tirto.id - Ahli Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu Djuanda menilai, wacana penempatan kotak surat suara Pemilu 2019 di Koramil tiap wilayah merupakan kebijakan yang tidak tepat.
Menurut Djuanda, karena masih ada lembaga negara yang berwenang untuk menjaga.
"Saya kira belum sependapat sejauh itu, seolah-olah KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang berwenang sebenarnya itu telah diragukan objektifitas dan kenetralannya, saya kira kalau misal kotak suara tadi misalnya tetap dijaga keamanan ya setuju, tapi kalau diletakkan di Koramil nanti akan ada kesan bahwa nanti yang lain enggak dipercaya. Masih diragukan. Kesan di luar negeri enggak bagus," katanya saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2019).
Padahal, kata Djuanda, masih ada KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan KPUD di tiap daerah yang berwenang mengamankan dan mencegah, dan bisa berkoordinasi dengan kepolisian setempat tanpa perlu dijaga oleh tentara.
"Kalau di Koramil, saya kurang sependapat, karena kesan nanti ditafsirkan seolah-olah berpemilu lama, tapi sama penyelenggara tak percaya. Ini kebangetan sebenarnya. Saya masih percaya TNI netral tapi takutnya justru dipolitisir pihak-pihak tertentu," ujarnya.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade sebelumnya meminta KPU tidak menyimpan kotak suara di kantor kecamatan usai hari pencoblosan Pemilu 2019.
Andre menyarankan KPU menyimpan kotak suara di kantor Komando Rayon Militer (Koramil). Dia khawatir keberpihakan sejumlah kepala daerah dan camat ke pasangan Jokowi-Ma’ruf membuat penyimpanan kotak suara di kantor kecamatan membuka potensi kecurangan.
“Agar pemilu kita jujur dan adil, ada usulan dari teman-teman, kalau memang camatnya, bupati, walikota enggak netral, kenapa enggak taruh di Koramil saja?" Kata Andre di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/2/2019) lalu.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
