Tujuan Pendirian Sekolah Rakyat dan Bedanya dengan Sekolah Biasa

tirto.id - Pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mencanangkan program pendidikan baru bernama Sekolah Rakyat. Lantas, apa tujuan pendirian Sekolah Rakyat dan apa bedanya dengan sekolah biasa?

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan inklusif yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurut Menteri Sosial aifullah Yusuf yang akrab disapa Gus lpul, sekolah ini gratis dengan ditanggung pemerintah dan nantinya akan berkonsep asrama.

"Sekolah gratis 100 persen. Seragamnya, makan, semua gratis dan ada asramanya untuk tempat tinggal siswa," ucap Gus Ipul.

Rencananya, Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026 untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Hingga kini, telah disiapkan 53 lokasi di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Timur, NTT, Papua, dan Kalimantan.

Namun, tujuan dan sistem pendidikan Sekolah Rakyat memiliki perbedaan dengan sekolah biasa. Simak selengkapnya di bawah ini.

Tujuan Pendirian Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat dibangun dengan ditujukan bagi anak-anak dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan. Program ini hadir sebagai solusi atas masalah keterbatasan akses pendidikan yang masih dialami jutaan anak Indonesia.

Menurut data Kemendikbudristek 2024, terdapat 4,6 juta anak putus sekolah akibat kemiskinan dan faktor sosial-budaya. Oleh karenanya, tujuannya adalah memberikan akses pendidikan kepada masyarakat yang termarjinalkan.

"Tujuan utama sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jika orangtuanya miskin jangan sampai anaknya jadi miskin. Ini harus diputus dengan menyekolahkan mereka," kata Mensos Gus Ipul.

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak belajar dan pembentukan karakter yang layak, meski berasal dari kondisi ekonomi sulit. Program ini juga sejalan dengan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045 yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perbedaan Sekolah Rakyat dengan Sekolah Biasa

Sekolah Rakyat tidak hadir untuk menggantikan sekolah formal yang sudah ada, melainkan untuk melengkapi. Hal ini dijelaskan oleh Prof. M. Nuh selaku Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat.

“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” ujarnya.

Sejumlah hal yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah biasa yakni sebagai berikut.

1. Gratis Sepenuhnya

Seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh negara, termasuk biaya makan, tempat tinggal, seragam, perlengkapan sekolah, dan kegiatan asrama.

2. Berbasis Asrama (Boarding School)

Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama untuk memastikan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif, gizi seimbang, serta pembinaan karakter secara intensif.

3. Kurikulum Individual dan Fleksibel

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pendekatan kurikulum Sekolah Rakyat bersifat personal.

"Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry, multi exit," kata dia.

Siswa tak harus menyesuaikan diri dengan ritme kelas. Pasalnya, penilaian dilakukan berdasarkan capaian individu.

4. Seleksi Berbasis Ekonomi dan Akademik

Proses rekrutmen siswa mengintegrasikan data dari DTSEN dan Dapodik. Anak-anak yang tidak terdata di sekolah formal menjadi prioritas utama.

"Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah," jelas Mu’ti.

5. Pengelolaan oleh Kemensos, Bukan Kemendikbudristek

Dilansir dari Info Singkat Komisi X DPR Vol. XVII, No. 3/I/Pusaka/Februari/2025, berbeda dengan sekolah biasa, Sekolah Rakyat tidak diekesekusi oleh Kemendikdasmen, melainkan oleh Kemensos sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat.

Kendati demikian, Kemendikdasmen tetap akan dilibatkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

6. Memanfaatkan Fasilitas yang Sudah Ada

Sekolah Rakyat tidak mendirikan gedung baru, melainkan memaksimalkan pemanfaatan bangunan yang sudah tersedia. Fasilitas balai pelatihan milik pemerintah juga dipertimbangkan untuk dijadikan lokasi perintis Sekolah Rakyat.