Indeks Kampung Bayam

Astuti dan Mardiono adalah satu dari sekian banyak warga eks Kampung Bayam yang akhirnya mendapat hunian layak sesuai janji Pemprov DKI Jakarta.

Saat ini proses relokasi warga eks Kampung Bayam ke KSB sudah dimulai. Proses pendataan hingga persiapan pelatihan kerja bagi warga juga sudah berjalan.

Jakpro mengeklaim proses pemindahan tetap berjalan sambil menunggu kelengkapan data meski warga Kampung Bayam mengeluhkan tidak bisa pindah.

Pramono-Rano unggul dengan 127 suara sementara Ridwan Kamil-Suswono memperoleh 93 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dengan 16 suara.

Suswono mengatakan perlu ada kajian mendalam guna menyelesaikan masalah yang terjadi di Kampung Bayam.

Imbauan atau ajakan ini diucapkan perwakilan Kampung Bayam setelah Pramono Anung manandatangani pakta integrtas yang mereka sodorkan. 

Pramono Anung ingin duduk bersama dengan warga Kampung Bayam untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi di sana.

Mediasi dilakukan terkait tempat tinggal warga Kampung Bayam usai mereka dipindahkan dari Kampung Susun Bayam (KSB), Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Warga Kampung Bayam dikabarkan diusir paksa pada hari Selasa, 21 Mei 2024. Apa alasan Pemprov DKI melakukan ini? Simak penjelasannya.

Rencana Heru Budi membangun rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam pada 2025 akan sia-sia karena masa jabatan sebagai Pj Gubernur DKI berakhir 2024.

Rencana pembangunan rumah susun baru untuk warga eks Kampung Bayam dinilai tidak memiliki urgensi, karena memakan waktu lama.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memilih buat rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam di Tanjung Priok, bukan ke Kampung Susun Bayam (KSB).

Letak Kampung Bayam berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan saat ini warganya tengah terlibat konflik dengan Jakpro, apa alasannya?

Kebijakan apa saja yang diterapkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait polemik warga Kampung Bayam dan Jakpro?

Sebanyak 19 kepala keluarga (KK) warga eks Kampung Bayam bersedia direlokasi ke Rusun Nagrak.

Siang ini sejumlah warga eks Kampung Bayam akan datang ke Kelurahan Papanggo untuk menyepakati perjanjian terkait pemindahan ke Rusun Nagrak.

Warga korban penggusuran Kampung Bayam menggugat Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro ke PTUN Jakarta.

Penjabat Gubernur DKI dan Jakpro dianggap melakukan dugaan maladministrasi dengan menunda dan mempersulit warga Kampung Bayam menempati unit Kampung Susun.

Warga masih menolak harga sewa Rp600-700 ribu per bulan karena dinilai terlalu mahal.

Heru Budi Hartono berjanji akan membahas harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) dengan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro).