Indeks Kampung Susun Bayam

Heru Budi dilaporkan karena warga tak kunjung bisa menempati Kampung Susun Bayam. Selain itu, hak-hak komunitas Bike to Work (B2W) juga terampas.

Kondisi warga eks Kampung Bayam saat ini memprihatinkan karena kehilangan ruang hidup dan pendapatan ekonomis.

Rencana Heru Budi membangun rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam pada 2025 akan sia-sia karena masa jabatan sebagai Pj Gubernur DKI berakhir 2024.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memilih buat rusun baru untuk warga eks Kampung Bayam di Tanjung Priok, bukan ke Kampung Susun Bayam (KSB).

Warga korban penggusuran Kampung Bayam menggugat Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro ke PTUN Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta & JakPro tak kunjung menanggapi keberatan administratif atas gagalnya pemulihan Hak 75 Korban penggusuran Kampung Bayam.

Warga Kampung Bayam yang terdiri dari 85 KK berada di emperan setelah mereka dapat menempati secara paksa rumah di KSB sejak Senin (13/3) lalu.

Penjabat Gubernur DKI dan Jakpro dianggap melakukan dugaan maladministrasi dengan menunda dan mempersulit warga Kampung Bayam menempati unit Kampung Susun.

Dokumen dari Dispora DKI Jakarta sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan Jakpro memproses warga calon penghuni Kampung Susun Bayam segera masuk hunian.

Warga masih menolak harga sewa Rp600-700 ribu per bulan karena dinilai terlalu mahal.

Heru Budi Hartono berjanji akan membahas harga sewa Kampung Susun Bayam (KSB) dengan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sebanyak 123 keluarga eks Kampung Bayam belum bisa menempati rumah susun di sebelah utara JIS karena masalah tarif sewa dan uang kontribusi.