Masuk tirto.id
tirto.id - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per April 2026 tercatat sebesar 439,8 miliar dolar AS atau setara dengan Rp7.784 triliun (Rp17.702/USD).
Angka ini mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 1,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 1,0 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebutkan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang masih berlanjut.
“Posisi ULN Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar 439,8 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 1,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 1,0 persen (yoy),” katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/6/2026).
Meskipun secara nominal tembus Rp7.762 triliun, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil sebesar 29,6 persen pada April 2026 serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai pangsa 84,5 persen dari total ULN.
Dari sisi sektor publik, ULN pemerintah per April 2026 tercatat sebesar 216,4 miliar dolar AS setara Rp3.830 triliun atau tumbuh secara tahunan sebesar 3,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 3,8 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat. Sementara itu, aliran modal asing masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow, yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Denny menjelaskan, sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mencapai 22,0 persen dari total ULN pemerintah, diikuti sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,5 persen, sektor jasa pendidikan sebesar 16,2 persen, sektor konstruksi sebesar 11,5 persen, serta sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah,” ucapnya.
Berbeda dengan pemerintah, ULN swasta per April 2026 justru melanjutkan kontraksi dengan posisi tercatat sebesar 193,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4 persen (yoy).
Perkembangan ini terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0 persen (yoy), membaik dibandingkan kontraksi pada Maret 2026 sebesar 6,3 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8 persen.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
