tirto.id - Minggu, 8 Januari pagi, Mahmudin Muslim bergegas mengendarai mobil dari rumahnya di Bintaro ke Cipete, Jakarta Selatan. Hari itu ia akan mengadakan sosialisasi calon gubernur DKI Jakarta dengan tiga kelompok majelis taklim. Ia bertugas sebagai juru bicara.
Mahmudin ialah salah satu relawan tim sukses pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Sejak dimulai kampanye Pilkada DKI Jakarta, sehari-hari pekerjaannya berkeliling menemui kelompok masyarakat untuk mensosiliasikan pasangan yang dijagokannya.
Mahmudin tidak bekerja sendiri. Ada 10 orang yang memegang bagian rumah tangga dan logistik dalam satu tim. Karena itu dalam satu kali kunjungan, ia biasanya berangkat bersama rombongan.
Dalam satu kali kunjungan, Mahmudin sudah membawa logistik lengkap. Mulai dari alat peraga kampanye, konsumsi, hingga uang tunai untuk bensin dan kebutuhan lain. Semua logistik itu didapat dari tim pemenangan Ahok-Djarot.
“Biasanya sekali berangkat dananya Rp6 juta. Rp200 ribu untuk bensin masing-masing anggota tim, untuk konsumsi, bikin spanduk, biaya keamanan, dan kasih bantuan untuk tim di sana,” katanya kepada Tirto, 11 Januari 2017.
Biaya keamanan dan bantuan tim yang dimaksud oleh Mahmudin adalah dana untuk anggota partai PDI Perjuangan di lokasi kegiatan. Biasanya dipakai untuk konsolidasi dan membeli rokok buat kader-kader partai. Besarannya variatif, tergantung jumlah kader yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Untuk memperoleh dana kegiatan itu, Mahmudin harus terlebih dulu mengajukan rancangan kegiatan dan anggaran ke tim sukses. Jika disetujui, dana akan cair sebelum waktu kegiatan. Ketika kegiatan selesai, Mahmudin harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kampanye.
Proses berbeda dilalui relawan pasangan calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang tergabung dalam Agus Fans Club (AFC). Mereka mengaku mengumpulkan dana kampanye secara swadaya.
“Percaya tidak percaya, kami relawan swadaya. Saking cintanya kepada Agus, untuk bikin kaos dan atribut itu swadaya,” kata Nia Dahliani, Ketua Koordinator Wilayah AFC Jakarta Pusat, kepada Tirto di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, 12 Januari 2017.
Nia menceritakan, AFC ialah tim relawan pemenangan Agus-Sylvi yang pertama. Organisasi ini diresmikan kali pertama pada Minggu, 2 Oktober 2016, di Kantor DPP Partai Demokrat. AFC menjadi satu di antara 24 tim relawan Agus-Sylvi yang terdaftar di KPUD DKI Jakarta.
Selama empat bulan tergabung dalam relawan AFC, Nia tidak pernah mengalami kesulitan pendanaan. Sebab, klaimnya, kegiatan yang dilakukan Agus memang tak banyak butuh dana. Misalnya, mengunjungi pasar atau pemukiman warga.
Senada dengan Nia, Koordinator AFC Jakarta Selatan Habibilah juga mengaku tak dipusingkan dengan perkara anggaran. Pernah satu kali Habibi mengundang Agus untuk menghadiri acara maulid Nabi Muhammad dibilangan Poltangan, Jakarta Selatan. Menurutnya, dana yang dihabiskan untuk acara itu hanya sekitar Rp5 juta. Dana itu dipakai untuk ongkos pemasangan tenda dan makanan ringan bagi sekitar 500 warga.
“Jadi setiap kunjungan Mas Agus kita swadaya. Acara kami sangat sederhana sebatas kemampuan. Tokoh masyarakat ada yang bawa kue, snack, untuk diskusi,” ujar Habibi.
Berbeda dengan dua relawan lain, relawan pasangan nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, punya cara sendiri. Dalam setiap kegiatan, tim pemenangan sudah menyediakan dana bagi relawan di lapangan. Untuk satu kali kunjungan atau kegiatan, tim pemenangan menyediakan dana Rp5 juta.
“Dana itu untuk konsolidasi relawan, konsumsi, pasang tenda, sewa sound system. Karena tidak semua tempat kunjungan punya itu, jadi harus sewa. Kita minta laporan kegiatan juga yang jelas,” kata Dimas Satrio Adityo, bendahara tim pemenangan Anies-Sandi, kepada Tirto, 12 Januari 2017.
Agung Setiarso, juru bicara Anies-Sandi, mengungkapkan biasanya dana Rp5 juta itu dipakai Rp1,5 juta untuk konsolidasi relawan, sedangkan Rp3,5 juta untuk konsumsi, sewa tenda, perkakas suara, dan perlengkapan lain.
