senada dengan Taufik, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mardono, menyatakan realisasi pembangunan rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam bakal memakan waktu.
Hal ini bakal berimbas kepada Pemprov DKI. Rakyat bisa jadi tak lagi mempercayai Pemprov DKI, termasuk pimpinannya.
Politikus PKS itu turut mengaku tak mengetahui rencana Heru Budi untuk membuat rusun baru.
Rencana ini belum pernah disampaikan ke Komisi D DPRD DKI yang menaungi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
"Ide untuk membangun rusun baru yang diperuntukan bagi warga Kampung Bayam akan perlu waktu yang lama dan tidak menyelesaikan masalahnya serta menghilangkan kepercayaan rakyat," urai Mardono melalui pesan singkat, Kamis.
"Setahu saya, [rencana bangun rusun baru] belum pernah dikomunikasikan ke DPRD," lanjutnya.
Ia menyebutkan, solusi atas penelantaran warga eks Kampung Bayam tergolong mudah untuk dilakukan. Solusinya, yakni merelokasi warga eks Kampung Bayam ke KSB.
Kata Mardono, relokasi ke KSB merupakan perjanjian awal ketika Pemprov DKI merelokasi warga eks Kampung Bayam untuk pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
"Jadi, menurut pendapat saya, penyelesaian masalah harus dikembalikan sebagaimana keputusan awal," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Heru Budi menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hendak mendirikan rusun untuk warga eks Kampung Bayam di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 2025.
Di satu sisi, saat ditanya mengapa Heru justru mendirikan rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam, dia tak menjawab. Padahal, KSB yang memang sudah berdiri sejak 2022 sejatinya diperuntukkan tempat tinggal warga eks Kampung Bayam.
Kepala Sekretariat Presiden itu malah meminta awak media untuk bertanya kepada BUMD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), terkait mengapa KSB tak kunjung dihuni warga eks Kampung Bayam. Adapun KSB memang merupakan aset PT Jakpro.
"Ya, itu nanti tersendiri. Bapak, Ibu, tanya sama Jakpro yang terbaik. Saya enggak tahu ya, itu [KSB] kan aset mereka [PT Jakpro] ya," jelas Heru.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
