tirto.id - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah merancang program Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan pada Juli mendatang. Apa itu Sekolah Rakyat Kemensos, program, lokasi, dan kapan dimulai?
Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menyusun salah satu program bernama Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Rencananya, Sekolah Rakyat akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026.
Sekolah Rakyat dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain itu, program Sekolah Rakyat bersifat gratis. Seluruh kebutuhan peserta didik ditanggung pemerintah.
Apa Itu Sekolah Rakyat Kemensos, Program, Lokasi, Kapan Dimulai?
Pemerintah tengah menggagas Sekolah Rakyat melalui Kementrian Sosial (Kemensos). Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari kelompok ekonomi rentan. Pemerintah menargetkan peserta didik berasal dari kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Salah satu alasan pemerintah menggagas program Sekolah Rakyat ialah hampir 74% penduduk miskin di Indonesia hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SD. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat untuk keluar dari kemiskinan.
Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memutus rantai kemiskinan. Dalam jangka panjang, program ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Rencananya, Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan standar pendidikan nasional. Selain mata pelajaran formal yang gratis, Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep asrama atau boarding school. Perkiraan anggaran mencapai Rp100 miliar untuk tiap satu sekolah.
Selain itu, siswa yang masuk Sekolah Rakyat dilakukan melalui seleksi secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah melakukan verifikasi status ekonomi, dilanjutkan dengan tes akademik. Saat ini, kurikulum dan kelengkapan lain tengah dirancang.
Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare. Rancangan desain dikerjakan oleh tim khusus yang ditunjuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pemerintah juga memastikan kesiapan infrastruktur sekolah harus memenuhi syarat kelayakan, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
Dilansir dari laman resmi Presiden RI, Sekolah Rakyat akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026. Saat ini, terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Rencananya, Sekolah Rakyat menggunakan berbagai sarana, seperti sentra pelayanan dan balai Kementerian Sosial, politeknik, pusat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi, serta beberapa kampus perguruan tinggi.
Program ini nanti mencakup sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah.
"Secara sarana dan prasarana, kami sudah siap di 41 Sentra dan Balai milik Kemensos. Kemudian di Jatim ada 9, terus ada 2 universitas dan 1 di Sumatera Barat. Total 53 lokasi yang sudah siap,” ucap Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.
Selain itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa 53 lokasi tersebut sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi.
Lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah seperti NTT, Kalimantan, Papua Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Hingga kini, pemerintah tengah menyiapkan aspek-aspek penting dari berbagai tim di kementerian terkait. Pembahasan tersebut mencakup kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola.
Editor: Sarah Rahma Agustin & Beni Jo