“Rp1,5 juta itu untuk tim hore (cipta kondisi),” kata Agung kepada Tirto lewat pesan pendek.
Sistem Rembus dan Proposal
Masing-masing tim pemenangan punya alokasi dana untuk kegiatan sosialisasi. Akan tetapi besarannya berbeda-beda. Jika Anies-Sandi menganggarkan Rp5 juta, tim Ahok-Djarot mengalokasikan Rp2,5 juta untuk blusukan. Sementara tim Agus-Sylvi mengaku mengalokasikan dana tapi besarannya variatif—tergantung kegiatannya.
Ketiganya juga memiliki sistem pencairan anggaran berbeda. Anggaran dari tim Anies-Sandi biasanya dikucurkan dengan proposal. Anggarannya sudah dibatasi Rp5 juta untuk relawan di tempat kunjungan Anies atau Sandi.
Besaran dana itu sebenarnya tidak terbatas Rp5 juta jika memang ada kegiatan gede yang membutuhkan dana lebih dari itu. Salah satu gelaran besar yang pernah mereka garap ialah rapat akbar bersama 8.000 kader Gerindra di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 Januari 2017.
“Kemarin itu di JIExpo habis sekitar 1 miliar. Itu untuk acara besar. Kalau untuk kegiatan kecil juga kita sediakan dana,” terang Dimas.
Begitu juga tim Ahok. Relawan yang akan membuat acara harus mengajukan proposal terlebih dulu jika ingin dibantu pendanaannya. Tim pemenangan menyediakan Rp2,5 juta untuk sekali kegiatan sosialisasi. Dalam sehari, mereka bisa melakukan sosialisasi di 50 lokasi berbeda.
“Prinsipnya, semua kegiatan yang tekait dengan pemenangan dan memenuhi kesesuaian dengan konsep pemenangan yang diusung oleh tim pemenangan, maka itu nanti akan disetujui, dibantu pelaksanaan acaranya,” ungkap sekretaris tim pemenangan Ahok–Djarot, Tubagus Ace Hasan Syadzily kepada Tirto, 12 Januari 2017.
Tim sukses Agus–Sylvi justru memilih cara berbeda. Menurut bendahara tim pemenangan, Gatot M. Suwondo, mereka memilih sistem rembus untuk memudahkan transaksi. Dia menegaskan jika memang ada dana yang tidak sesuai, tim tidak mengeluarkan dana rembus. Dalam seminggu, klaimnya, rembus biasanya mencapai Rp200 juta.
“Rembus kita cek, pengelolaan semua ada di timses dan di bendahara. Kita cek dulu sebelum cairkan dana. Rembus dilakukan mingguan. Tapi belum tentu semua harus kita bayar,” kata Gatot.
Masalah Transparansi
Transparansi masih menjadi masalah dalam sumbangan dan penggunaan dana kampanye. Ini terlihat dari laporan masing-masing pasangan calon yang masih belum lengkap. Pasangan Agus–Sylvi, misalnya, sampai saat ini belum ada laporan dana kampanye yang sudah digunakan.
Begitu pula pasangan Anies–Sandi, dalam laporan ke KPU dan yang diunggah ke situsweb mereka, belum ditampilkan secara detail sumber sumbangan. Misalnya, Badan Hukum yang memberikan sumbangan senilai Rp358 juta tidak disebut secara jelas. Meski demikian, saat dikonfirmasi reporter Tirto, bendahara tim pemenangan, Dimas Satrio Adityo menjelaskan jika sumbangan itu berasal dari PT Karunia Tidar Abadi.
“Sumbangan berupa uang cash dan barang. Saya lupa persisnya, tapi nilainya seperti yang ada di website,” ujar Dimas.
Kondisi serupa pada pasangan Ahok–Djarot. Dalam laporan sumbangan dana kampanye yang diserahkan ke KPU dan yang diunggah pada situsweb mereka, tidak didetailkan asal sumbangan. Beberapa nama perseorangan dan perusahaan diberi tanda bintang sehingga tidak diketahui nama orang ataupun perusahaannya.
Padahal jumlah sumbangan yang diberikan cukup besar. Contohnya, pada halaman 15 laporan dana kampanye yang diunggah di situsweb, tertera sumbangan Rp75 juta dari perseorangan yang identitasnya disembunyikan. Masih pada halaman yang sama, ada sumbangan sebesar Rp750 juta dari perusahaan yang namanya disembunyikan.
Dari tiga pasangan calon itu, hanya pasangan Agus–Sylvi yang mencantumkan nama perusahaan yang memberikan sumbangan dalam laporan dana kampanye ke KPU. Dalam laporan itu diketahui kandidat ii menerima bantuan sebesar Rp750 juta dari PT Gibang Sakti Sentosa.
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
